Di Kantor Anies, Biduan Curhat Lego Barangnya Gegara Organ Tunggal Dilarang Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Pekerja Seni (KPS) Jakarta mengepung Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/7) (MP/Asropih)

Merahputih.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Pekerja Seni (KPS) Jakarta mengepung Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/7) Sore.

Mereka yang hadir dalam aksi demo itu berprofesi sebagai pekerja seni musik dangdut organ tunggal, musik restoran, penyewa sound sistem dan jasa rias.

Baca Juga:

Jaga Jarak Sosial, Bar Ini Pasang Pagar Listrik

Kedatangan mereka ke kantor Gubernur untuk menuntut Anies Baswedan membolehkan kembali kegiatan pekerja seni musik acara nikahan dan cafe.

"Kelangsungan bermusik dan hidup pekerja seni di tengah pandemi harus bisa di jamin," kata Koordinator KPS Jakarta, Asep Awal di lokasi, Kamis (23/7).

Ia pun mengaku bingung dengan kebijakan Pemprov DKI yang hingga kini belum mengizinkan seni musik mencari nafkah lagi untuk kebutuhan sehari-hari.

Puluhan massa yang tergabung dalam Komunitas Pekerja Seni (KPS) Jakarta mengepung Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/7) (MP/Asropih)

Padahal Pemprov DKI telah perpanjang PSBB transisi dengan memperbolehkan sektok lain seperti perkantoran dan pusat belanja beroperasi.

"Kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari seni musik belum jelas nasibnya," paparnya.

Salah satu massa aksi yang juga seorang Biduan, Ria Anjani mengaku, sudah 5 bulan tidak manggung selama pandemi corona. Dengan begitu dirinya tak mendapatkan penghasilan dari pekerjaanya yang dihentikan dahulu oleh pemerintah itu.

Baca Juga:

Motor Listrik Ramah Lingkungan Ini Memiliki Komponen Nanas dan Biji Rami

Ria mengaku, selama tidak mendapat job manggung, semua barang-barang pribadinya sudah dijual. Menurutnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Sudah 5 bulan (tidak manggung)," ujar Ria di depan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (23/7). (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketum PBNU Umbar Hasil Pertemuannya dengan AHY
Indonesia
Ketum PBNU Umbar Hasil Pertemuannya dengan AHY

AHY bersyukur diberikan kesempatan bertemu dengan Kiai Said Aqil Siroj

Update COVID-19 per Rabu (1/4): 1.677 Pasien Positif, 157 Meninggal Dunia
Indonesia
Update COVID-19 per Rabu (1/4): 1.677 Pasien Positif, 157 Meninggal Dunia

Dia mengungkapkan untuk pasien yang sembuh bertambah seorang sehingga total pasien sembuh sebanyak 103 orang.

[HOAKS atau FAKTA] Warga Diminta di Rumah karena Rumah Sakit Penuh Penderita COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Warga Diminta di Rumah karena Rumah Sakit Penuh Penderita COVID-19

Imbauan tersebut diklaim berasal dari dokter spesialis paru beserta Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau.

Sebetulnya Jokowi dan Anies Sehati dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
Indonesia
Sebetulnya Jokowi dan Anies Sehati dalam Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

Perpres itu telah memberikan kepastian hukum dan sejalan dengan keputusan Gubernur Anies

Praktisi Hukum Nilai Pimpinan KPK Bisa Dipidana
Indonesia
Kasus Sembuh COVID-19 Lebih Banyak Dilaporkan Daerah
Indonesia
Kasus Sembuh COVID-19 Lebih Banyak Dilaporkan Daerah

Presentase kesembuhan dari COVID-19 jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian

Buronan KPK Harun Masiku Pernah Mampir ke KPU
Indonesia
Buronan KPK Harun Masiku Pernah Mampir ke KPU

KPU berpandangan, yang pantas menggantikan Nazaruddin Kiemas adalah Rezky Aprilia

Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal
Indonesia
Satu Pasien Corona yang Dirawat di RSPI Meninggal

Pasien itu belum diketahui apakah mengidap virus corona

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
Indonesia
KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Mahasiswa Untar Gugat Mekanisme Pengisian Wagub ke MK
Indonesia
Mahasiswa Untar Gugat Mekanisme Pengisian Wagub ke MK

Pasal 176 UU Pilkada yang mengatur mekanisme pengisian wakil gubernur oleh DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik tidak menciptakan pemilu yang demokratis