DFW Indonesia Sambut Positif Menteri Edhy Setop Ekspor Benih Lobster Pekerja memperlihatkan lobster siap kirim di Morotai, Maluku Utara, Selasa (8/10/2019). (ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A/nz.)

Merahputih.com - Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan menilai positif kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tidak lagi meneruskan wacana ekspor benih lobster dan lebih memilih untuk fokus membudidayakan lobster hingga cukup besar untuk dikonsumsi atau diekspor.

"(Keputusan menghentikan wacana ekspor benih lobster) itu positif. Artinya Menteri Kelautan dan Perikanan mendengar input para pihak dan menyudahi kontroversi yang berkembang dua minggu ini," kata Abdi Jakarta, Kamis (26/12).

Baca Juga:

Penangkaran Lobster Laut Akan Dibangun di Sukabumi

Menurut Abdi Suhufan, kontroversi seputar wacana ekspor benih lobster selama ini dinilai tidak produktif. Untuk lebih mengembangkan pembudidayaan ekspor lobster, ia menyarankan Menteri Edhy memberikan insentif kepada pembudidaya lobster agar kegiatan tersebut dapat berkembang di dalam negeri tanpa melakukan ekspor benih.

Abdi memaparkan sejumlah insentif yang dapat diberikan antara lain terkait bantuan teknis serta menempatkan petugas atau staf KKP yang memahami teknik budidaya guna memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan saat menemui nelayan dan pembudidaya lobster di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (26/12) ini, menyatakan bahwa wacana ekspor benih lobster tinggal cerita.

Hal itu diungkapkan Edhy Prabowo setelah dirinya meninjau kawasan pembudidayaan lobster di Lombok yang merupakan hasil jerih payah dari kalangan pembudidaya yang terdapat di daerah tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan di sela acara Marine and Fisheries Business Investment Forum (MFBIF) di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/ Zubi Mahrofi
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memberikan keterangan di sela acara Marine and Fisheries Business Investment Forum (MFBIF) di Jakarta, Jumat (13/12/2019). ANTARA/ Zubi Mahrofi

Menteri Edhy menuturkan, untuk regulasi terkait larangan ekspor benih lobster, kepiting dan rajungan, nanti yang bakal dievaluasi hanya yang terkait dengan langkah pembudidayaan dan penangkapan.

Selain itu, ujar dia, perlu pula pengaturan untuk pembudidayaan lobster karena bila telah dikembangkan secara massif maka kemungkinan akan ada potensi penyakit.

Sementara itu, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan KKP tidak terburu-buru melakukan kajian terkait dengan regulasi untuk komoditas lobster.

"Tidak perlu terburu-buru sepanjang basis argumentasi dan peta jalan pemanfaatannya dihadirkan terlebih dahulu," kata Abdul Halim.

Menurut Halim, sejumlah pertanyaan yang perlu diajukan dalam kajian itu adalah terkait kenaikan stok lobster, di mana saja sebarannya, serta sejauh mana tingkat pemanfaatannya untuk usaha pembesaran di berbagai sentra budi daya lobster.

Baca Juga:

Mumpung Tanggal Muda, Yuk Santap Menu Lobster di Empat Resto Jakarta Ini

Dalam konteks itu, ujar dia, sebaiknya Menteri Kelautan dan Perikanan menahan diri dan melakukan kajian di internal KKP dengan melibatkan para ahli yang kredibel dalam rangka menghadirkan kepastian usaha perikanan yang berujung pada upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Ia juga berpendapat, hal yang harus dihadirkan pada saat ini adalah tata kelola perikanan berkelanjutan dan bertanggungjawab, bukan tata kelola perikanan yang serba terburu-buru serta asumtif dan eksploitatif. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK
Indonesia
Saut Situmorang: Mobil Dinas tidak Mendesak, Lebih Baik Naikkan Gaji Pegawai KPK

Saut mengaku saat memimpin KPK, pimpinan hanya meminta kepada pemerintah agar gaji pegawai dinaikkan. Sehingga, masalah mobil dinas untuk keperluan transportasi tidak menjadi masalah.

Klarifikasi Dubes Palestina Terkait Kehadiran di Deklarasi KAMI
Indonesia
Klarifikasi Dubes Palestina Terkait Kehadiran di Deklarasi KAMI

Zuhair menegaskan bahwa kehadirannya di acara KAMI karena diundang Din Syamsuddin

BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang di Daerah Ini
Indonesia
BMKG Minta Masyarakat Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang di Daerah Ini

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gelombang tinggi 2,5-4 meter di Perairan Barat Aceh

Pengamanan Kedatangan Rizieq Shihab Tidak Perlu Berlebihan
Indonesia
Pengamanan Kedatangan Rizieq Shihab Tidak Perlu Berlebihan

Habib Rizieq dilindungi dari bandara menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat dan tidak boleh ada tindakan represif.

Sudah 600 Anak Meninggal Terpapar COVID-19, Pemda Diminta Mulai Vaksin Anak
Indonesia
Sudah 600 Anak Meninggal Terpapar COVID-19, Pemda Diminta Mulai Vaksin Anak

Pemerintah daerah diinstruksikan memulai pendataan vaksinasi bagi kelompok usia 12 hingga 17 tahun berkoordinasi dengan dinas pendidikan maupun instansi terkait di daerah.

Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS
Indonesia
Kabupaten Biak Numfor Minta Tambahan Kuota CPNS

Terkait dengan kebutuhan jumlah kebutuhan tenaga-tenaga pendidik, menurut Herry Naap, mulai dari jenjang Paud, SD, SMP dan tenaga pendidikan lainnya.

Es Sebesar Telur Puyuh Hujani Yogyakarta, Warung Siomai Pakualam Rusak
Indonesia
Es Sebesar Telur Puyuh Hujani Yogyakarta, Warung Siomai Pakualam Rusak

Akibat hujan es, belasan pohon tumbang di daerah Pakualaman

Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini
Indonesia
Rahayu Saraswati Lebih Memilih Membangun LRT di Tangsel karena Alasan Ini

Untuk Tangsel lebih masuk akal pembangunan LRT dibanding MRT.

Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua
Indonesia
Pemerintah Harus Cari Solusi Selesaikan Konflik di Papua

TNI dan Polri untuk meningkatkan pengamanan di wilayah penerbangan sipil Papua, setelah terjadinya penyanderaan pesawat perintis.

Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta
Indonesia
Gara-gara Langgar Prokes, Enam Turis Bali Apes Didenda Rp1 Juta

Enam orang warga negara asing (WNA) di Bali didenda sebesar Rp1 juta karena melanggar protokol kesehatan.