DFW Indonesia Sambut Positif Menteri Edhy Setop Ekspor Benih Lobster Pekerja memperlihatkan lobster siap kirim di Morotai, Maluku Utara, Selasa (8/10/2019). (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz.)

Merahputih.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menilai positif kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tidak lagi meneruskan wacana ekspor benih lobster dan lebih memilih untuk fokus membudidayakan lobster hingga cukup besar untuk dikonsumsi atau diekspor.

"(Keputusan menghentikan wacana ekspor benih lobster) itu positif. Artinya Menteri Kelautan dan Perikanan mendengar input para pihak dan menyudahi kontroversi yang berkembang dua minggu ini," kata Abdi Jakarta, Kamis (26/12).

Baca Juga:

Penangkaran Lobster Laut Akan Dibangun di Sukabumi

Menurut Abdi Suhufan, kontroversi seputar wacana ekspor benih lobster selama ini dinilai tidak produktif. Untuk lebih mengembangkan pembudidayaan ekspor lobster, ia menyarankan Menteri Edhy memberikan insentif kepada pembudidaya lobster agar kegiatan tersebut dapat berkembang di dalam negeri tanpa melakukan ekspor benih.

Abdi memaparkan sejumlah insentif yang dapat diberikan antara lain terkait bantuan teknis serta menempatkan petugas atau staf KKP yang memahami teknik budidaya guna memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan saat menemui nelayan dan pembudidaya lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12) ini, menyatakan bahwa wacana ekspor benih lobster tinggal cerita.

Hal itu diungkapkan Edhy Prabowo setelah dirinya meninjau kawasan pembudidayaan lobster di Lombok yang merupakan hasil jerih payah dari kalangan pembudidaya yang terdapat di daerah tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan di sela acara Marine and Fisheries Business Investment Forum (MFBIF) di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/ Zubi Mahrofi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan di sela acara Marine and Fisheries Business Investment Forum (MFBIF) di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/ Zubi Mahrofi

Menteri Edhy menuturkan, untuk regulasi terkait larangan ekspor benih lobster, kepiting dan rajungan, nanti yang bakal dievaluasi hanya yang terkait dengan langkah pembudidayaan dan penangkapan.

Selain itu, ujar dia, perlu pula pengaturan untuk pembudidayaan lobster karena bila telah dikembangkan secara massif maka kemungkinan akan ada potensi penyakit.

Sementara itu, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan KKP tidak terburu-buru melakukan kajian terkait dengan regulasi untuk komoditas lobster.

"Tidak perlu terburu-buru sepanjang basis argumentasi dan peta jalan pemanfaatannya dihadirkan terlebih dahulu," kata Abdul Halim.

Menurut Halim, sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan dalam kajian itu adalah terkait kenaikan stok lobster, di mana saja sebarannya, serta sejauh mana tingkat pemanfaatannya untuk usaha pembesaran di berbagai sentra budi daya lobster.

Baca Juga:

Mumpung Tanggal Muda, Yuk Santap Menu Lobster di Empat Resto Jakarta Ini

Dalam konteks itu, ujar dia, sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan menahan diri dan melakukan kajian di internal KKP dengan melibatkan para ahli yang kredibel dalam rangka menghadirkan kepastian usaha perikanan yang berujung pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ia juga berpendapat, hal yang harus dihadirkan pada saat ini adalah tata kelola perikanan berkelanjutan dan bertanggungjawab, bukan tata kelola perikanan yang serba terburu-buru serta asumtif dan eksploitatif. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Tersangka, Jaksa Pinangki Dapat Bantuan Hukum Dari Kejaksaan
Indonesia
Jadi Tersangka, Jaksa Pinangki Dapat Bantuan Hukum Dari Kejaksaan

Pinangki diduga menerima suap sebesar 500 ribu dollar AS. Dia disangkakan dengan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Anak Buah Anies Minta Debat Beda Normalisasi-Naturalisasi Dihentikan
Indonesia
Anak Buah Anies Minta Debat Beda Normalisasi-Naturalisasi Dihentikan

Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi

 Tim Gabungan Salahkan Vendor Terkait Simpang Siur Kedatangan Harun Masiku
Indonesia
Tim Gabungan Salahkan Vendor Terkait Simpang Siur Kedatangan Harun Masiku

Dengan demikian, tak hanya data perlintasan Harun Masiku yang tidak terdata di server SIMKIM.

Ma'ruf Amin Terkesima Saat Gus Sholah Pimpin Tebuireng
Indonesia
Ma'ruf Amin Terkesima Saat Gus Sholah Pimpin Tebuireng

Gus Sholah sangat intens menjalin kerukunan antar-agama Islam

Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada
Indonesia
Bantah Adanya Barter Politik, Komisi III: Revisi UU MK Harus Ada

Tudingan bahwa revisi UU MK sebagai barter politik merupakan bentuk merendahkan martabat institusi MK

 Dua Warga Indonesia Positif Corona, DPRD Minta Pemprov DKI Bagikan Masker Gratis
Indonesia
Dua Warga Indonesia Positif Corona, DPRD Minta Pemprov DKI Bagikan Masker Gratis

"Kalau perlu bagikan masker gratis ke masyarakat kenapa enggak," ucap Iman

 LPSK-BNPT Teken MoU Perlindungan Bagi Para Korban Terorisme
Indonesia
LPSK-BNPT Teken MoU Perlindungan Bagi Para Korban Terorisme

“Kami berharap dengan adanya MoU ini, kerja sama kedua lembaga yang selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa lebih ditingkatkan” ujar Hasto.

Keresahan Pengemudi Ojol Tatkala Sekolah Diliburkan
Indonesia
Keresahan Pengemudi Ojol Tatkala Sekolah Diliburkan

"Kalau sekolah diliburkan, kita ojol (ojek online) pasti sepi," ujar Lamin

Kebakaran di Gedung DPR, Asap Pekat Penuhi Ruangan
Indonesia
Kebakaran di Gedung DPR, Asap Pekat Penuhi Ruangan

Kebakaran terjadi di Gedung DPR/MPR, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (24/2)

"Maskeran Rek..! Angel Temen Tuturanmu" Kampanye Protokol Kesehatan Ala Moeldoko
Indonesia
"Maskeran Rek..! Angel Temen Tuturanmu" Kampanye Protokol Kesehatan Ala Moeldoko

"Maskeran Rek..! Angel temen tuturanmu.” (Ayo pakai masker. Susah betul menasehatimu).