Di Tengah Rencana Impor Beras, Pemerintah Diminta Bangun Badan Pangan Nasional Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)

MerahPutih.com - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana akan mengimpor beras 1 juta ton.

Hal itu disebabkan karena stok beras cadangan di Bulog yang menipis. Saat ini, stok cadangan beras di Bulog hanya sekitar 800.000 ton.

Sebanyak 275.000 ton dari stok tersebut merupakan beras hasil impor pada 2018 lalu.

Baca Juga:

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan, pemerintah perlu untuk membangun Badan Pangan Nasional untuk mengatur stok dan kebutuhan beras nasional agar tidak terjadi impor.

Herman menjelaskan, alasan perlu adanya Badan Pangan Nasional lantaran kewenangan Bulog saat ini tidak seperti dulu karena adanya pembatasan kewenangan.

Sebelum reformasi, Bulog diberi kewenangan untuk mengatur kebutuhan pangan pokok.

Sementara pasca reformasi, Bulog kini menjadi sebuah perum (perusahaan umum).

"Perum tidak punya anggaran dari APBN, sehingga peran Bulog tidak bisa diharapkan semuanya seperti dulu yaitu stabilitas harga, kini Bulog tidak mampu dalam skala besar," kata Herman dalam sebuah webinar Alinea.id, Senin (22/3).

Ilustrasi (Foto: Pixabay/lightluna94)
Ilustrasi (Foto: Pixabay/lightluna94)

Menurutnya, penting mengembalikan peran Bulog yang bertugas sebagai peyangga beras nasional.

Ia menjamin harga di tingkat produsen dan konsumen sehingga nantinya Bulog mampu intervensi harga melalui inspeksi pasar.

"Kita inginkan peran Bulog dikembalikan seperti dulu, kami dorong karena kantor-kantor Bulog ada di pusat dan di wilayah-wilayah, seharusnya bisa," jelas dia.

"Bulog sebagai perum tetap diadakan, jadi operator intervensi untuk menjamin ketersediaan pangan," katanya.

Selain mendorong peran dan kewenangan Bulog dikembalikan, Herman mengatakan dari segi kebijakan diperlukan Badan Pangan Nasional.

Baca Juga:

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

Meski diakuinya, untuk membangun badan ini tidak mudah. DPR, kata Herman, sudah melakukan pembahasan terkait badan ini berkali-kali, namun selalu menemui jalan buntu.

"Rapat terbatas sudah berkali-kali dilakukan DPR dengan beberapa kementerian tetap sulit karena arah kementerian berbeda satu sama lain," kata politikus Partai Demokrat ini.

Herman mengaku heran, sebab pemerintah dengan mudah membangun lembaga-lembaga baru, sementara untuk membuat lembaga pangan sulit.

"Kok bisa bikin badan-badan lain, tapi badan pangan tidak bisa didirikan," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Panen Petani Melimpah, Khofifah Ogah Pakai Beras Impor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Bakal Diguyur Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang, PPSU Diminta Siaga
Indonesia
Ahok Cabut Laporan Penghina Keluarganya, Polisi Langsung Bikin Berita Acara
Indonesia
Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19
Indonesia
Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19

"Ini berpotensi merugikan uang negara jika produk tersebut kemudian tidak terbukti berfungsi sebagaimana yang diklaim Kementan," jelas Ema

Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia
Indonesia
Empat Kasus COVID-19 Varian Baru dari Inggris Kembali Ditemukan di Indonesia

Keempatnya ini sudah dites positif, GWS juga positif

Pengunjung Pasar Tanah Abang Diminta Tak Bawa Bocah Saat Belanja
Indonesia
Pengunjung Pasar Tanah Abang Diminta Tak Bawa Bocah Saat Belanja

Para orang tua diminta menjalankan protokol kesehatan

Anggaran Cair, KPUD Launching Pilwalkot Surabaya Secara Daring
Indonesia
Anggaran Cair, KPUD Launching Pilwalkot Surabaya Secara Daring

KPU Kota Surabaya merasa sudah siap untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2020 dengan penerapan protokol kesehatan.

Disdik DKI Tambah Kursi PPDB Jalur Zonasi Bina RW
Indonesia
Disdik DKI Tambah Kursi PPDB Jalur Zonasi Bina RW

Pelaksanaan PPDB Jalur Zonasi Bina RW Sekolah akan berlangsung pada 4 Juli 2020 besok melalui web resmi ppdb.jakarta.go.id.

BI Longarkan Uang Muka KPR, Bank Diminta Ikutin Aturan BI
KPR
BI Longarkan Uang Muka KPR, Bank Diminta Ikutin Aturan BI

BI meluncurkan relaksasi berupa pelonggaran uang muka KPR paling tinggi 100 persen berlaku 1 Maret-31 Desember 2021.

Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan
Indonesia
Kapolri Diminta Usut Penipuan Bermodus Penangguhan Penahanan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta untuk mengusut kasus dugaan penipuan bermodus penangguhan. Sebagai pemimpin kepolisian, Listyo wajib bertindak tegas dan berantas semua mafia kasus tanpa pandang bulu.

MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi
Indonesia
MPR Minta Natal di Saat Pandemi COVID Kuatkan Toleransi

Momentum peringatan Natal di Indonesia, tegas ia, adalah saat yang tepat untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.