Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ketua KPK Firli Bahuri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya melaporkan Firli dan Karyoto ke Dewas KPK. Firli dan Karyoto dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beberapa waktu lalu.

"Setelah laporan pengaduan tersebut dipelajari, Dewas tidak menemukan indikasi pelanggaran etik. Kasus UNJ yang diadukan ICW sudah diputus dalam sidang etik tanggal 12 Oktober 2020," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Baca Juga

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

ICW melaporkan Firli dan Karyoto atas dasar petikan putusan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal. Aprizal dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK berkaitan dengan OTT UNJ.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan petikan putusan Aprizal, diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik.

Pertama, Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud). Padahal, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah tim pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

"Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," ujar Kurnia dalam keterangannya, Senin (26/10).

Kedua, dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud, Firli menyebut telah ditemukan tindak pidana korupsi. Padahal, jenderal bintang tuga itu diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," kata Kurnia.

Ketiga, langkah Firli dan Karyoto menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

"Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK," ungkapnya.

Keempat, tindakan Firli mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya.

"Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial," kata Kurnia.

Baca Juga

Pegawai Senior KPK Kembali Mengundurkan Diri

Berdasarkan hal di atas, ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Ngotot Ingin Bekas Komisioner KPU Wahyu Dicabut Hak Politik
Indonesia
KPK Ngotot Ingin Bekas Komisioner KPU Wahyu Dicabut Hak Politik

Majelis Hakim menyatakan Wahyu bersama-sama Agustiani telah menerima suap dari kader PDIP Saeful Bahri agar KPU menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui PAW.

Pemobil yang Tabrak SPBU Milik Wakil Walkot Solo Ditetapkan Jadi Tersangka
Indonesia
Pemobil yang Tabrak SPBU Milik Wakil Walkot Solo Ditetapkan Jadi Tersangka

Akibat kejadian tersebut petugas pengisi bensin dan konsumen mengalami luka.

Erupsi Semeru dan Banjir Jember, Ketua DPD Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Indonesia
Erupsi Semeru dan Banjir Jember, Ketua DPD Imbau Masyarakat Lebih Waspada

Senator Dapil Jawa Timur itu meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan jika sewaktu-waktu Gunung Semeru bergejolak lagi.

Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya
Indonesia
Ada Indikasi Penipuan dalam Kasus Gagal Bayar Jiwasraya

Terungkap fakta baru dalam Kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yakni adanya indikasi penipuan yang menguntungkan salah satu pihak.

[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Masker Scuba di Surabaya Langsung Didenda dan Dites Swab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Masker Scuba di Surabaya Langsung Didenda dan Dites Swab

Pemerintah mengeluarkan imbauan tidak menggunakan masker scuba.

Jokowi Apresiasi Pihak-Pihak yang Bekerja Keras Tangani COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Pihak-Pihak yang Bekerja Keras Tangani COVID-19

Presiden tetap meminta TNI, Polri, Satgas COVID-19 hingga pemerintah daerah terus berupaya lebih keras dalam menahan laju pertumbuhan COVID-19

 Pemprov DKI Terima Bantuan dari Pemkot Shanghai untuk Lawan Corona
Indonesia
Pemprov DKI Terima Bantuan dari Pemkot Shanghai untuk Lawan Corona

Bantuan ini diberikan melalui Sertifikasi Donasi pada tanggal 28 Maret 2020 oleh Pemerintah Kota Shanghai kepada Pemprov DKI untuk membantu pencegahan wabah COVID-19, yang diterima pada 3 April 2020 lalu.

Seribu Narapidana di Banten Siap Jadi Relawan Vaksin Corona
Indonesia
Seribu Narapidana di Banten Siap Jadi Relawan Vaksin Corona

Saat ini, vaksin Sinovac telah lolos uji klinis fase 2 dan siap untuk pengujian fase 3

Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR
Indonesia
Di Tengah Polemik Kasus Rasisme, Abu Janda dan Natalius Pigai Dipertemukan Wakil Ketua DPR

Mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai bertemu dengan aktivis Permadi Arya alias Abu Janda.

Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman
Indonesia
Jalankan Arahan TB-1, Kapolda Metro Siap Habisi Ormas Berlagak Preman

Tak akan ragu menghabisi segala aksi premanisme, radikalisme dan intoleransi