Dewas Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK soal TWK Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku telah menerima laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Laporan dugaan pelanggaran etik itu dilayangkan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK sebagai alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dewas KPK saat ini tengah mendalami laporan tersebut.

Baca Juga

Ganggu Kinerja KPK, Polemik TWK Mesti Dihentikan

"Tentang TWK, kami sudah menerima pengaduan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (31/5).

Tumpak mengatakan, pengaduan tersebut menyangkut dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK dalam menerbitkan peraturan yang menjadi landasan penyelenggaraan TWK pegawai.

"Pengaduannya menyangkut pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam menerbitkan peraturan yang berhubungan dengan masalah TWK," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri) bersama anggota Dewan Pengawas Syamsuddin Haris (tengah) dan Harjono (kanan) memberikan keterangan pers seusai menyelenggarakan sidang putusan pelanggaran kode etik pegawai KPK di Gedung KPK C1, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (kiri) bersama anggota Dewan Pengawas Syamsuddin Haris (tengah) dan Harjono (kanan) memberikan keterangan pers seusai menyelenggarakan sidang putusan pelanggaran kode etik pegawai KPK di Gedung KPK C1, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Adapun peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam perkom tersebut diatur adanya mekanisme asesmen TWK sebagai syarat alih status pegawai ASN. Padahal, TWK tidak diatur dalam UU 19/2019 tentang KPK maupun PP 41/2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK melaporkan Firli Cs ke Dewas KPK. Hotman Tambunan, selaku perwakilan ke-75 pegawai mengatakan terdapat tiga alasan pihaknya melaporkan kelima pimpinan KPK ke Dewas.

Pertama terkait kejujuran. Menurut dia, dalam berbagai sosialisasi pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari TWK.

"Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal," kata Hotman di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (18/5).

Kedua, para pegawai melaporkan pimpinan ke Dewas lantaran kepedulian terhadap pegawai perempuan di KPK. Hotman mengatakan tidak ada yang menginginkan lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual terkait TWK.

"Jika bapak ibu melihat, bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK," ujar Hotman.

Ketiga, lanjut Hotman, para pegawai melaporkan pimpinan ke Dewas terkait tindakan yang dianggap sewenang-wenang. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memiliki konsekuensi terhadap pegawai. Namun, pimpinan KPK justru mengeluarkan SK yang dinilai sangat merugikan pegawai. (Pon)

Baca Juga

PGI Minta KPK dan BKN Buka Hasil Tes TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Doni Monardo Positif COVID-19 saat Turun ke Lapangan Pantau Bencana Alam
Indonesia
Doni Monardo Positif COVID-19 saat Turun ke Lapangan Pantau Bencana Alam

Doni Monardo tengah menjalani aktivitas padat dalam sepekan terakhir memimpin penanggulangan bencana gempa bumi Sulawesi Barat dan banjir Kalimantan Selatan.

Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo
Indonesia
Viral Karcis Bus untuk Kendaraan Pribadi, Gibran: Wisatawan Jadi Tak Mau ke Solo

Kejadian seorang juru parkir (jukir) menarik tarif lebih mahal dari ketentuan viral di media sosial (medsos), Minggu (19/9).

Dari Mana Pendapatan MRT Jakarta Selama Pandemi COVID-19?
Indonesia
Dari Mana Pendapatan MRT Jakarta Selama Pandemi COVID-19?

Kondisi akibat pandemi COVID-19, penumpang harian tergerus

PPKM Darurat, Tiga Stasiun MRT Jakarta Ditutup
Indonesia
PPKM Darurat, Tiga Stasiun MRT Jakarta Ditutup

Tiga stasiun MRT yang tak beroperasi sementra ini antara lain Stasiun Haji Nawi, Stasiun MRT ASEAN, dan Stasiun MRT Setiabudi Astra.

75,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sudah Disuntikkan di AS
Dunia
75,2 Juta Dosis Vaksin Corona Sudah Disuntikkan di AS

CDC Amerika Serikat menyebutkan bahwa 75.236.003 dosis vaksin COVID-19 telah disuntikkan di negara tersebut hingga Minggu pagi (28/2).

Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19
Indonesia
Jemaah Haji 2021 Diwajibkan Vaksin COVID-19

Kementerian Kesehatan Arab Saudi memutuskan bahwa hanya jemaah yang sudah divaksin COVID-19 saja yang diizinkan mengikuti haji 2021.

Sindikat Swab Test Antigen Bekas Raup Untung hingga Miliaran
Indonesia
Sindikat Swab Test Antigen Bekas Raup Untung hingga Miliaran

Sindikat penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu meraup untung hingga miliaran rupiah.

Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua
Indonesia
Kapolri Listyo Perbanyak Kuota Penerimaan Calon Polisi Bagi Pemuda Asli Papua

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui As SDM Polri memberikan penambahan kuota kepada personel Bintara yang merupakan putra asli Papua untuk mengikuti sekolah perwira.

Kepgub PPKM Mikro, Restoran di Jakarta Buka Sampai Jam 8 Malam
Indonesia
Kepgub PPKM Mikro, Restoran di Jakarta Buka Sampai Jam 8 Malam

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini hanya mengizinkan restoran atau tempat makan bukan hanya sampai pukul 20.00 WIB yang sebelumnya 21.00 WIB.

Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) kembali memanggil pihak kepolisian.