Di Kaderisasi PDIP, Ketua KPK Bicara Peradaban Antikorupsi Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, Selasa (16/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mempertahankan tradisi menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari proses kaderisasi kader calon pemimpin.

Ketua KPK Firli Bahuri dihadirkan untuk mengisi sesi dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDIP yang dilaksanakan secara hybrid, di Jakarta, Selasa (16/11).

Firli menjadi pengisi materi dalam sesi PKN yang dimoderatori anggota DPR dari PDIP, Johan Budi SP, yang juga dikenal sebagai mantan Juru Bicara KPK. Sang Ketua KPK hadir secara virtual dari kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Pengakuan Risma Usai Ikuti Program Penguatan Antikorupsi KPK

Firli mengatakan, berbicara masalah korupsi tentu tidak pernah bisa tuntas. Tapi, bisa tuntas kalau semua anak bangsa punya semangat bersama yaitu tidak melakukan korupsi.

“Setiap individu, setiap anak bangsa, harus katakan tidak berkeinginan untuk membangun korupsi. Korupsi bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum. Tetapi korupsi adalah juga kejahatan kemanusiaan, tidak hanya merugikan uang negara, roda perekonomian negara, tapi juga merampas hak-hak anak Indonesia,” kata Firli.

Firli mendorong kader PDIP untuk membangun sikap dan perubahan-perubahan perilaku. Lewat pendidikan kader ini, dia yakin merupakan salah satu cara mengubah dan memulai yang baik.

“Karena kalau ini bisa kita lakukan secara baik, maka akan jadi suatu peradaban. Kita ingin bangsa yang memiliki peradaban antikorupsi. Kita ingin membangun negara kita dengan budaya antikorupsi,” tegas Firli.

Baca Juga:

KPK Periksa Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang Terkait Kasus Azis Syamsuddin

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kehadiran Firli adalah bagian dari tradisi di PDI Perjuangan yang selalu mengundang para ahli.

“Dan pimpinan atau expert dari KPK selalu kami libatkan mendidik dan menyiapkan kader partai,” kata Hasto yang mengikuti acara secara daring.

Hasto mengingatkan DPP PDIP telah mengundang Firli dalam sejumlah kesempatan. Baik di sekolah calon kepala daerah dan termasuk PKN ini.

“Sebab ini komitmen PDI Perjuangan untuk memastikan kader dan calon pemimpin bangsa dididik sejalan dengan prinsip antikorupsi," ujarnya.

Yang jelas, Hasto mengatakan, paparan Firli di acara tadi sangat komprehensif. Misalnya Firli memaparkan terkait tugas, fungsi, dan payung hukum KPK.

Firli juga memberikan contoh-contoh yang sangat jelas. Misalnya hal yang perlu diperhatikan oleh kader PDIP agar terhindar dari kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Termasuk pemahaman terhadap definisi tiga hal tersebut.

“Materi tadi sangat penting, komprehensif dan semoga kader PDI Perjuangan mencatat dan menyimak, sehingga bisa menginternalisasikan dalam dirinya,” kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KBRI Tokyo Pantau Kondisi WNI Pasca Gempa Berpotensi Tsunami di Miyagi
Indonesia
KBRI Tokyo Pantau Kondisi WNI Pasca Gempa Berpotensi Tsunami di Miyagi

WNI yang bermukim di Jepang khususnya di Prefektur Miyagi agar segera melapor kepada KBRI Tokyo

Wakil Wali Kota Tangsel Terpapar COVID-19, Diduga Sering Terima Tamu dan Kunjungan
Indonesia
Wakil Wali Kota Tangsel Terpapar COVID-19, Diduga Sering Terima Tamu dan Kunjungan

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan positif COVID-19. Ia tengah menjalani isolasi mandiri.

Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda
Indonesia
Wagub DKI: Izin ke Polisi kalau Reuni 212 di Patung Kuda

Reuni 212 yang melibatkan banyak orang sangat berpotensi meningkatkan kembali tren COVID-19 di ibu kota.

6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore
Indonesia
6 Titik Jadwal Mobil Vaksin Keliling Jaksel, Ada yang Buka Sampai Jam 5 Sore

Setiap mobil vaksinasi keliling memiliki kuota rata-rata sekitar 200 vaksin.

Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa
Indonesia
Reaksi Djoko Tjandra Divonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

Djoko Tjandra divonis 4, 5 tahun penjara serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan

Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo
Indonesia
Langgar Prokes Saat Jamuan Bukber, Tiga Resto Ditegur Pemkot Solo

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah melayangkan Surat Peringatan (SP) pertama kepada tiga restoran. Pemberian SP 1 tersebut dilakukan lantaran restoran hotel tersebut dinilai melanggar protokol kesehatan (prokkes) saat jamuan buka puasa bersama.

Bandung Jadikan Kosan Mahasiswa Yang Kosong Tempat Isolasi Pemudik
Indonesia
Bandung Jadikan Kosan Mahasiswa Yang Kosong Tempat Isolasi Pemudik

Aparat kewilayahan bisa menentukan apakah pemudik yang baru datang harus isolasi mandiri atau tidak saat diketahui reaktif COVID-19.

ICW Minta DPR Gali Komitmen Pemberantasan Korupsi Komjen Listyo
Indonesia
ICW Minta DPR Gali Komitmen Pemberantasan Korupsi Komjen Listyo

Indonesia Corruption Watch meminta agar Komisi III mendalami beberapa hal krusial saat fit and proper test Komjen Listyo.

Pemprov DKI Siapkan Rp 140 Miliar Hadiah Atlet Berprestasi PON Papua
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Rp 140 Miliar Hadiah Atlet Berprestasi PON Papua

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) menyiapkan lebih dari Rp 100 miliar rupiah bagi atlet DKI yang berprestasi di PON Papua.

KPK Periksa Pegawai BUMN Hingga PNS Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Periksa Pegawai BUMN Hingga PNS Terkait Kasus Nurdin Abdullah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2020-2021.