Dewas Pecat Pegawai KPK Curi Barang Bukti Emas 1.900 Gram Dewan Pengawas KPK memecat pegawainya berinisial IGAS karena terbukti mencuri emas barang bukti seberat 1.900 gram. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memecat pegawainya berinisial IGAS karena terbukti mencuri emas seberat 1.900 gram.

IGAS merupakan satuan tugas (satgas) yang bertugas pada Direktorat Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi).

Emas tersebut merupakan hasil rampasan dari terpidana kasus korupsi Yaya Purnomo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

KPK Periksa Transaksi Keuangan Nurdin Abdullah Lewat Sang Anak

"Majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan dengan tidak hormat," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (8/4).

Tumpak mengatakan, pihaknya sudah menggelar persidangan etik terhadap pegawai IGAS. Dalam persidangan, terbukti IGAS telah mencuri empat emas batangan seberat 1.900 gram.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)

Menurut Tumpak, IGAS bisa mengambil emas itu lantaran ditugaskan sebagai salah satu pengelola barang bukti hasil rampasan kasus korupsi.

"Kebetulan yang bersangkutan sebagai anggota satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK," ujar Tumpak.

Baca Juga:

KPK Periksa Eks Dirut Sarana Jaya Terkait Korupsi Lahan DKI

Menurut Tumpak, IGAS mencuri emas batangan lantaran terlilit utang. Sebagaian emas tersebut sudah digadaikan untuk melunasi utang tersebut.

"Sebagian dari barang bukti yang sudah diambil ini, yang dikatagorikan pencurian atau penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan dana untuk bayar utang-utangnya," tutup Tumpak. (Pon)

Baca Juga:

KPK Lakukan Operasi di Gresik Jawa Timur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK "Sulit" Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
KPK "Sulit" Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki

Kejagung punya kewenangan sendiri dalam mengusut oknum jaksa yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

Hari Pertama PSBB Bodebek, Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos Pakai Pos dan Ojek
Indonesia
Hari Pertama PSBB Bodebek, Jabar Salurkan 5.000 Paket Bansos Pakai Pos dan Ojek

Paket bansos Jabar berupa bantuan tunai dan pangan non tunai senilai Rp500 ribu diberikan selama empat bulan ke depan.

Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021
Indonesia
Dua Kali Rapat di Puncak, DPRD dan Pemprov DKI Belum Bahas APBD 2021

Saat ini, Eksekutif dan Legislatif tengah menggelar rapat pembahasan terkait APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Anita Kolopaking Dipersilakan Gugat Penyidik ke Pengadilan
Indonesia
Anita Kolopaking Dipersilakan Gugat Penyidik ke Pengadilan

Keputusan ditahan atau tidaknya seorang tersangka itu merupakan kewenangan penyidik

Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha
Indonesia
Polda Metro Imbau Warga tak Lakukan Takbir Keliling Idul Adha

Pasalnya, jumlah kasus positif virus COVID-19 di DKI Jakarta yang tinggi.

Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dukung Ali Maulana Jadi Cawalkot Jakarta Utara

"Saya liat Ali Maulana setelah difit and proper itu dia bisa menjawab semua," ujar Prasetyo

Tiongkok Kembali Kirim Bahan Baku Vaksin ke Indonesia
Indonesia
Tiongkok Kembali Kirim Bahan Baku Vaksin ke Indonesia

Hingga saat ini, vaksin yang sudah ada di Indonesia berjumlah 28 juta dosis vaksin dan calon vaksin.

Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19
Indonesia
Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19

Hal itu menurut dia juga terkonfirmasi oleh hakim peradilan pilkada

Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan
Dunia
Kirim Kapal Perusak, AS dan Tiongkok Kembali Bersitegang di Laut China Selatan

Militer Tiongkok mengutuk tindakan pelayaran perdana kapal perang di era Presiden Biden itu, dan mengirim unit angkatan laut dan udara untuk mengikuti dan memperingatkan kapal tersebut.

DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19
Indonesia
DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19

Hal itu sangat penting agar bisa dijadikan panduan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 dan bisa dijadikan dasar hukum aparat dalam menindak bagi yang melanggar protokol kesehatan.