Dewas KPK Terima 92 Laporan Pelanggaran Etik Pimpinan dan Pegawai Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) membeberkan kinerjanya selama kuartal pertama 2020. Selama empat bulan bekerja, Dewas KPK telah menerima dan menindaklanjuti sekitar 92 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.

"Dalam rangka penerimaan laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas KPK telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 92 surat pengaduan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam keterangan pers, Selasa (26/5).

Baca Juga:

Keberadaan Dewas KPK Potensi Jadi Jebakan Betmen

Tumpak mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam membantu Dewas mengawasi kerja KPK. Meski demikian, Tumpak tak menjelaskan secara rinci pengaduan dugaan pelanggaran etik yang telah diterima dan ditindaklanjuti Dewas.

Dewas KPK telah menerima puluhan laporan dari masyarakat
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/12) (Desca Lidya Natalia)

“Dalam hal ini kami berterima kasih kepada partisipasi masyarakat yang terus membantu kami dalam melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK,” ujar Tumpak.

Terkait pengawasan atas tugas dan kewenangan KPK, Dewas telah melakukan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I dengan Pimpinan KPK pada tanggal 27 April 2020 yang meliputi 18 (delapan belas) isu/permasalahan. Secara garis besar, 18 permasalahan itu terdiri dari empat bidang.

Untuk bidang penindakan, Dewas mendorong KPK mempercepat penanganan perkara sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi dalam upaya optimalisasi asset recovery serta kepastian hukum.

Sementara di bidang Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penguatan fungsi Pengawasan Internal serta harmonisasi pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewas dan Pengawasan Internal (PI).

Selanjutnya Bidang Pencegahan dalam rangka optimalisasi fungsi pencegahan khususnya dalam upaya pengamanan aset kementerian/lembaga dan/atau Pemda. Terakhir bidang Kesekjenan dalam rangka pembenahan manajemen SDM KPK.

"Selain Rakorwas, Dewan Pengawas juga telah melakukan Rapat Evaluasi Kinerja Pimpinan KPK Triwulan I pada 27 April siang dan 5 Mei 2020 dengan fokus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pimpinan selama 3 bulan pertama 2020," jelaa dia.

Baca Juga:

Buntut OTT UNJ, MAKI Laporkan Deputi Penindakan KPK ke Dewas

Tumpak menyatakan, setelah evaluasi kuartal pertama, pihaknya akan melihat tindak lanjut pimpinan KPK dalam menjalankan rencana kerja dari evaluasi tersebut. Evaluasi berikutnya akan dilakukan Dewas pada akhir kuartal kedua.

"Dewan Pengawas akan terus melakukan tugas dan wewenangnya secara transparan, profesional, dan akuntabel. Hal ini dilakukan supaya masyarakat bisa ikut berpartisipasi mengawasi dan mengawal kerja KPK, sehingga masyarakat diharapkan akan terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi demi Indonesia yang bersih dari korupsi," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

MAKI Bakal Gugat KPK Terkait Dihentikannya 36 Penyelidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan
Indonesia
Cukai Rokok Naik 12,5 Persen, Sri Mulyani Perketat Pengawasan

Untuk besaran harga banderol atau harga jual eceran di pasaran adalah sesuai dengan kenaikan dari tarif masing-masing kelompok tersebut.

Tinjau Penanganan Gempa, Jokowi Bertolak Menuju Sulawesi Barat
Indonesia
Tinjau Penanganan Gempa, Jokowi Bertolak Menuju Sulawesi Barat

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka meninjau penanganan bencana gempa yang terjadi di daerah tersebut.

DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur
Indonesia
DPR Nilai PSBB Masa Transisi DKI Jadi Contoh Penanganan COVID-19 Secara Terukur

"Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," tutur Kurniasih

Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy
Indonesia
Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy

Nenie bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Bos PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk Samin Tan.

Pemprov DKI Paling Banyak Beri Bantuan Pengelolaan Masjid Secara Provinsi
Indonesia
Pemprov DKI Paling Banyak Beri Bantuan Pengelolaan Masjid Secara Provinsi

Pemda DKI yang paling banyak memberikan bantuan pengelolaan masjid

Berbekal Dukungan Warga, Wagub DKI Minta DPRD Setujui Penjualan Saham Miras
Indonesia
Berbekal Dukungan Warga, Wagub DKI Minta DPRD Setujui Penjualan Saham Miras

Pemprov DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberi dukungan atas penjualan saham bir di PT Delta Jakarta.

Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19
Indonesia
Sekda DKI Saefullah Meninggal Dunia Akibat COVID-19

Sekda Saefullah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit (RS) Gatoto Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu sekitar pukul 13.05 WIB.

Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat dan Angin
Indonesia
Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Kilat dan Angin

BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada Jumat (5/2).

Warganet Bandingkan Risma dengan Anies, Wagub DKI: Setiap pemimpin punya Cara dan Gaya Masing-Masing
Indonesia
Pengumuman SNMPTN 2021, 1.497 Peserta Lolos UNS Surakarta
Indonesia
Pengumuman SNMPTN 2021, 1.497 Peserta Lolos UNS Surakarta

Sebanyak 1.497 peserta lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta 2021.