Dewas Ngaku Tidak Tahu Penonaktifan 75 Pegawai KPK Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku mengetahui soal Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK terkait penonaktifan penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya.

"Saya enggak tahu (ada surat yang menonaktifkan pegawai)," kata Anggota Dewas Syamsuddin Haris, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/5).

Baca Juga:

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

Dalam SK yang beredar, tugas dan tanggungjawab 75 pegawai KPK yang tak lolos assesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dikembalikan ke pimpinannya masing-masing.

SK yang ditandatangani Ketua KPK Filri Bahuri itu juga menyebut salinannya diberikan ke Dewas KPK. Namun Haris menyatakan belum bisa memberikan komentar.

"Anda bisa tanya pimpinan (KPK)," ujar Haris.

Penonaktifan 75 pegawai KPK tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Dalam SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK itu, terdapat 4 poin sebagai berikut:

Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK), Yudi Purnomo Harahap
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WPKPK), Yudi Purnomo Harahap. (Foto: Antara)

Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan informasi, selain Novel Baswedan, nama-nama yang dikabarkan tak lolos tes tersebut di antaranya Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta seluruh kasatgas dari internal KPK. (Pon)

Baca Juga:

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pasar Tanah Abang Membeludak, Pemprov DKI Batasi Pengunjung 50 Persen
Indonesia
Pasar Tanah Abang Membeludak, Pemprov DKI Batasi Pengunjung 50 Persen

Mulai hari ini, Pemprov DKI melakukan pengetatan pengawasan prokes di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan pembatasan pengunjung 50 persen dari kapasitas.

Tabir Penyebab Jatuhnya Pesawat SJ 182 Terancam Tak Terungkap
Indonesia
Tabir Penyebab Jatuhnya Pesawat SJ 182 Terancam Tak Terungkap

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menegaskan bahwa cocpit flight recorder (CFR) harus ditemukan.

Lebih dari 1.000 Penyintas COVID-19 di DKI Donorkan Plasma Konvalesen
Indonesia
Lebih dari 1.000 Penyintas COVID-19 di DKI Donorkan Plasma Konvalesen

Darah itu nantinya diperuntukan bagi warga yang membutuhkan dalam penanganan medis

KPK Dalami Fee yang Diterima Juliari dari PT Tigapilar Agro Utama
Indonesia
KPK Dalami Fee yang Diterima Juliari dari PT Tigapilar Agro Utama

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik mendalami proses pengadaan bansos yang dikerjakan perusahaan milik Ardian. Ardian diketahui merupakan pemilik PT Tigapilar Agro Utama.

Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021
Indonesia
Pekan Depan Rapat Paripurna, DPRD dan Pemprov Kebut Pembahasan APBD 2021

Adapun Raperda APBD 2021 yang telah disepakati DPRD dan Pemprov sebesar Rp82,5 triliun

MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin
Indonesia
MKD Dampingi KPK Saat Geledah Ruangan Azis Syamsuddin

Penyidik KPK tiba di Gedung Nusantara III DPR, Rabu (28/4) malam, sekitar pukul 18.00 WIB

Mayoritas Pendaftar Rumah DP Nol Janji Anies  Tak Lolos Verifikasi
Indonesia
Mayoritas Pendaftar Rumah DP Nol Janji Anies Tak Lolos Verifikasi

Perumnas di Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat dan Sentraland Cengkareng, Jakarta Barat dari 94 unit tersedia sudah terjual 41 unit atau sekitar 43,6 persen.

Pemerintah Perlu Bikin Desain Saat UMKM Terdampak Bencana
Indonesia
Pemerintah Perlu Bikin Desain Saat UMKM Terdampak Bencana

Bantuan kepada UMKM perlu ditambah. Terutama pada pendampingan digitalisasi UMKM. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memasarkan produknya di dunia.

Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya

"Kami menargetkan partisipasi pemilih 77,5 persen di Pilwakot Solo 2020. Namun, hasilnya hanya 70,52 persen saja," kata Nurul

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

KPK memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan kasus suap penanganan perkara terkait komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.