Di Depan PA 212 cs, DPR Janji Hentikan Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (tengah) saat ditemui usai mediasi dengan pendemo RUU HIP di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Rabu (24/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin berjanji jajarannya bakal menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Hal tersebut diketahui setelah pertemuan antara Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad dengan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Baca Juga

Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19

"Aliansi ANAK NKRI sudah diskusi panjang lebar, masukan dari para habaib tuan guru dan tokoh masyarakat kami tampung, kami berkomitmen untuk melakukan penyetopan ini tentu dengan mekanisme," ujar Azis Syamsuddin.

Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) terdiri dari berbagai ormas, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Jawara Betawi Brigade 411 Jakarta Selatan, GNPF Ulama. dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI).

Dia melanjutkan, mekanisne itu akan dilalui dengan tata tertib (Tatib) dan mekanisme yang ada di dalam undang-undang.

"Berkaitan dengan pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 kita akan menjadi suatu catatan underline dan berkomitmen Insya Allah ini kita akan setop. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih kepada seluruh aliansi anti komunis yang telah hadir memberi masukan," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Nusantara 3 Lantai 4, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan Sufmi Dasco Ahmad menemui perwakilan pendemo Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Gedung Nusantara 3 Lantai 4, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta (26/6/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Azis mengatakan kelanjutan RUU HIP tergantung dari surat dari pemerintah. Apabila selanjutnya pemerintah mengirimkan surat presiden terkait penyetopan pembahasan RUU HIP secara resmi, hal itu pasti akan ditindaklanjuti DPR.

"Nanti surat itu tentu akan menjadi mekanisme pembahasan di DPR sesuai Tata Tertib, tentu kami akan melalui mekanisme Rapat Pimpinan, kemudian Badan Musyawarah, lalu dibawa ke Rapat Paripurna untuk melakukan komitmen penyetopan ini," kata dia.

Azis menekankan, jika surpres dari pemerintah tidak ada, maka pembahasan RUU HIP otomatis dihentikan.Ketiga, Azis mengatakan bahwa pimpinan DPR akan mengusut untuk melihat siapa pengusul pasal-pasal yang dipermasalahkan pendemo RUU HIP.

"Pimpinan DPR tadi menyepakati untuk melihat notulensi, rekaman, dan sebagainya. Bagaimana proses pembuatan naskah akademik menjadi RUU, sampai munculnya pasal 7 dan pasal 5 ayat 1," ucap Azis.

Azis mengatakan jika ada mekanisme yang dilanggar dalam tata tertib, tentu akan mendapat sanksi hukum.

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak mengatakan pihaknya ingin RUU HIP dihentikan.

"Bukan hanya sekadar menunda, tapi Alhamdulillah pada akhir pembahasan para wakil DPR menyatakan akan berjanji menghentikan pembahasan itu walaupun dengan mekanisme yang ada," kata Martak dalam kesempatan sama.

Baca Juga

Massa Aksi 212 di Depan Gedung DPR Tak Indahkan Protokol Kesehatan COVID-19

Karena, kata dia, saat ini bolanya ada di pemerintah. "Lucunya beberapa hari lalu pemerintah menyatakan ada di DPR, nanti kalau sudah masuk di pemerintah, pemerintah akan menunda, jadi masih mau main kucing-kucingan," ungkapnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Didukung Demokrat dan PKS, Putri Ma'ruf Amin Langsung Tancap Gas
Indonesia
Didukung Demokrat dan PKS, Putri Ma'ruf Amin Langsung Tancap Gas

Ia mengatakan, kepercayaan yang diberikan partai Demokrat dengan mengusungnya dan Ruhammaben akan langsung diimplementasikan dengan kerja-kerja politik.

 Kapolri Beberkan Sejumlah Polwan yang Bakal Jabat Kepala Kepolisian
Indonesia
Kapolri Beberkan Sejumlah Polwan yang Bakal Jabat Kepala Kepolisian

Argo mengatakan, Kapolri pada awal Maret 2020 menyampaikan rencana untuk menunjuk Polwan yang berprestasi dan ditempatkan pada jabatan strategis di Polri dalam waktu satu hingga tiga bulan mendatang.

Kenangan Penyair Hujan Bulan Juni
Indonesia
Kenangan Penyair Hujan Bulan Juni

Puisi-puisi yang dibuat Sapardi, sangat sederhana kata yang ia gunakan menggunakan bahasa Indonesia yang sangat sederhana dan mudah mengerti.

Kritik Langkah Kemenhub Bakal Longgarkan Aturan Transportasi, DPR Khawartir Corona Meluas
Indonesia
Kritik Langkah Kemenhub Bakal Longgarkan Aturan Transportasi, DPR Khawartir Corona Meluas

Pembukaan moda transportasi bagi masyarakat dengan kepentingan khusus masih terlalu cepat dilakukan.

Polisi Sita Aset Tersangka Kacab Maybank Cipulir yang Tilep Duit Atlet eSports
Indonesia
Polisi Sita Aset Tersangka Kacab Maybank Cipulir yang Tilep Duit Atlet eSports

Penyidik Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A

Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah
Indonesia
Pengamat: Penindakan Penanggulangan Corona Masih Lemah

Masalah penindakan dalam kebijakan penanganan pandemi COVID-19 masih lemah.

Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Wagub DKI
Indonesia
Daftar Nama-nama Panitia Pemilihan Wagub DKI

Ada sembilan nama anggota Panlih yang sudah ditetapkan.

NasDem Beking Kebijakan Anies Beri Intensif Tenaga Medis Corona
Indonesia
NasDem Beking Kebijakan Anies Beri Intensif Tenaga Medis Corona

"Covid-19 ini kan 'barang' bahaya. Belum ada obatnya. Peran tenaga medis yang terlibat langsung sangat dibutuhkan memang," kata Wibi

Empat Fraksi DPRD DKI Walk Out, Wagub: Selesaikan Internal Dulu
Indonesia
Empat Fraksi DPRD DKI Walk Out, Wagub: Selesaikan Internal Dulu

Empat fraksi yang walk out itu yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golgar, Partai NasDem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Khusus Napi Beragama Konghucu Diberikan Remisi Imlek
Indonesia
Khusus Napi Beragama Konghucu Diberikan Remisi Imlek

Sebanyak 42 narapidana mendapatkan RK I berupa pengurangan sebagian masa pidana.