Dewas Tindak Lanjuti Laporan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar.

Laporan ini terkait peran Lili dalam kasus dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang telah menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

"Sudah, sedang diproses administrasinya," kata Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, saat dikonfirmasi, Kamis (10/6).

Baca Juga

Penyidik KPK Diyakini Tak Main Sendiri Setop Kasus Wali Kota Tanjungbalai

Laporan dugaan pelanggaran etik itu dilayangkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi PJKAKI KPK Sujanarko serta dua penyidik lembaga antirasuah Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Albertina memastikan pihaknya akan memproses pelaporan Novel Baswedan Cs itu sesuai dengan Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Proses penanganan pengaduan diatur dalam Perdewas No 02 Tahun 2020. Akan diproses Dewas dengan mengumpulkan bukti-bukti," ujar Albertina.

Sebelumnya, Sujanarko menyatakan terdapat dua dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan. Pertama, Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial.

Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial

Atas dugaan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Pasal itu menyebutkan, “Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung”.

Kedua, Lili diduga menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Walkot Tanjungbalai Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai.

Atas dugaan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Baca Juga

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

Pasal itu menyatakan, “Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi”.

“Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan sangat tidak lagi dipercayai publik,” kata pria yang karib disapa Koko ini dalam keterangan tertulis, Rabu (9/6). (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkes Minta Rumah Sakit Layani Nakes yang Terpapar COVID-19 dengan Baik
Indonesia
Menkes Minta Rumah Sakit Layani Nakes yang Terpapar COVID-19 dengan Baik

61 orang dokter itu, yang sudah divaksin baru 14, yang lain belum

 [HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Salah Bikin Spanduk Pengumuman Omicron

Dalam video tersebut dapat terlihat jelas tidak ada logo dan penulisan spanduk salah menuliskan kata Omricon sebagai varian baru COVID-19, padahal seharusnya Omicron.

Hajar Rans Cilegon FC, Dewa United FC Raih Kemenangan Keenam Beruntun
Olahraga
Hajar Rans Cilegon FC, Dewa United FC Raih Kemenangan Keenam Beruntun

Di babak kedua, Dewa United FC lebih keluar menyerang

PTM Kapasitas 100 Persen Awal Januari, Gibran Tunggu Izin Kemendikbud Ristek
Indonesia
PTM Kapasitas 100 Persen Awal Januari, Gibran Tunggu Izin Kemendikbud Ristek

Pemerintah pusat melonggarkan aturan pendidikan seiring turunnya angka kasus COVID-19 tingkat nasional.

Pasien Positif COVID-19 Kamis (25/11) Bertambah 372 Orang
Indonesia
Pasien Positif COVID-19 Kamis (25/11) Bertambah 372 Orang

Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 6.070 orang yang berstatus suspek

10.725 Orang Kaya Sudah Ikut Pengampunan Tax Amnesty Jilid 2
Indonesia
10.725 Orang Kaya Sudah Ikut Pengampunan Tax Amnesty Jilid 2

Harta bersih yang dilaporkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) mencapai Rp 10,25 triliun sampai 7 Februari 2022.

Ketua DPD Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama
Indonesia
Ketua DPD Sampaikan Dukungan untuk PPHN di Sidang Bersama

Agenda perubahan konstitusi sebagai bagian dari kesiapan Indonesia memasuki era baru pasca-hantaman pandemi COVID-19, turut dibahas dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.

Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP
Indonesia
Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP

Survei eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa wacana pencalonan Prabowo Subianto oleh PDIP tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan suara Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Di Surabaya, Daftar Vaksin Online Berhadiah Voucer Token Listrik
Indonesia
Di Surabaya, Daftar Vaksin Online Berhadiah Voucer Token Listrik

Berbagai cara unik ditempuh guna menekan sebaran COVID-19 di Surabaya.

OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan
Indonesia
OVO Bantah Izin Usahanya Dicabut OJK, Itu Beda Perusahaan

OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia.