Di Masa Pandemi, Indonesia Tak Harus Memilih Selesaikan Persoalan Kesehatan atau Ekonomi Ilustrasi: Suasana pusat penjualan ponsel di Jakarta, Selasa (15/9/2020). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras. (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

Merahputih.com - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai pemerintah Indonesia tidak harus memilih apakah menyelesaikan persoalan kesehatan atau ekonomi seiring terus meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Tanah Air. "Sebagai fenomena yang dihadapi masyarakat terkait dengan kasus COVID-19 ini, masih ada pilihan lain, yang menurut saya lebih baik, yaitu penanganan kesehatan dilakukan simultan dengan geliat ekonomi di tengah masyarakat," kata Emrus Sihombing dalam keterangannya, Kamis (17/9).

Baca Juga:

9.734 Warga Disanksi Gegara Langgar Protokol Kesehatan Saat PSBB Jakarta

"Tentu dalam suatu ruang komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," sambung dia.

Masyarakat juga dinilai paham betul resiko fatal pada diri dan anggota keluarganya, ketika lalai atau lengah sekejap saja tidak sejalan dengan protokol kesehatan.

Pengamat Politik Emrus Sihombing ingatkan beberapa hal terkait revisi UU KPK
Pengamat politik Emrus Sihombing (Foto: infonawacita.com)

Oleh karena itu, komunikasi kesehatan penanganan COVID-19 harus berada pada orbit 'titik panas', baru kemudian kesehatan dan ekonomi dilakukan simultan.

"Penanganan kesehatan simultan dengan geliat ekonomi pilihan sangat tepat dengan kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Jangan samakan dengan negara yang luasnya sedikit dan cadangan devisa luar biasa. Tapi, tentu berada pada 'hotspot' komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19," jelas dia.

Baca Juga:

Haji Lulung Sebut Penerapan PSBB Jilid 2 Keinginan Jokowi

Tanpa komunikasi berada pada titik panas pilihan untuk mengatasi persoalan kesehatan dan ekonomi tidak akan dapat dilakukan secara substansial, bahkan berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial baru.

Titik panas komunikasi adalah dengan menggelorakan komunikasi promosi kesehatan penanganan kasus COVID-19 dengan masif, terstruktur, sistematis, bersinambungan kreatif, inovatif, dan berkelanjutan secara nasional hingga pada tingkat keluarga, sehingga masyarakat sudah memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang taat (ketat) sekali terhadap seluruh protokol kesehatan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS
Indonesia
Jika Masih Berstatus WNI, Pemerintah Harus Lindungi Eks Simpatisan ISIS

"Bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, maka mereka punya hak untuk dilindungi," ujar Din

Polri Kerahkan 7 Kapal dan 2 Helikopter Cari Sriwijaya Air
Indonesia
Polri Kerahkan 7 Kapal dan 2 Helikopter Cari Sriwijaya Air

Total penumpang Pesawat 50 orang (40 dewasa, 7 anak-anak dan 3 Bayi), ditambah 12 orang (6 kru aktif dan 6 ekstra kru).

Permenhub 18/2020 Diklaim Lengkapi Permenkes 9/2020 Cegah COVID-19
Indonesia
Permenhub 18/2020 Diklaim Lengkapi Permenkes 9/2020 Cegah COVID-19

Kemenhub dan Kemenkes juga telah menyepakati bahwa klausul terkait pengaturan sepeda motor

Libur Panjang, Kakorlantas: Keselamatan dan Kesehatan Nomor Satu
Indonesia
Libur Panjang, Kakorlantas: Keselamatan dan Kesehatan Nomor Satu

Kakorlantas Polri, Irjen Istiono kembali mengingatkan, masyarakat yang liburan long weekend mulai 28 Oktober ini. Harus patuh protokol kesehatan.

DPR Apresiasi Pemerintah Evakuasi WNI dari Tiongkok
Indonesia
DPR Apresiasi Pemerintah Evakuasi WNI dari Tiongkok

"ini menunjukkan bahwa kita tidak akan meninggalkan WNI kita, Negara hadir dan berusaha semaksimal mungkin" kata Kharis

Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19
Indonesia
Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin.

 Pemerintah Didesak Keluarkan Paket Stimulus Ekonomi untuk Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Pemerintah Didesak Keluarkan Paket Stimulus Ekonomi untuk Warga Terdampak COVID-19

Pertama untuk membantu warga kelas menengah bawah yang dinilai paling terdampak kelesuan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Pasar Tanah Abang Disemprot Disinfektan, Persiapan New Normal?
Indonesia
Pasar Tanah Abang Disemprot Disinfektan, Persiapan New Normal?

Penyemprotan disinfektan disasar ke area Perdagangan Pasar Tanah Abang Blok A, B, F dan Pasar Metro Jakarta Pusat

 KPK Harus Pastikan Pemeriksaan Hasto Bebas dari Intervensi Kekuasaan
Indonesia
KPK Harus Pastikan Pemeriksaan Hasto Bebas dari Intervensi Kekuasaan

Lucius mengatakan, pemanggilan Hasto bukan forum untuk kompromi, sampai KPK ini bisa memastikan dia bebas intervensi kekuasaan.

Aturan Ganjil Genap Motor dan Mobil di PSBB Masa Transisi DKI
Indonesia
Aturan Ganjil Genap Motor dan Mobil di PSBB Masa Transisi DKI

Dalam Bab VI tentang Pengendalian Moda Transportasi, mengatur pembatasan kendaraan dengan rekayasa ganjil-genap untuk kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.