Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menegaskan bakal menolak fasilitas mobil dinas. Diketahui, KPK mengusulkan anggaran mobil dinas untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural.

"Kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas tersebut," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi, Kamis (15/10) malam.

Tumpak menjelaskan alasan di balik sikapnya menolak mobil dinas untuk Dewas. Menurut dia, Dewas telah mendapat tunjangan transportasi.

Baca Juga

Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan

"Berdasarkan Perpres tentang penghasilan Dewas, sudah ada diberikan tunjangan transportasi. Sudah cukuplah itu. Begitu sikap kami," ujarnya.

Tumpak memastikan usulan mobil dinas bukan berasal dari Dewas. Ia juga mengaku tidak mengetahui usulan penganggaran mobil dinas untuk Pimpinan, Dewas dan pejabat struktural lembaga antikorupsi.

"Kalau kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi Dewas. Kami tidak tahu usulan darimana itu," jelas dia.

Penolakan terhadap fasilitas mobil dinas bukan pertama kali dilakukan Tumpak. Ia bersama pimpinan KPK Jilid I lainnya juga menolak mobil dinas saat itu. Sikap serupa juga ditunjukkan pimpinan KPK jilid selanjutnya. Dengan demikian, pimpinan KPK jilid V akan menjadi pimpinan pertama yang menerima fasilitas mobil dinas.

Baca Juga

Pimpinan KPK hingga Dewas Bakal Dapat Mobil Dinas

"Kalau tanya pengalaman saya dulu waktu pimpinan KPK jilid pertama kami juga menolak pemberian mobil dinas. Saya lihat pimpinan-pimpinan setelahnya juga sama. Jadi kalau lah itu benar (anggaran mobil dinas) baru kali inilah pimpinan diberi mobil dinas," tutup dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi
Indonesia
Vaksinasi Berikan Sentimen Positif Bagi Ekonomi

Indonesia mendapatkan proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain.

Gempa Majene, Doni Monardo dan Risma Terbang ke Mamuju
Indonesia
Gempa Majene, Doni Monardo dan Risma Terbang ke Mamuju

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma segera berangkat ke Mamuju, Sulawesi Barat.

Pengunjung Membludak, Anies Tegur Keras Manajemen Ancol
Indonesia
Pengunjung Membludak, Anies Tegur Keras Manajemen Ancol

Kapasitas Ancol mencapai 192.000 orang dan ketentuan Pemprov DKI selama masa liburan dengan jumlah kunjungan sebesar 30 persen.

Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen
Indonesia
Saksi Akui Pembayaran Paket Bansos Tertahan Jika Tidak Membayar Fee 12 Persen

"Saya sampai di Cawang itu awalnya saya nggak boleh masuk atas nama PT Pesona. Jadi (kemudian) saya bilang Tiga Pilar, asisten Pak Joko (antarkan) sampai ke atas, ketemu Pak Joko," kata Abdurrahman saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta.

Hotel Kyriad Tangerang Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien OTG
Indonesia
Hotel Kyriad Tangerang Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien OTG

Telah disiapkan satu tower khusus dengan total tujuh lantai berkapasitas 165 kamar untuk pasien positif COVID-19 berstatus OTG.

Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri
Indonesia
Pulang Umrah, Jemaah Diminta Tes COVID-19 dan Karantina Mandiri

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengimbau jemaah umrah yang kembali ke Indonesia untuk melakukan tes dan karantina selayaknya orang yang baru menempuh perjalanan dari luar negeri.

PDIP Puji NU Benteng NKRI
Indonesia
PDIP Puji NU Benteng NKRI

PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan Nahdatul Ulama (NU) adalah bagian besar yang menjadi struktur benteng yang menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang tak perlu diragukan.

APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13
Indonesia
APBD Terkuras Gegara COVID-19, Ribuan ASN Pemkot Solo Tidak Terima Gaji ke-13

gaji ke-13 ASN salah satu sumbernya dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Survei Indobarometer: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Terus Meningkat
Indonesia
Survei Indobarometer: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Terus Meningkat

Di sisi lain, angka ketidakpuasan juga mengalami penaikan

Kasus Calon Bupati Berkewarganegaraan AS Perlihatkan Kekosongan Hukum UU Pilkada
Indonesia
Kasus Calon Bupati Berkewarganegaraan AS Perlihatkan Kekosongan Hukum UU Pilkada

kasus Bupati terpilih Orient itu memperlihatkan betapa UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada mengalami kekosongan hukum, ketika muncul.