Dewas KPK Tak Temukan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Ketua KPK Firli Bahuri. (ANTARA/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) tidak menemukan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK, Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya melaporkan Firli dan Karyoto ke Dewas KPK. Firli dan Karyoto dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) beberapa waktu lalu.

"Setelah laporan pengaduan tersebut dipelajari, Dewas tidak menemukan indikasi pelanggaran etik. Kasus UNJ yang diadukan ICW sudah diputus dalam sidang etik tanggal 12 Oktober 2020," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris dalam keterangannya, Jumat (13/11).

Baca Juga

Penyebab Banyak Pegawai KPK Mengundurkan Diri Versi Novel Baswedan

ICW melaporkan Firli dan Karyoto atas dasar petikan putusan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Aprizal. Aprizal dijatuhi sanksi etik ringan oleh Dewas KPK berkaitan dengan OTT UNJ.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan petikan putusan Aprizal, diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya. ICW mencatat setidaknya terdapat empat dugaan pelanggaran kode etik.

Pertama, Firli berkukuh mengambil alih penanganan kasus yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud). Padahal, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah tim pengaduan masyarakat melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

"Sehingga, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut," ujar Kurnia dalam keterangannya, Senin (26/10).

Kedua, dalam pendampingan yang dilakukan tim Dumas KPK terhadap Itjen Kemendikbud, Firli menyebut telah ditemukan tindak pidana korupsi. Padahal, jenderal bintang tuga itu diduga tidak mengetahui kejadian sebenarnya.

"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," kata Kurnia.

Ketiga, langkah Firli dan Karyoto menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian diduga tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK.

"Padahal, dalam aturan internal KPK telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara yang diikuti oleh stakeholder kedeputian penindakan serta para pimpinan KPK," ungkapnya.

Keempat, tindakan Firli mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbud diduga atas inisiatif pribadi tanpa melibatkan atau mendengar masukan dari Pimpinan KPK lainnya.

"Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial," kata Kurnia.

Baca Juga

Pegawai Senior KPK Kembali Mengundurkan Diri

Berdasarkan hal di atas, ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
  Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona
Indonesia
Menkominfo Imbau Masyarakat Tak Sebar Hoaks Soal Virus Corona

Johnny mengatakan pihaknya belum melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang menyebarkan hoaks terkait virus Corona. Saat ini, kata dia, pemerintah lebih mengedepankan upaya persuasif.

Dua Hakim Agung Pelantikan Biden-Harris, Satu Perempuan Warga Keturunan Latin
Indonesia
Dua Hakim Agung Pelantikan Biden-Harris, Satu Perempuan Warga Keturunan Latin

Upacara pelantikan digelar secara lebih sederhana dibandingkan pelantikan Presiden AS sebelumnya, tetapi dengan penjagaan ketat.

BLK Targetkan Pembuatan 5000 Masker Untuk Pencegahan COVID-19
Foto
BLK Targetkan Pembuatan 5000 Masker Untuk Pencegahan COVID-19

Siswa pelatihan menyelesaikan pembuatan masker di Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten

Jusuf Kalla Minta Masjid Disterilisasi Sebelum Salat Idul Adha
Indonesia
Jusuf Kalla Minta Masjid Disterilisasi Sebelum Salat Idul Adha

Hal itu agar ibadah tetap bisa dilakukan dan aman dari COVID-19.

[HOAKS atau FAKTA]: Jakarta Kembali Merah, Bogor Zona Hitam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jakarta Kembali Merah, Bogor Zona Hitam

Foto peta juga digunakan oleh sejumlah media untuk meng-update pemberitaan seputar persebaran COVID-19 per tanggal 16-17 April 2020.

Kakak Kandung Jaksa Agung Minta Pemerintah tak Ragu Bubarkan FPI
Indonesia
Kakak Kandung Jaksa Agung Minta Pemerintah tak Ragu Bubarkan FPI

"Bubarkan saja tak usah ragu, tak usah takut," katanya

Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal
Indonesia
Bulan Depan Lintasan Formula E di Monas Mulai Diaspal

Aspal yang digunakan untuk rute perlintasan nantinya akan sesuai dengan standar dari Formula E Organization (FEO)

Empat Provinsi ini Berhasil Catatkan Nihil Penambahan Kasus Corona
Indonesia
Empat Provinsi ini Berhasil Catatkan Nihil Penambahan Kasus Corona

Dari penambahan sebanyak 3.143 kasus tersebut, tercatat sebanyak 4 provinsi nihil penambahan kasus.

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja
Indonesia
Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.

Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi
Indonesia
Masyarakat Diminta Berperan Bantu Pemerintah Cegah Resesi

Masyarakat diajak untuk bergotong royong mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatkan ekonomi sektor riil.