Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle Ilustrasi - Presiden Joko Widodo saat menyaksikan geladi peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan (Foto: MP/Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar dinilai layak dicopot dari jabatannya. Hal itu menyusul kabar adanya jual beli jabatan di lingkungan Kemendes PDDT.

"Dengan kondisi kinerja yang tidak signifikan dalam waktu separuh periode, cukup tepat jika harus diganti yang lebih baik, juga bersih dari potensi rasuah," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Jumat (16/4).

Dedi menjelaskan, berdasarkan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi salah satu menteri yang masuk kategori layak di-reshuffle.

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi

Penilaian itu berdasarkan pada dua hal. Pertama, Kemendes PDDT memiliki program terkait pandemi COVID-19, termasuk alokasi penggunaan dana desa untuk kepentingan penanganan pandemi.

Namun menurut Dedi, kehadiran program terkait pandemi COVID-19 itu tidak dirasakan oleh publik. Apalagi terkait transparansi dan dampak turunannya tersebut.

"Kedua, adanya dugaan praktik rasuah terkait jual beli jabatan yang disinyalir dilakukan oleh kader parpol yang sama dengan Menteri (Abdul Halim Iskandar), hal ini sangat penting menjadi pertimbangan," ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (ANTARA/HO-Kemendes)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (ANTARA/HO-Kemendes)

Diketahui, berdasarkan laporan investigasi Tempo, Anggota Staf Khusus Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II di lingkungan Kemendes PDDT.

Enam petinggi di kementerian itu menyebutkan, angka yang diminta bervariasi, yaitu berkisar Rp1-3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I. Kemudian, Rp 500 juta-1 miliar untuk kelas direktur atau eselon II, dan Rp 250-500 juta untuk eselon III yang kini sudah dihapus.

Baca Juga:

Isu Reshuffle Muncul, Orang Dekat Jokowi Diingatkan Soal Hak Prerogatif Presiden

Dalam laporan Tempo disebutkan, seorang di antara pejabat itu bercerita, dia pernah dimintai uang lebih dari Rp500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. Utusan tersebut meminta duit itu dibayar secara tunai.

Pejabat itu sempat bernegosiasi agar pembayaran dilakukan bertahap. Namun, utusan tersebut menolak tawaran itu. Tak sampai sebulan, pejabat itu digeser ke posisi lain. (Pon)

Baca Juga:

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi 'Karpet Merah' untuk Kementerian Investasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RSKI Pulau Galang Sembuhkan 4.767 Pasien COVID-19
Indonesia
RSKI Pulau Galang Sembuhkan 4.767 Pasien COVID-19

Sebanyak 4.767 pasien COVID-19 di Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) COVID-19 Pulau Galang, Kepulauan Riau sudah sembuh, terhitung hingga Rabu (3/3).

Ogah Seperti Vaksin MR, Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diminta Cepat
Indonesia
Ogah Seperti Vaksin MR, Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diminta Cepat

"Produk farmasi wajib bersertifikasi halal, di samping juga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat Islam," kata Wapres.

Usai Liburan, Warga Jakarta Diminta Periksa Kesehatan di Puskesmas
Indonesia
Usai Liburan, Warga Jakarta Diminta Periksa Kesehatan di Puskesmas

Berkaca pada bulan atau saat libur panjang sebelumnya, kasus COVID-19 mengalami peningkatan.

Berkas Kasus Djoko Tjandra Cs Kembali Diserahkan ke Kejagung
Indonesia
Berkas Kasus Djoko Tjandra Cs Kembali Diserahkan ke Kejagung

Bareskrim menetapkan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking sebagai tersangka

Lonjakan COVID-19, India Kerahkan Dokter dari Wilayah Lain ke Delhi
Dunia
Lonjakan COVID-19, India Kerahkan Dokter dari Wilayah Lain ke Delhi

India akan mendatangkan dokter dari wilayah lain, menggandakan jumlah tes, serta memastikan warga menggunakan masker dalam upaya menekan penyebaran virus corona di Ibu Kota New Delhi.

Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun
Indonesia
Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun

Penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa Ambroncius Nababan.

3.240 Pasien di RS Wisma Atlet Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
3.240 Pasien di RS Wisma Atlet Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pasien yang harus dirujuk ke RS lain sebanyak 140 orang, sedangkan tiga pasien meninggal dunia.

[HOAKS atau FAKTA] Orang Tua Meninggal Akibat Corona, 5 Bocah Ini Tunggu Diadopsi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Orang Tua Meninggal Akibat Corona, 5 Bocah Ini Tunggu Diadopsi

Berita itu pun melampirkan foto yang memperlihatkan lima anak berjajar dengan menggantungkan masker di leher mereka

PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal!
Indonesia
PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal!

Kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.