Di Depan PA 212 cs, DPR Janji Hentikan Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (tengah) saat ditemui usai mediasi dengan pendemo RUU HIP di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin berjanji jajarannya bakal menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hal tersebut diketahui setelah pertemuan antara Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad dengan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Baca Juga

Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19

"Aliansi ANAK NKRI sudah diskusi panjang lebar, masukan dari para habaib tuan guru dan tokoh masyarakat kami tampung, kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini tentu dengan mekanisme," ujar Azis Syamsuddin.

Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) terdiri dari berbagai ormas, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Jawara Betawi Brigade 411 Jakarta Selatan, GNPF Ulama. dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI).

Dia melanjutkan, mekanisne itu akan dilalui dengan tata tertib (Tatib) dan mekanisme yang ada di dalam undang-undang.

"Berkaitan dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 kita akan menjadi suatu catatan underline dan berkomitmen Insya Allah ini kita akan setop. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih kepada seluruh aliansi anti komunis yang telah hadir memberi masukan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Nusantara 3 Lantai 4, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Nusantara 3 Lantai 4, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Azis mengatakan kelanjutan RUU HIP tergantung dari surat dari pemerintah. Apabila selanjutnya pemerintah mengirimkan surat presiden terkait penyetopan pembahasan RUU HIP secara resmi, hal itu pasti akan ditindaklanjuti DPR.

"Nanti surat itu tentu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai Tata Tertib, tentu kami akan melalui mekanisme Rapat Pimpinan, kemudian Badan Musyawarah, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini," kata dia.

Azis menekankan, jika surpres dari pemerintah tidak ada, maka pembahasan RUU HIP otomatis dihentikan.Ketiga, Azis mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mengusut untuk melihat siapa pengusul pasal-pasal yang dipermasalahkan pendemo RUU HIP.

"Pimpinan DPR tadi menyepakati untuk melihat notulensi, rekaman, dan sebagainya. Bagaimana proses pembuatan naskah akademik menjadi RUU, sampai munculnya pasal 7 dan pasal 5 ayat 1," ucap Azis.

Azis mengatakan jika ada mekanisme yang dilanggar dalam tata tertib, tentu akan mendapat sanksi hukum.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan pihaknya ingin RUU HIP dihentikan.

"Bukan hanya sekadar menunda, tapi Alhamdulillah pada akhir pembahasan para wakil DPR menyatakan akan berjanji menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada," kata Martak dalam kesempatan sama.

Baca Juga

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Karena, kata dia, saat ini bolanya ada di pemerintah. "Lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR, nanti kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda, jadi masih mau main kucing-kucingan," ungkapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dites Swab Dadakan, Pengemudi Ojol di Stasiun Sudirman Reaktif COVID-19
Indonesia
Dites Swab Dadakan, Pengemudi Ojol di Stasiun Sudirman Reaktif COVID-19

Pengemudi ojol itu merupakan warga Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

BUMN Ini Buka Puluhan Lowongan Pekerjaan di Masa Pandemi
Indonesia
BUMN Ini Buka Puluhan Lowongan Pekerjaan di Masa Pandemi

Persyaratan untuk masing-masing posisi berbeda-beda

Lakalantas Turun 10,06 persen di Minggu ke-31 2020, Paling Tinggi di Jatim
Indonesia
Lakalantas Turun 10,06 persen di Minggu ke-31 2020, Paling Tinggi di Jatim

Sementara pada minggu ke-31, jumlah kecelakaan sebanyak 974 kejadian

Pemerintah Terima Proposal Investasi Tesla
Indonesia
Pemerintah Terima Proposal Investasi Tesla

"Kalau mereka hanya mau ambil bahan baku, tidak tertarik. Tidak atraktif," kata Seto.

Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab

"Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," kata Fadil

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup
Indonesia
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Dihukum Seumur Hidup

Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro divonis pidana seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Dihadang Laskar FPI Saat Antar Surat Panggilan Kedua Rizieq Shihab

Dalam pengiriman surat kali ini, polisi kembali sempat diadang oleh para Laskar Pembela Islam (LPI).

Minimalkan Risiko, TNI dan Brimob Dinilai Perlu Dikerahkan Bantu Tangkap Rizieq
Indonesia
Minimalkan Risiko, TNI dan Brimob Dinilai Perlu Dikerahkan Bantu Tangkap Rizieq

Polri juga diminta harus tegas dan juga harus cermat

DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac
Indonesia
DPR Minta BPOM Informasikan Status EUA Vaksin Sinovac

DPR meminta BPOM untuk menginformasikan status emergency use authorization atau otorisasi penggunaan darurat terkait vaksin Sinovac.

Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak
Indonesia
Jaksa yang Tangani Perkara Pinangki Dilaporkan ke Komjak

ICW meragukan penyidik telah mendalami terkait dengan istilah dan inisial-inisial tersebut