Dewas Setuju Sikap Jokowi Terkait Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris ditemui di lobi Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

MerahPutih.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris mengaku setuju dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polemik penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.

Haris menyetujui pernyataan Jokowi yang menyebut hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian ke-75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Baca Juga

Wadah Pegawai KPK Dukung Perintah Jokowi Soal Alih Status Menjadi ASN

"Pada dasarnya saya setuju pandangan Presiden Jokowi. Sama seperti yang sampaikan sebelumnya, hasil tes wawasan kebangsaan yang bermasalah tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK," kata Haris saat dikonfirmasi, Senin (17/5).

Haris menegaskan, alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini, ditegaskannya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji formil dan material UU 19/2019 tentang KPK.

"Alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Hal ini juga ditegaskan dalam pertimbangan MK saat memutus judicial review terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujarnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan lembaga antirasuah. Baik terhadap individu-individu maupun secara institusi.

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Senin (17/5).

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris ditemui di lobi Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/12/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris. ANTARA/Boyke Watra

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK tertanggal 7 Mei tersebut ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam SK itu, 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Namun dalam SK tersebut belum ada keputusan mengenai pemberhentian 75 pegawai tersebut dan mereka hanya diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

Dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan (TWK) antara lain adalah pejabat eselon I Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, pejabat eselon II Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono, Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko.

Selanjutnya pejabat setingkat eselon III yakni Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono serta sejumlah ketua satuan tugas (satgas) penyidikan yaitu Novel Baswedan, Ambarita Damanik, Andre Nainggolan, Budi Sukmo, Budi Agung Nugroho, Afief Julian Miftah serta nama-nama lainnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Tegaskan TWK Bukan Dasar Pemberhentian Novel Baswedan dkk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengguna KRL Diprediksi Capai 420 Ribu
Indonesia
Pengguna KRL Diprediksi Capai 420 Ribu

Pengguna KRL juga lebih tertib dan taat melakukan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro
Indonesia
Kejagung Sita Aset Tambang Batu Bara dan Nikel Milik Heru Hidayat-Benny Tjokro

Penyitaan aset para tersangka ini juga terus dilakukan secara masif

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI
Indonesia
Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI

DPR diminta fokus pada upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19 karena akan memberikan dampak berantai pada berbagai sektor dan pertumbuhan ekonomi.

Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet
Indonesia
Polisi Kirim Pendemo yang Reaktif COVID-19 ke Wisma Atlet

Untuk pendemo yang ditemukan reaktif corona langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Gempa Sukabumi Dipicu Aktivitas Sesar Cipamingkis
Indonesia
Gempa Sukabumi Dipicu Aktivitas Sesar Cipamingkis

Gempa tektonik bermagnitudo 4,9 mengguncang Sukabumi pada Selasa (8/9) pukul 09.06 WIB.

Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Butuh 340 Juta Vaksin COVID-19

Dengan kata lain, Indonesia memerlukan vaksin COVID-19 sebanyak 340 juta dosis dalam kurun waktu setahun.

Sepeda 'Brompton' Versi UKM Sidoarjo Dibanderol Rp4 Juta
Indonesia
Sepeda 'Brompton' Versi UKM Sidoarjo Dibanderol Rp4 Juta

Sejumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sidoarjo, Jawa Timur, memproduksi sepeda 'Brompton' yang diberi merek Cyclone Bike.

Jokowi Perintahkan Bulan Agustus Jakarta Sudah Capai Kekebalan Komunal COVID-19
Indonesia
Jokowi Perintahkan Bulan Agustus Jakarta Sudah Capai Kekebalan Komunal COVID-19

Rencananya bulan Juli 2021 vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat usia 18 tahun ke atas akan dilakukan di seluruh UPT Vertikal Kemenkes.

Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura
Indonesia
Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura

Peningkatan kualitas SDM, tegas Wapres, menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya.

Gegara Senggolan, Sekelompok Pemuda Rusak Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng
Indonesia
Gegara Senggolan, Sekelompok Pemuda Rusak Mobil Berisi Ibu dan Bayi di Menteng

"Pak tolong pak. Tolong," kata seorang ibu itu seraya menggendong bayinya.