Di Surabaya, Peserta SBMPTN Wajib Tunjukan Hasil Rapid Test llustrasi ujian komputer. (Foto: Andika/Jawa Timur).

MerahPutih.com - Hadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengesahkan surat edaran Wali Kota Surabaya nomor 421.4/5853/436.8.4/2020 tanggal 2 Juli 2020, sebagai syarat mengikuti ujian tersebut.

Pada poin kedua dalam surat edaran tersebut, mewajibkan seluruh peserta UTBK menunjukkan uji rapid test dengan hasil non reaktif atau swab test dengan hasil negatif. Aturan tersebut dideadline sampai 14 hari pra ujian yang harus diserahkan kepada panitia.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto menyampaikan, keselamatan dan kesehatan warga merupakan hal terpenting . Untuk itu, upaya ini diharapkan menjadi salah satu antisipasi penularan COVID-19, khususnya di lingkungan kampus.

Baca Juga:

“Jadi prinsipnya, yang harus dipahamkan kepada semuanya. Kita ini tidak melihat apa-apa, tapi semata-mata untuk kesehatan dan keselamatan warga jadi hukum tertinggi,” tandas Irvan saat dihuhungi MerahPutih.com.

Ilustrasi Test Covid
Ilustrasi Test Covid. (Foto: Antara)

Selain itu, Pemkot Surabaya juga membuka rapid test bagi warga yang kurang mampu. Khususnya bagi calon mahasiswa yang sudah terdaftar pada program bidik misi sebagai syarat mengikuti UTBK.

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) bakal digelar di Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya. (Andika/ Jawa Timur).

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Pemda Siapkan Lapangan Buat Vaksinasi COVID-19

Pemerintah daerah mempersiapkan secara optimal tenaga vaksinator dan manajemen pelaksanaan vaksin di lapangan.

KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri
Indonesia
KPK Beberkan Alasan Nanang Farid Syam Mengundurkan Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan alasan Penasihat Wadah Pegawai (WP) KPK Nanang Farid Syam.

KRI Nanggala 402 Kemungkinan Terbawa Arus ke Perairan Lebih Dalam
Indonesia
KRI Nanggala 402 Kemungkinan Terbawa Arus ke Perairan Lebih Dalam

Dari hasil pemodelan arus laut, ada kemungkinan kapal selam KRI Nanggala 402 terbawa arus ke perairan lebih dalam.

Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB

Surat Edaran Menpan-RB tersebut mengatur bahwa ASN yang boleh bepergian keluar kota adalah mereka yang memang memiliki pekerjaan dinas

Vaksin COVID-19 Akhirnya Diperbolehkan untuk Lansia
Indonesia
Vaksin COVID-19 Akhirnya Diperbolehkan untuk Lansia

Kementerian Kesehatan memastikan warga lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas akan mulai mendapatkan vaksinasi CoronaVac buatan Sinovac, Tiongkok.

Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi
Indonesia
Terpancing Ajakan Konvoi Hitamkan Solo, Puluhan Pesilat Diamankan Polisi

Mereka diamankan setelah terhasut ajakan konvoi hitamkan Solo di media sosial sebagai buntut adanya pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PS HT) dibacok orang tidak dikenal pada Senin (14/9).

Polisi Tindak Pengendara Motor yang Kerap Kebut-kebutan di Kawasan Monas
Indonesia
Polisi Tindak Pengendara Motor yang Kerap Kebut-kebutan di Kawasan Monas

Mereka melakukan kebut-kebutan karena jalanan di Medan Merdeka yang luas, sepi, dan minim hambatan.

PSBB Tangerang Raya Diperpanjang Lagi hingga 26 Juli
Indonesia
PSBB Tangerang Raya Diperpanjang Lagi hingga 26 Juli

Provinsi Banten sudah keluar dari zona merah dan berstatus zona kuning.

[HOAKS atau FAKTA]: Donor Darah dari Orang Divaksin COVID-19 Berbahaya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Donor Darah dari Orang Divaksin COVID-19 Berbahaya

Akun Facebook Lilis Sulastri mengunggah video yang mengklaim, menerima donor darah dari orang yang sudah divaksin COVID-19 berbahaya dan dapat mencemari darah orang yang belum divaksin.

Penghapusan Hak Politik Eks HTI dan FPI Dinilai Bentuk Langkah Tegas Negara
Indonesia
Penghapusan Hak Politik Eks HTI dan FPI Dinilai Bentuk Langkah Tegas Negara

"Sementara larangan melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol-simbol dan atribut FPI dinyatakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 instansi lembaga negara," tuturnya