Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ketua KPK Firli Bahuri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya melaporkan Firli dan Karyoto ke Dewas KPK. Firli dan Karyoto dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beberapa waktu lalu.

"Setelah laporan pengaduan tersebut dipelajari, Dewas tidak menemukan indikasi pelanggaran etik. Kasus UNJ yang diadukan ICW sudah diputus dalam sidang etik tanggal 12 Oktober 2020," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Baca Juga

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

ICW melaporkan Firli dan Karyoto atas dasar petikan putusan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal. Aprizal dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK berkaitan dengan OTT UNJ.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan petikan putusan Aprizal, diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik.

Pertama, Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud). Padahal, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah tim pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

"Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," ujar Kurnia dalam keterangannya, Senin (26/10).

Kedua, dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud, Firli menyebut telah ditemukan tindak pidana korupsi. Padahal, jenderal bintang tuga itu diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," kata Kurnia.

Ketiga, langkah Firli dan Karyoto menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

"Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK," ungkapnya.

Keempat, tindakan Firli mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya.

"Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial," kata Kurnia.

Baca Juga

Pegawai Senior KPK Kembali Mengundurkan Diri

Berdasarkan hal di atas, ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beli Vaksin COVID-19, Bio Farma Dapat Pinjaman USD 185 Juta dari HSBC
Indonesia
Beli Vaksin COVID-19, Bio Farma Dapat Pinjaman USD 185 Juta dari HSBC

Bio Farma sudah melakukan beberapa kesepakatan B2B dan G2G untuk mendatangkan beberapa vaksin COVID-19 melalui COVAX Facility, dan hingga bulan September 2021 sebanyak 260 juta dosis vaksin COVID-19 telah mendarat di Indonesia.

Menag Yaqut Sayangkan Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' Digoreng Publik
Indonesia
Menag Yaqut Sayangkan Pernyataan 'Kemenag Hadiah untuk NU' Digoreng Publik

"Saya menyayangkan statement itu dalam konteks acara internal dan bocor digoreng publik," kata Gus Yaqut

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
KPK Pastikan Tindak Lanjuti Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

KPK memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan kasus suap penanganan perkara terkait komunikasi antara Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu
Indonesia
Kantor Swasta Mulai Terapkan Denda Karyawan Tak Bermasker Rp250 Ribu

Bagi karyawan yang melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19

Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media
Indonesia
Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media

Dewas mengaku baru tahu kabar tersebut dari pemberitaan media massa.

Ustaz Nahdliyin Diminta Isi Ceramah dan Kajian di Masjid Perkantoran BUMN
Indonesia
Ustaz Nahdliyin Diminta Isi Ceramah dan Kajian di Masjid Perkantoran BUMN

Kerjasama itu dilakukan agar Islam ramah ala NU dapat mewarnai pemahaman keagamaan di lingkungan kementerian BUMN

Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke
Indonesia
Langgar Aturan PPKM, Satpol PP Tutup 7 Rumah Makan dan 1 Tempat Karaoke

Satpol PP Solo, Jawa Tengah masih mendapati rumah makan yang melanggar aturan surat edaran (SE) Wali Kota Solo tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Admin Medsos The Jakmania Provokasi Keramaian di Bundaran HI Ngaku Iseng
Indonesia
Admin Medsos The Jakmania Provokasi Keramaian di Bundaran HI Ngaku Iseng

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang Jakmania yang berkerumun ditengah Pandemi. Namun, mereka semua dipulangkan setelah dinyatakan negatif COVID-19.

Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'
Indonesia
Ma'ruf Amin: Keberlakuan Fatwa Sinovac Masih 'Muallaq'

Wapres juga mengapresiasi kerja MUI yang cepat dan sigap

Peneliti ITS Ciptakan Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Ketiak
Indonesia
Peneliti ITS Ciptakan Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Ketiak

Peneliti Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya membuat alat pendeteksi COVID-19 lewat bau keringat ketiak yabg diberi nama i-Nose C-19.