Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan 75 Pegawai Terhadap Firli Bahuri Cs KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan yang dilayangkan 75 pegawai KPK yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap kelima pimpinan di lembaga antirasuah.

Laporan dilayangkan karena 75 pegawai, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, menganggap Firli Bahuri dan empat pimpinan KPK lainnya melanggar sejumlah kode etik dalam pelaksanaan TWK.

Baca Juga

KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai

Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyatakan pihaknya akan memproses pelaporan 75 pegawai terhadap pimpinan sesuai dengan Peraturan Dewas KPK (Perdewas)

"Diproses sesuai perdewas yang berlaku," kata Albertina Ho, saat dikonfirmasi, Sabtu (22/5).

Diketahui, Dewas KPK mengeluarkan tiga peraturan. Tiga peraturan itu adalah Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dan Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK
SK penonaktifan 75 pegawai yang tak lolos TWK

Keseluruhan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku dalam tiga peraturan itu ditujukan mengikat sekaligus membentengi diri setiap insan KPK, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun dalam pergaulan luas.

Sebelumnya, sebanyak 75 pegawai KPK melaporkan Firli Cs ke Dewas KPK. Hotman Tambunan, selaku perwakilan ke-75 pegawai mengatakan terdapat tiga alasan pihaknya melaporkan kelima pimpinan KPK ke Dewas.

Pertama terkait kejujuran. Menurut dia, dalam berbagai sosialisasi pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari TWK.

"Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal," kata Hotman di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (18/5).

Kedua, para pegawai melaporkan pimpinan ke Dewas lantaran kepedulian terhadap pegawai perempuan di KPK. Hotman mengatakan tidak ada yang menginginkan lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual terkait TWK.

Baca Juga

Sikapi SK Penonaktifan, 75 Pegawai KPK Konsolidasi

"Jika bapak ibu melihat, bahwa untuk lembaga seperti KPK dilakukan seperti ini, apa yang terjadi terhadap tes-tes yang lain yang notabene nilai tawar mereka tidak sekuat KPK," ujar Hotman.

Ketiga,, para pegawai melaporkan pimpinan ke Dewas terkait tindakan yang dianggap sewenang-wenang. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memiliki konsekuensi terhadap pegawai. Namun, pimpinan KPK justru mengeluarkan SK yang dinilai sangat merugikan pegawai. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesan Ketua KPK Kepada Pemuda Pemudi 'Zaman Now'
Indonesia
Pesan Ketua KPK Kepada Pemuda Pemudi 'Zaman Now'

Ia memandang perlu peran aktif segenap tumpah darah Indonesia yang satu

Longsoran Baru Terlihat di Gunung Merapi
Indonesia
Longsoran Baru Terlihat di Gunung Merapi

Dilihat dari morfologinya, material longsoran tersebut mengarah ke hulu Kali Senowo, Kali Putih, dan Kali Lamat.

Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam
Dunia
Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam

Wabah COVID-19 yang baru terdeteksi telah menginfeksi 276 orang di Vietnam.

Jokowi: Masih Beruntung Indonesia Tidak Sampai Lockdown
Indonesia
Jokowi: Masih Beruntung Indonesia Tidak Sampai Lockdown

Presiden Jokowi menyatakan bahwa masyarakat perlu bersyukur Indonesia tidak sampai menerapkan karantina wilayah atau lockdown.

Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir
Indonesia
Ogah Bayar, Akses Obligor BLBI Ke Lembaga Keuangan Bakal Diblokir

"Kalau terjadi pembangkangan meskipun ini perdata, supaya ini diingat kalau disengaja, melanggar keperdataan, ini bisa saja nanti berbelok ke pidana," kata Mahfud.

Menkominfo Sebut Peluncuran Indosat 5G Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Indonesia
Menkominfo Sebut Peluncuran Indosat 5G Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Indosat Ooredoo meluncurkan layanan 5G pertama di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (22/6).

18 Pegawai KPK Mulai Dibina di Universitas Pertahanan Pada 22 Juli
Indonesia
18 Pegawai KPK Mulai Dibina di Universitas Pertahanan Pada 22 Juli

Dari 18 pegawai yang bersedia, 16 pegawai akan mengikutinya secara langsung. Sedangkan dua pegawai yang masih menjalani isolasi mandiri akibat terpapar COVID-19 akan mengikutinya secara daring.

[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Resep Tiongkok, Berkumur Air Garam Mampu Musnahkan COVID-19

Beredar sebuah pesan berantai melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa terjadi penurunan jumlah pasien COVID-19 di Tiongkok karena warganya rajin berkumur dengan air garam 3 kali sehari, dilanjutkan dengan meminum air hangat.

PN Jaksel Minta Pengamanan saat Sidang Praperadilan Rizieq Shihab
Indonesia
PN Jaksel Minta Pengamanan saat Sidang Praperadilan Rizieq Shihab

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan meminta pengamanan Kepolisian saat sidang pembacaan permohonan praperadilan atas tersangka Rizieq Shihab yang diagendakan pada Senin (4/1) mendatang.

Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini
Indonesia
Risma Targetkan 564 Ribu Difabel Divaksin COVID-19 Tahun Ini

Pemerintah memprioritaskan penyandang disabilitas mendapat vaksinasi COVID-19.