Dialihkannya 'Status' Pegawai Menjadi ASN Adalah Tahap Akhir Pelemahan KPK Novel baswedan (Ant)

MerahPutih.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tahap akhir pelemahan lembaga antirasuah.

"Itu (PP) adalah tahap akhir pelemahan KPK, kali ini masalah indepedensi pegawainya," kata Novel saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (9/8).

Baca Juga

Jokowi Terbitkan PP 41/2020, Pegawai KPK Kini Berstatus ASN

Novel menyebut, skenario Presiden Joko Widodo (Widodo) sudah jelas menguntungkan koruptor.

"Terlihat dengan jelas Presiden Jokowi berkontribusi langsung terhadap pelemahan dimaksud," ujarnya.

Menurut Novel, langkah Jokowi mengeluarkan PP itu telah memperlihatkan strategi besar pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Yang akibatnya justru pemberantasan korupsinya yang diberantas, bukan korupsinya. Ironi," tegas dia.

Novel menegaskan pegawai KPK tidak boleh menjadi ASN apabila ingin memberantas korupsi. Menurutnya, status ASN akan membuat pegawai KPK tidak independen.

Untuk bisa memberantas korupsi dengan optimal, lanjut Novel, maka perlu lembaga antikorupsi yang independen. Hal itu juga dinyatakan dalam UNCAC dan The Jakarta Principles, yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

"Lembaga antikorupsi yang independen harus memiliki pegawai yang independen dan mendapat perlindungan negara dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberantas korupsi," tutup dia.

Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk pasal 1 ayat (7) maka pegawai KPK yang berstatus ASN akan berpedoman pada perundang-undangan mengenai ASN.

"Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN," bunyi pasal 12 PP 41/2020.

Gedung KPK di Jakarta
Gedung KPK. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pasal 2 dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang baik.

PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK. Proses ini selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.

Pegawai lembaga antirasuah berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji dan tunjangan juga dapat diberikan khusus sesuai ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.

"Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap diberikan sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan," bunyi Pasal 11.

Baca Juga:

Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi

Peralihan pegawai KPK menjadi ASN imbas dari revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 1 ayat (6) menyebut, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Spanduk Selamat Datang Kepulangan Ba'asyir Dicopot Satpol PP Sukoharjo
Indonesia
Spanduk Selamat Datang Kepulangan Ba'asyir Dicopot Satpol PP Sukoharjo

"Kami melihat kalimat yang ada di spanduk bukan provokatif. Spanduk tersebut bagian ekspresi warga," ucap Juru Bicara Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Endro Sudarsono.

Ketua MPR Desak Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Segera Dicopot
Indonesia
Ketua MPR Desak Ratusan Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Segera Dicopot

Ia mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk melakukan evaluasi cepat.

Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19
Indonesia
Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19

Muhammadiyah menilai kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet

Untuk pendemo yang ditemukan reaktif corona langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?
Indonesia
Pimpinan DPR Minta Semua Orang Patuhi Proses Hukum, Termasuk Rizieq?

Sebagai Pimpinan DPR, Azis juga menghormati proses yang sedang berjalan saat ini

PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap
Indonesia
PSI Minta Pemprov DKI Evaluasi Ganjil Genap

“Ganjil genap harus segera dievaluasi dan tidak boleh terus dipaksakan. Sekarang yang terjadi lagi-lagi nyawa warga dipertaruhkan,” ujar Anthony

Mal di DKI Buka Besok, Wagub Ancam Cabut Izin Bila tak Jalankan Protokol Kesehatan
Indonesia
Mal di DKI Buka Besok, Wagub Ancam Cabut Izin Bila tak Jalankan Protokol Kesehatan

Sebab Riza menerangkan, menurut para ahli atau pakar 80 persen keberhasilan melawan dan menangani COVID-19 ditentukan oleh sikao dan prilaku warga.

Selain COVID-19, Masyarakat Juga Dihantui Ancaman Penyakit DBD
Indonesia
Selain COVID-19, Masyarakat Juga Dihantui Ancaman Penyakit DBD

Juru Bicara Penanggulangan Corona Achmad Yurianto mengingatkan masyarakat terkait bahaya penyakit demam berdarah di tengah pandemi virus corona.

PT KCI Tambah Wastafel di 80 Stasiun KRL
Indonesia
PT KCI Tambah Wastafel di 80 Stasiun KRL

Jumlah pengguna pada pagi hari ini, (31/8) hingga pukul 08:00 WIB tercatat 79.790, stabil dibanding Senin pekan lalu.

Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar Besar di DIY Ditutup Sementara
Indonesia
Pedagang Positif COVID-19, Dua Pasar Besar di DIY Ditutup Sementara

Kasus ini bermula dari adanya penjaga toilet dalam salah satu blok pasar yang terinfeksi COVID-19