Dewas KPK Tunda Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ketua KPK Firli. (Foto: Istimewa)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menunda sidang putusan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Sedianya Dewas KPK membacakan putusan hari ini, Selasa (15/9), namun, sidang ditunda menjadi Rabu (23/9) pekan depan.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati menjelaskan, sidang putusan ditunda karena ada penanganan dan pengendalian COVID-19 di kantor KPK. Sebab ada indikasi interaksi anggota Dewas KPK dan pegawai yang dinyatakan positif COVID-19.

“Hasil tracing internal ditemukan indikasi interaksi antara pegawai yang positif COVID-19 dengan Anggota Dewas KPK, sehingga pada hari Selasa akan dilakukan tes swab sejumlah pihak terkait," kata Ipi saat dikonfirmasi, Selasa (15/9).

Baca Juga:

Kerap Hindari Wartawan, Firli Bahuri Dianggap Belum Siap Jadi Ketua KPK

Ipi mengatakan, penundaan ini agar penyebaran COVID-19 tidak terjadi di lingkungan KPK. Selain sidang putusan Firli, Dewas juga membatalkan putusan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo yang diduga melakukan pelanggaran etik.

Untuk diketahui, Firli diadili atas laporan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman perihal dugaan penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi saat melakukan kunjungan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan.

Logo KPK
Kantor KPK. (Foto: Antara)

Ia diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Integritas' pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku 'Kepemimpinan' pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020.

Sedangkan Yudi dilaporkan atas penyebaran informasi tidak benar terkait polemik pengembalian penyidik Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri.

Penyelenggaraan sidang etik ini merupakan kali pertama bagi Dewan Pengawas KPK yang notabene merupakan badan baru sebagaimana aturan perubahan Undang-undang KPK. (Pon).

Baca Juga:

Periksa Dugaan Pelanggaran Etik Firli, Kredibilitas Dewas KPK Dipertaruhkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Uang Denda Tak Pakai Masker di Jakarta Capai Rp1 Miliar
Indonesia
Uang Denda Tak Pakai Masker di Jakarta Capai Rp1 Miliar

Uang denda yang terkumpul dari warga yang tak memakai masker di Jakarta mencapai Rp1 miliar.

Rizieq Shihab: Saya Dicekal!
Indonesia
Rizieq Shihab: Saya Dicekal!

Rizieq menyanggah pernyataan pemerintah mengenai 'tak pernah melapor'

PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Indonesia
PA 212 Ancam Sweeping Warga India, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas

Wempy menyebut, tindakan aksi massa berjilid-jilid itu bisa mengganggu hubungan Indonesia dengan negara India.

ICW Minta KPK Telusuri Sosok BG Terkait Pelarian Nurhadi
Indonesia
ICW Minta KPK Telusuri Sosok BG Terkait Pelarian Nurhadi

Pasalnya, Nurhadi disebut pernah meminta perlindungan kepada sosok berinisial BG tersebut.

Menhub Hapus Ketentuan Batas 50 Persen Penumpang Angkutan Umum dan Pribadi
Indonesia
Menhub Hapus Ketentuan Batas 50 Persen Penumpang Angkutan Umum dan Pribadi

"Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

Tujuh Pegawai KPK Terkena COVID 19
Indonesia
Tujuh Pegawai KPK Terkena COVID 19

Saat ini masih seorang dalam proses perawatan di rumah sakit dan berada dalam kondisi baik.

PKS Legowo Riza Patria Jadi Wagub, Suhaimi: Sudah Takdirnya
Indonesia
PKS Legowo Riza Patria Jadi Wagub, Suhaimi: Sudah Takdirnya

Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta legowo atas kemenangan politisi Gerindra Ahmad Riza Patri menjadi Wagub DKI menggantikan Sandiaga Uno.

Yasonna Sesalkan Hoaks yang Beredar Soal Napi Asimilasi
Indonesia
Jokowi Diprediksi Bakal Mereshuffle Menteri di Bidang Ekonomi
Indonesia
Jokowi Diprediksi Bakal Mereshuffle Menteri di Bidang Ekonomi

Masyarakat kesulitan menjangkau harga yang tak menentu

Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol
Indonesia
Fraksi PDIP Sebut Anies Ingkar Janji Izinkan Reklamasi di Ancol

Reklamasi Ancol seharusnya menunggu peraturan daerah (perda).