Dewas KPK Tolak Usul Menteri Yasonna Bebaskan Napi Koruptor Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris. (ANTARA News/Fathur Rochman)

MerahPutih.Com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menolak usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membebaskan narapidana kasus korupsi yang telah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Lapas.

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris menegaskan, dalih pembebasan koruptor demi mencegah penularan COVID-19 tidak tepat.

Baca Juga:

WP KPK Nilai Usul Yasona Bebaskan Koruptor Bahayakan Pemberantasan Korupsi

"Saya kira tidak tepat jika napi koruptor, meskipun telah berusia 60 thn ke atas dan telah menjalani 2/3 masa hukuman, memperoleh hak pembebasan dengan alasan kemanusiaan karena wabah corona," kata Haris saat dikonfirmasi, Jumat (3/4).

Dewas KPK tolak usulan Menteri Yasonna terkait pembebasan napi koruptor
Anggota Dewas KPK Syamsudin Haris di Gedung KPK, Senin (23/12) (MP/Ponco Sulaksono)

Haris menegaskan korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Untuk itu, menurut Haris, pelaku kejahatan ini harus diperlakukan secara luar biasa.

"Kejahatan luar biasa harus tetap diperlakukan secara luar biasa pula. Sehingga tidak adil jika koruptor dan juga teroris dibebaskan dengan alasan wabah corona," ujarnya.

Koruptor, kata Haris, tidak pernah memperhitungkan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan akibat kejahatan yang mereka lakukan. Untuk itu, tidak tepat menjadikan kemanusiaan sebagai alasan untuk membebaskan mereka.

"Mereka sendiri tidak pernah memperhitungkan dampak kemanusiaan dari tindak pidana kejahatan yang dilakukannya. Jadiwacana revisi PP Nomor 99 tahun 2012 saya kira tidak tepat," kata Haris.

Diketahui napi koruptor yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP nomor 99 tahun 2012 tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan COVID-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Baca Juga:

Berani Bebaskan Napi Koruptor, Menteri Yasonna Bakal Berhadapan dengan Rakyat

Pembebasan koruptor itu akan dilakukan lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan revisi PP 99/2012 Kemenkumham akan membebaskan 300 narapidana kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanannya.(Pon)

Baca Juga:

ICW Anggap Wajar Pimpinan KPK Apresiasi Usul Yasonna Terkait Pembebasan Koruptor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Telkom Pastikan Karyawannya Meninggal, Diduga Terinfeksi Corona
Indonesia
Telkom Pastikan Karyawannya Meninggal, Diduga Terinfeksi Corona

Perusahaan akan lebih mengintensifkan upaya-upaya preventif

 Akademisi UGM Perkirakan Mudik Bisa Perpanjang Akhir Masa Pandemi Corona
Indonesia
Akademisi UGM Perkirakan Mudik Bisa Perpanjang Akhir Masa Pandemi Corona

"Menyebabkan perkiraan laju tambahan jumlah kasus di setiap wilayah akan berbeda-beda yang akan mempengaruhi time line dan nilai akhir total prediksi nasional," kata Dedi Rosadi

[HOAKS atau FAKTA]: Menggoyang-goyangkan Tabung Gas Bisa Timbulkan Ledakan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menggoyang-goyangkan Tabung Gas Bisa Timbulkan Ledakan

Beredar di Facebook video dua orang sedang mengoyang-goyangkan tabung untuk memperbaikinya.

Identitas Pasien Virus Corona Tersebar, Menkominfo Minta Publik Jaga Etika Komunikasi
Indonesia
Identitas Pasien Virus Corona Tersebar, Menkominfo Minta Publik Jaga Etika Komunikasi

"Ini pelajaran yang baik untuk tidak kita ulangi. Jaga betul etika komunikasi,” ujar Jhonny G Plate

ACT Cari Jalan Kirim Masker ke Wuhan
Indonesia
ACT Cari Jalan Kirim Masker ke Wuhan

ACT masih terus mengupayakan pengiriman masker bagi warga negara Indonesia (WNI) terutama untuk tenaga kerja di Wuhan.

COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul
Indonesia
COVID-19 tak Halangi Pasangan Pengantin di Pacitan Langsungkan Ijab Qabul

Padahal, mempelai pria diketahui positif COVID-19

Banyak Balita Terinfeksi Corona Karena Orang Dewasa
Indonesia
Banyak Balita Terinfeksi Corona Karena Orang Dewasa

OTG yang tidak sedikit harus dibarengi dengan edukasi yang benar seputar virus corona

 Anies: Perekonomian DKI Mengalami Kontraksi 53 Persen
Indonesia
Anies: Perekonomian DKI Mengalami Kontraksi 53 Persen

Anies menyampaikan, anggaran DKI pada 2020 mencapai Rp87 triliun. Namun, angka itu menurun drastis karena pendapatan daerah berkurang luar biasa dari sumber utama, yaitu pajak.

Update COVID-19 Kamis (25/6): 50.187 Positif, 20.449 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (25/6): 50.187 Positif, 20.449 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 1.178 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

JHL Group Sumbang Ratusan APD untuk Rumah Sakit dan Makanan untuk Ojol
Indonesia
JHL Group Sumbang Ratusan APD untuk Rumah Sakit dan Makanan untuk Ojol

Samuel berharap semua masyarakat diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang kurang baik seperti saat ini.