Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku tidak mengetahui adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

"Dewas sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan dan dewas tahun anggaran 2021," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneaia (LIPI) ini pun menegaskan Dewas KPK akan menolak fasilitas mobil dinas tersebut.

Baca Juga

Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

"Siapa yang mengusulkan kita tidak tahu. Intinya, dewas akan menolak mobil dinas tersebut," tegas dia.

Sementara itu, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho menegaskan, pihaknya tidak pernah ikut membahas usulan penganggaran mobil dinas.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh ketua Dewas, Dewas tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK mengenai hal ini," kata Albertina saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui anggaran mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawas, hingga pejabat struktural KPK tahun 2021.

Baca Juga

Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan

Berdasarkan informasi, mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar. Sementara untuk keempat Wakil Ketua KPK dianggarkan masing-masing Rp1 miliar dengan spesifikasi di atas 3.500 cc. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Momentum Imlek, PP Muhammadiyah Suarakan Semangat Kebersamaan dan Toleransi
Indonesia
Momentum Imlek, PP Muhammadiyah Suarakan Semangat Kebersamaan dan Toleransi

Muhammadiyah mendoakan agar kegiatan Imlek Nasional (Imleknas) 2021 yang digelar Sabtu (20/1) mendatang secara vitual berjalan lancar.

Anies: Masyarakat DKI Bakal Divaksin COVID-19 Mulai Juli
Indonesia
Anies: Masyarakat DKI Bakal Divaksin COVID-19 Mulai Juli

Sasaran Pemprov DKI ialah mencapai 150.000 vaksinasi setiap hari

Penyuap Juliari Akui Berikan 2 Sepeda Brompton ke Operator Ihsan Yunus
Indonesia
Penyuap Juliari Akui Berikan 2 Sepeda Brompton ke Operator Ihsan Yunus

Yogas merupakan orang kepercayaan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus.

Ramai Pembobol Bank Maria Lumowa Dicokok, Saham BNI Malah Anjlok
Indonesia
Ramai Pembobol Bank Maria Lumowa Dicokok, Saham BNI Malah Anjlok

Pagi tadi, Saham BNI dibuka dengan harga Rp4.860 pe lembar, tetapi sempat anjlok ke level terendah Rp4.730 per lembar

Tim Siber Mabes Polri Turun Tangan Pantau Konten Negatif selama Pilkada Serentak
Indonesia
Tim Siber Mabes Polri Turun Tangan Pantau Konten Negatif selama Pilkada Serentak

Pilkada Serentak 2020 diprediksi memicu adanya ujaran kebencian yang menyerang salah satu calon kepala daerah. Serangan tersebut bisa dalam bentuk SARA hingga penyebaran hoaks.

Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu
Indonesia
Reaksi Kimia Farma soal Penangkapan Petugas Pakai Tes Antigen Bekas di Kualanamu

“Kita mendukung sepenuhnya investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap kasus tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (28/4).

DPRD DKI Diklaim Dukung Janji Anies Tata Kampung Akuarium
Indonesia
DPRD DKI Diklaim Dukung Janji Anies Tata Kampung Akuarium

Pembangunan Kampung Akuarium merupakan janji kampanye Gubernur Anies Baswedan

Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif
Indonesia
Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di lobi Paviliun Parahyangan RSHS Bandung.

Komisi III Tegaskan Tunggu Lampu Hijau untuk RDP soal Djoko Tjandra
Indonesia
Komisi III Tegaskan Tunggu Lampu Hijau untuk RDP soal Djoko Tjandra

"Ini masih kami tunggu juga," jelas I Wayan

Rapor Merah KPK di Bawah Komando Firli Bahuri
Indonesia
Rapor Merah KPK di Bawah Komando Firli Bahuri

Berbagai persoalan selama kurun waktu enam bulan terakhir ini berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK.