Di Depan Sekjen PBB, Anies Klaim Jakarta Kota Paling Siap Antisipasi Perubahan Iklim Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Pemprov DKI)

MerahPutih.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan, berkesempatan menyampaikan gagasan, terobosan dan, solusi kepada PBB terkait perubahan iklim dalam pertemuan 'Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations' yang dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres, Jumat (16/4).

Anies menekankan peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan. Dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan. Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya.

Baca Juga:

Siklon Tropis Seroja Buktikan Perubahan Iklim Nyata

''Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota,” ujar Anies.

Anies menuturkan, kota-kota di seluruh dunia telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim.

"Termasuk melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi,” tambahnya.

Anies menjelaskan, Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim. Bahkan, Jakarta sendiri telah memiliki target zero emission pada tahun 2050.

“Jakarta memimpin dalam aksi transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan dan kami ingin melanjutkan lebih jauh,” papar Anies.

Anies memberikan usulan terkait hal apa saja yang bisa dilakukan PBB untuk membantu. Termasuk mendukung program pengurangan emisi korbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Sehingga, dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan.

i Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres
Ci Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres

PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim.

Kedua, dalam kapasitas PBB, PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan.

Dalam rangka menuju COP 26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif.

"Ini untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal,” lanjutnya. (Knu)

Baca Juga:

Anies Sebut Kolaborasi Jadi Kunci Mengatasi Pandemi dan Perubahan Iklim Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk
Dunia
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk

Kebijakan penangguhan sementara warga negara asing memasuki Tiongkok, yang berlaku sejak 28 Maret 2020, akhirnya secara resmi dicabut.

Kemenkeu Baru Kantongi Rp54 Triliun Buat Vaksinasi Gratis
Indonesia
Kemenkeu Baru Kantongi Rp54 Triliun Buat Vaksinasi Gratis

Pemerintah hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya.

50 Anggota TNI AD Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
50 Anggota TNI AD Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas

Sebanyak 50 anggota TNI AD ditetapkan menjadi tersangka penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur.

Kunjungi Sumsel, Jokowi Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang
Indonesia
Kunjungi Sumsel, Jokowi Resmikan Jalan Tol Kayu Agung-Palembang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Sumatera Selatan, Selasa (26/1). Kepala Negara berangkat menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Gubernur Banten Kaji Kembali Sekolah Tatap Muka Januari
Indonesia
Gubernur Banten Kaji Kembali Sekolah Tatap Muka Januari

Banten mengkaji kembali rencana pembukaan KBM secara tatap muka untuk SMA/SMK yang akan dilaksanakan mulai awal Januari 2021.

Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19
Indonesia
Presiden Didesak Evaluasi Menteri Terkait Penanganan COVID-19

Muhammadiyah menilai kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik.

Kasus Dugaan Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Bupati Wakatobi
Indonesia
Kasus Dugaan Subkontraktor Fiktif, KPK Periksa Eks Bupati Wakatobi

Selain H dan BH, KPK juga bakal memeriksa saksi lainnya

Muhammadiyah Minta Pandemi COVID-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik
Indonesia
Muhammadiyah Minta Pandemi COVID-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

Para menteri seharusnya tidak membuat kebijakan kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat

Setelah Diancam Ditangkap, Rizieq Datangi Polda Metro Jaya Pekan Depan
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Pembakar Rumah Dinkes, 8 Anggota TNI AD Terancam Dipenjara 12 Tahun
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Pembakar Rumah Dinkes, 8 Anggota TNI AD Terancam Dipenjara 12 Tahun

Sejumlah prajurit TNI AD telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembakaran rumah dinas kesehatan tersebut.