Di Depan PA 212 cs, DPR Janji Hentikan Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (tengah) saat ditemui usai mediasi dengan pendemo RUU HIP di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin berjanji jajarannya bakal menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hal tersebut diketahui setelah pertemuan antara Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad dengan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Baca Juga

Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19

"Aliansi ANAK NKRI sudah diskusi panjang lebar, masukan dari para habaib tuan guru dan tokoh masyarakat kami tampung, kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini tentu dengan mekanisme," ujar Azis Syamsuddin.

Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) terdiri dari berbagai ormas, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Jawara Betawi Brigade 411 Jakarta Selatan, GNPF Ulama. dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI).

Dia melanjutkan, mekanisne itu akan dilalui dengan tata tertib (Tatib) dan mekanisme yang ada di dalam undang-undang.

"Berkaitan dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 kita akan menjadi suatu catatan underline dan berkomitmen Insya Allah ini kita akan setop. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih kepada seluruh aliansi anti komunis yang telah hadir memberi masukan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Nusantara 3 Lantai 4, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Nusantara 3 Lantai 4, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Azis mengatakan kelanjutan RUU HIP tergantung dari surat dari pemerintah. Apabila selanjutnya pemerintah mengirimkan surat presiden terkait penyetopan pembahasan RUU HIP secara resmi, hal itu pasti akan ditindaklanjuti DPR.

"Nanti surat itu tentu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai Tata Tertib, tentu kami akan melalui mekanisme Rapat Pimpinan, kemudian Badan Musyawarah, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini," kata dia.

Azis menekankan, jika surpres dari pemerintah tidak ada, maka pembahasan RUU HIP otomatis dihentikan.Ketiga, Azis mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mengusut untuk melihat siapa pengusul pasal-pasal yang dipermasalahkan pendemo RUU HIP.

"Pimpinan DPR tadi menyepakati untuk melihat notulensi, rekaman, dan sebagainya. Bagaimana proses pembuatan naskah akademik menjadi RUU, sampai munculnya pasal 7 dan pasal 5 ayat 1," ucap Azis.

Azis mengatakan jika ada mekanisme yang dilanggar dalam tata tertib, tentu akan mendapat sanksi hukum.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan pihaknya ingin RUU HIP dihentikan.

"Bukan hanya sekadar menunda, tapi Alhamdulillah pada akhir pembahasan para wakil DPR menyatakan akan berjanji menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada," kata Martak dalam kesempatan sama.

Baca Juga

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Karena, kata dia, saat ini bolanya ada di pemerintah. "Lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR, nanti kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda, jadi masih mau main kucing-kucingan," ungkapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu
Indonesia
Pesinetron RR Positif Pakai Sabu-sabu

Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya memastikan pesinetron berinisial RR positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Hardiknas, Bawaslu Mulai Kelas SKPP Daring
Indonesia
Hardiknas, Bawaslu Mulai Kelas SKPP Daring

Program tersebut dibuka secara daring oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI dan disaksikan seluruh peserta SKPP Daring.

 Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Atas Tuduhan Dugaan Makar
Indonesia
Pendiri Negara Rakyat Nusantara Ditangkap Atas Tuduhan Dugaan Makar

Yudi dijerat dengan pasal 110 KUHP Jo Pasal 107 KUHP Jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 207 KUHP dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jakpro: Tidak Semua Keinginan Seniman Terakomodasi
Indonesia
Jakpro: Tidak Semua Keinginan Seniman Terakomodasi

Ia pun membantah adanya komersialisasi pada revitalisasi TIM

Anies Klaim Warga DKI Lebih Patuh Dibandingkan Provinsi Lain di Jawa  
Indonesia
Anies Klaim Warga DKI Lebih Patuh Dibandingkan Provinsi Lain di Jawa  

Lebih dari 60 persen warga DKI berada di dalam rumah saat pembatasan aktivitas warga hingga masa penerapan PSBB tahapan kedua

Update COVID-19 DKI Senin (4/5): 5.472 Orang Positif, 650 Jiwa Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Senin (4/5): 5.472 Orang Positif, 650 Jiwa Sembuh

.080 pasien masih menjalani perawatan

Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota
Indonesia
Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota

Melihat data tersebut masih ada kuota kursi 20 persen yang tersisa

Ganjil-Genap Akibatkan Lalu Lintas Padat Saat PSBB Transisi
Indonesia
Ganjil-Genap Akibatkan Lalu Lintas Padat Saat PSBB Transisi

Pemberlakuan kembali ganjil-genap juga karena sudah tidak berlakunya Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)

Keluarga Jokowi Maju di Pilkada 2020, FPI: Jelas Itu Dinasti Politik, Enggak Ada Kata Lain
Indonesia
Keluarga Jokowi Maju di Pilkada 2020, FPI: Jelas Itu Dinasti Politik, Enggak Ada Kata Lain

Dia juga menyinggung sikap partai yang sempat berseberangan dengan pemerintah

Kian Tergerus, Jual-Beli Dolar di Bank BUMN Mulai Tembus di Atas Rp17.000
Indonesia
Kian Tergerus, Jual-Beli Dolar di Bank BUMN Mulai Tembus di Atas Rp17.000

Rupiah kemungkinan bisa tertekan lagi hari ini mengikuti sentimen negatif pasar.