Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK Novel baswedan (Ant)

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tahap akhir pelemahan lembaga antirasuah.

"Itu (PP) adalah tahap akhir pelemahan KPK, kali ini masalah indepedensi pegawainya," kata Novel saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (9/8).

Baca Juga

Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN

Novel menyebut, skenario Presiden Joko Widodo (Widodo) sudah jelas menguntungkan koruptor.

"Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud," ujarnya.

Menurut Novel, langkah Jokowi mengeluarkan PP itu telah memperlihatkan strategi besar pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Yang akibatnya justru pemberantasan korupsinya yang diberantas, bukan korupsinya. Ironi," tegas dia.

Novel menegaskan pegawai KPK tidak boleh menjadi ASN apabila ingin memberantas korupsi. Menurutnya, status ASN akan membuat pegawai KPK tidak independen.

Untuk bisa memberantas korupsi dengan optimal, lanjut Novel, maka perlu lembaga antikorupsi yang independen. Hal itu juga dinyatakan dalam UNCAC dan The Jakarta Principles, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

"Lembaga antikorupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat perlindungan negara dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberantas korupsi," tutup dia.

Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman pada perundang-undangan mengenai ASN.

"Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," bunyi pasal 12 PP 41/2020.

Gedung KPK di Jakarta
Gedung KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.

PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.

Pegawai lembaga antirasuah berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.

"Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11.

Baca Juga:

Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 1 ayat (6) menyebut, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kata Rahayu Saraswati Setelah Ditunjuk Jadi Waketum Gerindra
Indonesia
Ini Kata Rahayu Saraswati Setelah Ditunjuk Jadi Waketum Gerindra

Keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini memastikan dirinya siap mengemban amanah yang diberikan.

Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin
Indonesia
Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin

Pemeriksaan Bupati Bogor, Ade Yasin, kemungkinan ditunda karena yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19.

BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
Indonesia
BMKG Keluarkan Peringatan Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi untuk dua hari ini, Kamis (18/2) dan Jumat (19/2), yang akan terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

Warga Depok Dilarang Rayakan Tahun Baru 2021
Indonesia
Warga Depok Dilarang Rayakan Tahun Baru 2021

"Warga Kota Depok tidak diperkenankan melakukan perayaan kegiatan malam pergantian tahun baru 2020-2021 yang berpotensi menimbulkan kerumunan atau keramaian," ujarnya

[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kementerian Kominfo Buka Pendaftaran BLT Sebesar Rp4 Juta

Akun Facebook bernama Eka Bastiah mengunggah sebuah tangkapan layar dari aplikasi WhatsApp yang berisikan pesan berantai adanya pendaftaran sebagai penerima BLT dari Kementerian Kominfo.

Hakim Tunda Sidang Nurhadi
Indonesia
Hakim Tunda Sidang Nurhadi

Persidangan Nurhadi dan Rezky pada pekan depan akan dilakukan dua kali

Ganjil-Genap Dibatalkan, Pemerintah Dinilai 'Mengakui' Kebijakannya Salah Kaprah
Indonesia
Ganjil-Genap Dibatalkan, Pemerintah Dinilai 'Mengakui' Kebijakannya Salah Kaprah

Pemprov DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak melakukan riset yang pasti

Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal

Juliari Peter Batubara mengakui pernah memberikan uang senilai SGD50 ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti.

Ketahui Peran John Kei, Polisi: Kan Big Bos
Indonesia
Ketahui Peran John Kei, Polisi: Kan Big Bos

John Kei dan anak buahnya sendiri terancam dijerat pasal berlapis

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta

KPK mengeksekusi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7).