Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle Ilustrasi - Presiden Joko Widodo saat menyaksikan geladi peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan (Foto: MP/Biro Pers Setpres)

MerahPutih.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT) Abdul Halim Iskandar dinilai layak dicopot dari jabatannya. Hal itu menyusul kabar adanya jual beli jabatan di lingkungan Kemendes PDDT.

"Dengan kondisi kinerja yang tidak signifikan dalam waktu separuh periode, cukup tepat jika harus diganti yang lebih baik, juga bersih dari potensi rasuah," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Jumat (16/4).

Dedi menjelaskan, berdasarkan survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjadi salah satu menteri yang masuk kategori layak di-reshuffle.

Baca Juga:

Soal Reshuffle Kabinet, PPP Akui Belum Ada Komunikasi dengan Jokowi

Penilaian itu berdasarkan pada dua hal. Pertama, Kemendes PDDT memiliki program terkait pandemi COVID-19, termasuk alokasi penggunaan dana desa untuk kepentingan penanganan pandemi.

Namun menurut Dedi, kehadiran program terkait pandemi COVID-19 itu tidak dirasakan oleh publik. Apalagi terkait transparansi dan dampak turunannya tersebut.

"Kedua, adanya dugaan praktik rasuah terkait jual beli jabatan yang disinyalir dilakukan oleh kader parpol yang sama dengan Menteri (Abdul Halim Iskandar), hal ini sangat penting menjadi pertimbangan," ujarnya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (ANTARA/HO-Kemendes)
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. (ANTARA/HO-Kemendes)

Diketahui, berdasarkan laporan investigasi Tempo, Anggota Staf Khusus Mendes PDDT Abdul Halim Iskandar diduga memperjualbelikan jabatan eselon I dan II di lingkungan Kemendes PDDT.

Enam petinggi di kementerian itu menyebutkan, angka yang diminta bervariasi, yaitu berkisar Rp1-3 miliar untuk menjadi direktur jenderal atau pejabat eselon I. Kemudian, Rp 500 juta-1 miliar untuk kelas direktur atau eselon II, dan Rp 250-500 juta untuk eselon III yang kini sudah dihapus.

Baca Juga:

Isu Reshuffle Muncul, Orang Dekat Jokowi Diingatkan Soal Hak Prerogatif Presiden

Dalam laporan Tempo disebutkan, seorang di antara pejabat itu bercerita, dia pernah dimintai uang lebih dari Rp500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. Utusan tersebut meminta duit itu dibayar secara tunai.

Pejabat itu sempat bernegosiasi agar pembayaran dilakukan bertahap. Namun, utusan tersebut menolak tawaran itu. Tak sampai sebulan, pejabat itu digeser ke posisi lain. (Pon)

Baca Juga:

Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi 'Karpet Merah' untuk Kementerian Investasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku

Kandungan BPA atau bisphenol-A yang sering ditemukan pada wadah plastik, salah satunya galon isi ulang, tidak akan berbahaya selama memenuhi syarat ambang batas aman.

50 Ribu Pekerja Migran Indonesia Balik Ke Tanah Air
Indonesia
50 Ribu Pekerja Migran Indonesia Balik Ke Tanah Air

kepulangan ini, perlu diantisipasi, yaitu dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan karantina selama 5 hari di daerah kedatangan serta dilakukan PCR-test kepada masing-masing orang.

Kepala BNPT Peringatkan Penyebaran Paham Radikal Jadi Ancaman Serius
Indonesia
Kepala BNPT Peringatkan Penyebaran Paham Radikal Jadi Ancaman Serius

Penyebaran paham radikal intoleran yang berujung aksi terorisme di Indonesia tak hanya menyasar kepada masyarakat kekurangan ekonomi.

Nostalgia dan Tinjau Vaksinasi di Solo, Kapolri Sebut Ekonomi Bisa Segera Pulih
Indonesia
Nostalgia dan Tinjau Vaksinasi di Solo, Kapolri Sebut Ekonomi Bisa Segera Pulih

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi corona massal di pendopo Balai Kota Solo, Kamis (25/3).

Penuntasan Ganti Rugi JORR W2 Terkendala Sertifikat Atas Nama Soeharto
Indonesia
Penuntasan Ganti Rugi JORR W2 Terkendala Sertifikat Atas Nama Soeharto

DPRD DKI Jakarta meminta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI untuk segera menuntaskan ganti rugi Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2).

Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat
Indonesia
Aturan Pidana Baru Keluar, Vaksinasi COVID-19 Dinilai Lambat

Sosialisasi yang saat ini harus dilakukan sambil menunggu vaksinasi adalah dengan memberikan informasi baik tentang kebaikan vaksin dan melakukan vaksin agar sehat dan bebas COVID.

Kapolri Copot Dirkrimsus Polda Aceh dan Kapolres Aceh Tenggara
Indonesia
Kapolri Copot Dirkrimsus Polda Aceh dan Kapolres Aceh Tenggara

“Ya, karena ada masalah,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Kemenkes Minta Bio Farma Tambah Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19
Indonesia
Kemenkes Minta Bio Farma Tambah Kapasitas Produksi Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan meminta PT Bio Farma (Persero) agar meningkatkan kapasitas produksi vaksin COVID-19.

Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?
Indonesia
Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?

Tak cuma Jakarta, wilayah lain seperti Bogor, Jawa Barat dan wilayah Jawa timur juga mengalami kendala yang sama

Update COVID-19 Rabu (27/1): Pasien Sembuh Lebih dari 800 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (27/1): Pasien Sembuh Lebih dari 800 Ribu

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan metode polymerase chain reaction (PCR)