Di Sektor Kesehatan, KPK Selamatkan Rp18,15 Triliun Potensi Kerugian Negara Ketua KPK, Agus Rahardjo bersama pimpinan KPK saar rilis akhir tahun KPK 2019 (MP/Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim berhasil tmenyelamatkan Rp 18,15 triliun potensi kerugian keuangan negara dari sektor kesehatan. Hal itu dilakukan KPK melalui sejumlah kajian di sektor kesehatan dalam empat tahun terakhir.

"Dari kajian di sektor Kesehatan ini, pontensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan adalah Rp18, 15 triliun," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam jumpa pers Kinerja KPK 2016-2019 di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/12).

Baca Juga:

PKS: Kekosongan Wagub DKI Penyebab Anggaran Ajaib Lem Aibon dan Bolpoin

Agus menjelaskan, pada sektor kesehatan, ada dua kajian besar yang dilakukan, yaitu: kajian pengadaan alat kesehatan dan kajian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terkait kajian pengadaan alat kesehatan, kata Agus, E-catalogue sebagai solusi belum optimal karena jumlah alat kesehatan dan penyedia relatif sedikit. "Penyedianya hanya ada 7 persen dan produknya hanya 35 persen," ujar Agus.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa secara konvensional untuk pengadaan alat kesehatan masih banyak (transaksi e-catalogue hanya 58%).

Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/11/2019). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dalam kajian ini, kata Agus, KPK memberi 4 saran perbaikan. Pertama, pembentukan komponen pembentuk harga dasar untuk dasar negosiasi haga tayang oleh LKPP. Kedua Kementerian Kesehatan dan LKPP membuat cetak biru pemenuhan alat kesehatan di e-catalogue (peningkatan jumlah produk dan penataan konten).

"Ketiga penutupan fitur negosiasi, diganti menjadi fitur pilihan (komponen harga tambahan dan pembelian jumlah besar). Yang terakhir, penyempurnaan regulasi untuk menjadi pedoman penilaian kebutuhan dan pemilihan alat kesehatan," ungkapnya.

Sementara, dari kajian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KPK menemukan sejumlah celah terjadinya fraud atau penyimpangan. Potensi fraud ini antara lain, adanya fragmentasi (unbundling) atau kesengajaan memecah pelayanan medis, phantom billing atau tagihan biaya tanpa pelayanan, serta unnecessary treatment atau tindakan medis yang tidak diperlukan pasien.

Atas temuan tersebut, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki sistem JKN. Beberapa di antaranya, KPK mendorong rumah sakit pemerintah dan swasta provider JKN seluruh Indonesia untuk menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat. Hal ini penting agar klaim obat pada JKN transparan dan akuntabel.

"Ini berpotensi menyelamatkan Rp18 triliun," ungkap Agus.

Baca Juga:

Buntut Anggaran Lem Aibon Kontroversial, TGUPP Bentukan Anies Dinilai Tak Berguna

Selain itu, KPK mendorong penyelesaian tunggakan Iuran Wajib dalam program JKN dengan mengeluarkan surat kepada 19 Pemerintah Provinsi dan dua Pemkot untuk tempo pembayaran 2004-2017.

Langkah ini disebut Agus menyelamatkan Rp114 miliar. Dari piloting di tiga wilayah, KPK menemukan empat dari enam rumah sakit tidak sesuai penetapan kelasnya.

"Kajian ini berpotensi menyelamatkan uang negara sebesar Rp 33 miliar dalam setahun," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JHL Group Borong 2.000 Tiket Final Indonesia Vs Vietnam untuk WNI di Manila secara Gratis
Indonesia
JHL Group Borong 2.000 Tiket Final Indonesia Vs Vietnam untuk WNI di Manila secara Gratis

JHL Group memborong 2.000 tiket laga Timnas Indonesia U-23 kontra Vietnam U-23 pada ajang SEA Games 2019.

ICW Minta KPK Libatkan Tim Novel Baswedan Buru Harun Masiku
Indonesia
ICW Minta KPK Libatkan Tim Novel Baswedan Buru Harun Masiku

ICW mengusulkan agar tim Satgas pencarian Harun Masiku dapat dievaluasi

MAKI Bakal Serahkan Bukti Keterlibatan Instansi dalam Kasus Djoko Tjandra ke DPR
Indonesia
MAKI Bakal Serahkan Bukti Keterlibatan Instansi dalam Kasus Djoko Tjandra ke DPR

Ia pun berharap informasi tersebut dibuka Komisi III

Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting
Indonesia
Wakil Ketua DPRD DKI Nilai Pembentukan Pansus Banjir Tidak Penting

Pansus banjir, kata Taufik, saat ini tak terlalu penting. Lanjut dia, yang harus dilakukan DPRD menyepakati anggaran untuk penanganan banjir.

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Catatan DPR Soal COVID-19

Pemerintah perlu meningkatkan sinergi kementerian

Konser Amal Virtual Dianggap Efektif Tekan Angka Penyebaran COVID-19
Indonesia
Konser Amal Virtual Dianggap Efektif Tekan Angka Penyebaran COVID-19

Yuri melihat di media sosial, banyak konser-konser amal yang dilakukan secara virtual demi membantu penanganan COVID-19 ini.

Mahasiswa ITS Kenalkan Desain Rumah Sakit COVID-19 dari Kontainer
Indonesia
Mahasiswa ITS Kenalkan Desain Rumah Sakit COVID-19 dari Kontainer

“Untuk itu, ide kami menggunakan kontainer dengan memanfaatkan sifat portable-nya, mudah untuk dipindahkan dan dilengkapi fitur smart system,” terang Robert

MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra
Indonesia
MA Diminta Gugurkan PK Djoko Tjandra

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak para tersangka tapi yang bersangkutan tak punya iktikad baik.

Imbauan Jokowi Perbanyak Makan Ikan Terkesan Ambigu di Tengah Nasib Miris Nelayan
Indonesia
Imbauan Jokowi Perbanyak Makan Ikan Terkesan Ambigu di Tengah Nasib Miris Nelayan

“Bagaimana mungkin nelayan bisa melakukan aktivitas menangkap ikan, sementara pada saat yang sama mereka harus berhadapan dengan ancaman serius penyebaran COVID-19?," ujar Susan

 Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Terus Bertambah, Pemkot Solo Perpanjang Status KLB

"Protokol kesehatan tetap kita berlakukan ketat di semua lembaga dan perkantoran. Jika tidak mematuhi aturan kita tindak tegas," kata dia.