Di Sidang Majelis Umum PBB, Jokowi Singgung Diskriminasi Vaksin

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (23/9).

Pertama, Jokowi menekankan bahwa negara-negara di dunia harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata. Ia menilai kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi CIVID-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.

Dalam penanganan pandemi, seluruh negara menerapkan slogan "no one is safe until everyone is".

Baca Juga:

Jokowi Diminta Temui Ombudsman dan Komnas HAM Bahas Polemik TWK

"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata," ujar Jokowi yang berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9).

Di masa depan, Jokowi meminta seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

"Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya," jelas Jokowi.

Jokowi menjelaskan pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.

Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. "Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," terang Jokowi.

Jokowi juga menyampaikan komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

"Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara," ungkap Jokowi.

Jokowi menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Jokowi mengajak dunia untuk serius menangani intoleransi, terorisme, dan perang. Menurut dia, jaminan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas harus terus ditegakkan.

"Kita harus tetap serius menangani intoleransi, konflik, terorisme dan perang. Perdamaian dalam keragaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," kata Jokowi.

Dia menyebut potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang masih jauh dari harapan, dan krisis politik di Myanmar harus menjadi fokus bersama. Adapun pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta pada April 2021 lalu.

Jokowi menyampaikan pertemuan tersebut menghasilkan lima point konsensus untuk membantu menangani krisis di Myanmar. Namun, implemetasi dari lima konsensus tersebut butuh komitmen militer Myanmar.

Harapan besar masyarakat dunia harus dijawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. "Itulah kewajiban yang ada di pundak kita yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberi harapan masa depan dunia," jelas mantan Gubernur DKI ini.

Baca Juga:

Ombudsman Sudah Layangkan Rekomendasi Terkait TWK ke Presiden dan DPR

Sebagai informasi, Presiden Sidang Majelis Umum PBB Ke-76 adalah Abdulla Shahid dari Maladewa. Dia merupakan Menteri Luar Negeri Maladewa.

Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini adalah "Building resilience through hope - to recover from COVID19, rebuild sustainably, respond to the needs of the planet, respect the rights of the people, and revitalize the United Nations”.

"Tema ini tentunya menggambarkan tantangan yang masih dihadapi dunia saat ini, dari COVID-19 hingga perubahan iklim, dari kemiskinan yang semakin dalam akibat pandemi hingga masih terjadinya konflik di berbagai belahan dunia," tutur Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. (Knu)