Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) merilis laporan pelaksanaan tugas semester I 2020. Selama enam bulan bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, pengaduan yang diterima pihaknya antara lain terkait pemblokiran rekening yang diduga tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, penanganan perkara yang berlarut-larut seperti kasus RJ Lino, dan lain-lain.

Baca Juga

Dua Hakim Agung Terseret Kasus Suap dan Gratifikasi Rp46 Miliar Nurhadi

"Pengaduan soal tipikor banyak itu kami salurkan ke unit-unit yang ada di KPK, umpama di penindakan dan pencegahan. Ada juga laporan yang bukan menyangkut kode etik, ada yang menyangkut permasalahan yang mereka alami terkait kegiatan KPK," Kata Tumpak melalui webinar di Jakarta, Selasa (4/8).

Tumpak mengungkapkan, keseluruhan aduan tersebut hingga kini memiliki perkembangan penyelesaian yang beragam. Antara lain ditelaah dan diklarifikasi sebanyak 47 surat, dijadikan bahan pemantauan dalam rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) sebanyak 21 surat, diteruskan ke unit kerja terkait sebanyak 23 surat, dan diarsipkan sebanyak 14 surat.

Ketua Dewas KPK Tumpak Pangabean bantah pihaknya hambat kinerja KPK
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/12) (Desca Lidya Natalia)

Tumpak mencontohkan, salah satu aduan berupa pemblokiran rekening yang belum kunjung dibuka oleh KPK meski perkara telah masuk ke tahap penuntutan di pengadilan. Ia menjelaskan, pihaknya melakukan klarifikasi kepada internal KPK guna meluruskan hal tersebut.

"Kita klarifikasi, kita tanyakan apa sebabnya, nanti bagaimana sikapnya, ini masih diperlukan barbuk. Nah kita surati si pelapor itu dengan data-data yang memang kita yakini kebenarannya melalui unit kerja yang ada di KPK," ungkap Tumpak.

Baca Juga

Dilaporkan ke Polisi, Hadi Pranoto Ancam Lapor Balik dan Tuntut 10 Miliar Dolar

Diketahui, Dewas KPK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penuh kontroversi.

Keberadaan Dewas KPK sempat diprotes banyak kalangan. Struktur baru tersebut dinilai bakal menghambat kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK lantaran sejumlah hal, salah satunya kegiatan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang mesti mengantongi izin dari Dewas. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Buni Yani Menyesal Memenjarakan Ahok
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Buni Yani Menyesal Memenjarakan Ahok

'Terlambat: Buni Yani Menyesal telah Memenjarakan Ahok Dan Sekarang Berjanji Tak Akan Mengulanginya Lagi. Tobat…. Tobat…. Tobat'

Kasus COVID-19 Tembus 100 Ribu, Pemerintah Terkesan Kurang Kreatif Bahkan Kehabisan Akal
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 100 Ribu, Pemerintah Terkesan Kurang Kreatif Bahkan Kehabisan Akal

Masyarakat sepertinya juga telah menganggap COVID-19 tidak berbahaya lagi

Jokowi Tunjuk Sandiaga Jadi Menteri, Begini Respons PKS
Indonesia
Jokowi Tunjuk Sandiaga Jadi Menteri, Begini Respons PKS

Sandiaga sebagai sosok yang mampu memetakan masalah dan mencari peluang terkait dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup
Indonesia
Eks Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

"Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap Harry Prasetyo," kata Jaksa Yanuar Utomo

Menteri Edhy Prabowo Ditangkap, Istana Irit Bicara
Indonesia
Menteri Edhy Prabowo Ditangkap, Istana Irit Bicara

“Kita di Istana belum bisa berkomentar,” kata Donny Gahral Adian

Jokowi Bakal Bangun 'Terowongan Silaturahmi' Istiqlal-Katedral
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Pelecahan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Pelecahan dan Pemerasan Rapid Test di Bandara Soetta

Polisi telah melakukan klarifikasi pada penggelar rapid tes di area Bandara Soekarno Hatta, Banten, Tangerang.

665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi
Indonesia
665 Kasus Bertambah, Jakarta Terus Pimpin Penambahan COVID-19 Tertinggi

Total sudah 121.226 kasus terkonfirmasi semenjak virus corona mewabah di Indonesia.

 Pemkot Solo Klaim Zero Positif COVID-19, 2 Pasien Dinyatakan Sembuh
Indonesia
Pemkot Solo Klaim Zero Positif COVID-19, 2 Pasien Dinyatakan Sembuh

Pasien postif Covid-19 yang sembuh kali ini adalah pria berinisial R yang bekerja sebagai tour guide atau pemandu wisata asal Bali.

 Polri Dianggap Mubazir dan Hanya Pentingkan Pencitraan Ketimbang Penegakan Hukum
Indonesia
Polri Dianggap Mubazir dan Hanya Pentingkan Pencitraan Ketimbang Penegakan Hukum

"Penggunaan influencer adalah strategi jalan pintas yang sarat politisasi yang tidak akan membawa hasil apapun bagi polri selain buang-buang anggaran," kata Neta kepada merahputih.com