Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. (Foto: merahputih.com/Gomes)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius yakni ulah staf khsus milenial Presiden Joki Widodo, Andi Taufan Garuda Putra yang mencatut nama negara untuk kepentingan perusahaanya.

Boni menambahkan, situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.

Baca Juga:

Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan

Ia menyebut demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang.

Pengamat politik Boni Hargens desak Andi Taufan dicopot dari stafsus
Pengamat Politik Boni Hargens (MP/Bartolomeus Papu)

"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni dalam keteranganya, Rabu (15/4).

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai pihak Istana perlu melakukan bersih-bersih karena dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.

"Ini tentunya membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng," tegasnya.

Ia mengatakan di tengah kompleksitas penanganan wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.

"Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif dan saat yang sama harus menangani korban wabah," katanya.

Boni mengatakan tentunya situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.

"Saya kira demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu," kata Boni.

Masalahnya serius, lanjut Boni, karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain.

Pria asal NTT ini mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Joko Widodo yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari para pecundang yang ingin mengail di air keruh.

"Kita dengar ada kelompok anarco yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar, dan beruntung kepolisian telah bertindak cepat," katanya.

Baca Juga:

KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19

Kita juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang.

"Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Gugus Tugas Produksi APD Berbahan Lokal Sertifikasi WHO

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin
Indonesia
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun 3 Poin

Pada 2020, IPK Indonesia meraih skor 37 poin dari skala 0-100 poin. Sementara pada tahun 2019, skor Indonesia berada di poin 40.

Jabat Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis Belum Serahkan LHKPN
Indonesia
Jabat Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis Belum Serahkan LHKPN

"Benar. Berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati

Imigrasi Bali Buru Buronan Interpol Rusia yang Kabur
Indonesia
Imigrasi Bali Buru Buronan Interpol Rusia yang Kabur

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menerjunkan seluruh petugas untuk mencari keberadaan buronan Interpol asal Rusia bernama Andrew Ayer alias Andrei Kovalenka yang kabur dari kantor imigrasi setempat, Kamis (11/2).

KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama
Indonesia
KPK Garap Pejabat Pajak Terkait Kasus Suap Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kasubdit Transaksi Khusus Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Pajak pada Kementerian Keuangan Wahyu Santoso, hari ini.

IDI Dorong Jakarta Lockdown, Begini Jawaban Kadinkes DKI
Indonesia
IDI Dorong Jakarta Lockdown, Begini Jawaban Kadinkes DKI

IDI mendorong Indonesia khususnya Jakarta untuk melakukan lockdown menyusul kasus COVID-19 yang kembali melonjak secara drastis.

Tidak Lolos Cek Rekam Jejak FBI, 12 Garda Nasional Batal Kawal Pelantikan Biden
Indonesia
Tidak Lolos Cek Rekam Jejak FBI, 12 Garda Nasional Batal Kawal Pelantikan Biden

Dibebastugaskan karena terbukti memiliki pesan singkat yang mencurigakan.

Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19

Ada sebanyak 16,9 juta pelayan publik yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi nasional tahap kedua.

Pemprov DKI Sudah Kuburkan 13.300 Jenazah COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Sudah Kuburkan 13.300 Jenazah COVID-19

Pemprov DKI Jakarta telah menguburkan sebanyak 13.300 jenazah warga terpapar COVID-19 dari awal COVID-19 merebak di ibu kota.

Polri Sebut Paspor Palsu Adelin Lis Terbit 2017
Indonesia
Polri Sebut Paspor Palsu Adelin Lis Terbit 2017

"Paspor terbit 2017," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto

Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan
Indonesia
Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI.