Sempat Dicap Cuma Gertak Sambal, Reshuffle Kabinet Diprediksi Sudah Dekat Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Reshuffle Kabinet diprediksi akan tetap dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski wacana sempat menghilang dan dianggap hanya gertak sambal, Presiden diyakini saat ini hanya sedang melakukan kalkulasi politik siapa anggota kabinet yang bakal terdepak.

"Ini hanya menunggu momentum yang tepatnya. Kinerja para menteri belum maksimal karena publik belum merasakan dampak signifikan dari program yang dibuat Pemerintah. Maka tidaklah heran kalau kita melihat bahwa Jokowi terlihat kesal dan marah,” kata Pengamat Politik Wempy Hadir, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/7).

Baca Juga

Ancam Reshuffle Kabinet, Jokowi Cuma Gertak Sambal

Menurut dia, Jokowi sebetulnya sudah mengantongi nama-nama yang akan dicopot dan diganti oleh sosok yang memiliki kemampuan eksekusi seluruh program yang dicanangkan saat kampenya 2019 lalu. Alasannya, lanjut dia, situasi pandemi virus Corona jadi argumentasi Jokowi mencari sosok yang cepat dan cekatan dalam eksekusi program.

Wempy melihat perombakan kabinet yang tak kunjung terealisasi karena saat ini Kepala Pemerintahan ini masih berada dalam bayang-bayang koalisi partai pendukung. Imbasnya, kata dia, dalam melakukan perombakan kabinet Jokowi tidak bisa otonom dan harus terlebih dahulu melakukan komunikasi politik.

Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin memimpin Sidang Paripurna perdana Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019). (Bayu Prasetyo)

“Pengaruh partai koalisi masih sangat besar dalam pemerintahan Jokowi. Kita tahu parpol koalisi juga melakukan manuver politik ketika Jokowi merencanakan reshuffle kabinet,” tutur Direktur Indo Polling Network itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Politik dan Sosial Indonesia (Puspolindo) Dian Cahyani menilai, ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Presiden Jokowi hanya sebatas omong kosong, karena hingga kini ancaman tersebut belum terealisasikan.

"Sesuai dengan pernyataan presiden Jokowi 18 Juni lalu, maka harus dilakukan perombakan kabinet. Jangan sekadar mengancam, tapi reshuffle kabinet harus segera dilakukan. Jangan omong doang,” kata Dian Cahyani kepada awak media.

Baca Juga:

Petinggi Parpol tidak Senang dengan Ancaman Reshuffle

Presiden Jokowi, lanjut Dian, harus menepati janjinya untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Jika tidak, performa kinerja pemerintah akan menurun di masa pandemi ini.

"Beberapa menteri ada yang tenggelam tidak tahu bagaimana kelanjutan program kerja-nya, presiden Jokowi harus benar-benar tegas. Jangan pencitraan aja mau resuffle,“ tutur Dian.

"Sebaliknya, jika presiden melakukan reshuffle akan mendapatkan simpati masyarakat yang sedang kesal dengan kinerja para menterinya. Reshuffle musti dilakukan atas basis kinerja dan data," tutup magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana itu. (Knu)

Baca Juga

Geliat Isu Reshuffle Kabinet dan Restu Partai Politik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Harapan Tokoh Muda NU untuk Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon
Indonesia
Harapan Tokoh Muda NU untuk Sultan Sepuh Ke-XV Keraton Kasepuhan Cirebon

Maman berharap membawa Keraton Kasepuhan lebih proaktif menanamkan spirit Sunan Gunung Jati.

NasDem Catat Ada 4 Janji Kampanye Anies yang Belum Ditunaikan
Indonesia
NasDem Catat Ada 4 Janji Kampanye Anies yang Belum Ditunaikan

Anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter berpendapat, ada 4 janji kampanye Gubernur Anies Baswesan yang belum ditunaikan selama 3 tahun memimpin ibu kota.

COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah
Indonesia
COVID-19 Melonjak, Aturan dan Personil Penanganan Dinilai Bermasalah

Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19) yang sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekarang bertanggung jawab kepada Menteri BUMN.

Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'
Indonesia
Ingin Naik Kereta Jarak Jauh? Wajib Tunjukkan 'Surat Bebas COVID-19'

Hal ini dikhususkan bagi calon penumpang yang tempat tinggalnya tidak memiliki fasilitas tes PCR atau rapid test

Pengacara Sebut Rahmat Kadir tidak Bermaksud Celakai Novel Baswedan
Indonesia
Pengacara Sebut Rahmat Kadir tidak Bermaksud Celakai Novel Baswedan

Penasihat hukum itu melanjutkan, peristiwa yang dialami Novel merupakan hal lazim.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Urai Beban Transaksi Cikunir 2, Jasa Marga Segera Buka GT Cikunir 4
Indonesia
Urai Beban Transaksi Cikunir 2, Jasa Marga Segera Buka GT Cikunir 4

Perubahan melalui pemisahan lalu lintas di GT Cikunir 2 ke GT Cikunir 4 dan GT Cikunir 2 diharapkan dapat mengantisipasi antrean

Akun Medsosnya Diblokir, Trump Ancam Balas Dendam
Dunia
Akun Medsosnya Diblokir, Trump Ancam Balas Dendam

"Ini akan jadi bencana bagi mereka. Mereka membagi dan memecah belah," kata Trump

Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding
Indonesia
Kalah di PTUN Soal Bahar Smith, Ditjen Pas Siap Ajukan Banding

Tim advokasi tersebut gabungan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham, dan Ditjenpas

PSBB Diberlakukan di Jawa-Bali, Bansos Harus Segera Cair
Indonesia
PSBB Diberlakukan di Jawa-Bali, Bansos Harus Segera Cair

Berkaca pada pembatasan pada pertengahan September hingga November 2020, jumlah kasus aktif menurun dari 67.000 menjadi 54.000.