Dewas KPK tak Tahu Ada Usulan Pembelian Mobil Dinas Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku tidak mengetahui adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan, dewas, dan pejabat struktural di lingkungan KPK.

"Dewas sama sekali tidak tahu adanya usulan pembelian mobil dinas untuk pimpinan dan dewas tahun anggaran 2021," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indoneaia (LIPI) ini pun menegaskan Dewas KPK akan menolak fasilitas mobil dinas tersebut.

Baca Juga

Dewas KPK Tolak Fasilitas Mobil Dinas

"Siapa yang mengusulkan kita tidak tahu. Intinya, dewas akan menolak mobil dinas tersebut," tegas dia.

Sementara itu, anggota Dewas KPK lainnya, Albertina Ho menegaskan, pihaknya tidak pernah ikut membahas usulan penganggaran mobil dinas.

"Seperti yang sudah disampaikan oleh ketua Dewas, Dewas tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK mengenai hal ini," kata Albertina saat dikonfirmasi, Jumat (16/10).

Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menyetujui anggaran mobil dinas bagi pimpinan, dewan pengawas, hingga pejabat struktural KPK tahun 2021.

Baca Juga

Pimpinan KPK Bakal Dapat Mobil Dinas, ICW Ingatkan Soal Kesederhanaan

Berdasarkan informasi, mobil dinas untuk Ketua KPK dianggarkan sebesar Rp1,45 miliar. Sementara untuk keempat Wakil Ketua KPK dianggarkan masing-masing Rp1 miliar dengan spesifikasi di atas 3.500 cc. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal
Indonesia
Polisi Imbau Pemudik Idul Adha Pulang Lebih Awal

Polri memprediksi bahwa hari ini Minggu 2 Agustus 2020 arus balik para pemudik Hari Raya Idul Adha.

Diduga Cari Hasto di PTIK, Tim KPK Malah Dites Urine Polisi
Indonesia
Diduga Cari Hasto di PTIK, Tim KPK Malah Dites Urine Polisi

Ali hanya mengakui tim KPK sempat ditahan dan diperiksa oleh petugas keamanan

KRL Masih Terapkan Aturan Pembatasan Jumlah Penumpang
Indonesia
KRL Masih Terapkan Aturan Pembatasan Jumlah Penumpang

Batasan kapasitas tersebut sudah bertambah dibandingkan pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Alhamdulillah! Tidak Ada Lagi Pasien COVID-19 di Aceh
Indonesia
Alhamdulillah! Tidak Ada Lagi Pasien COVID-19 di Aceh

"Iya sudah negatif (pasien) AJ, sore ini baru kita terima hasil," kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD Zainoel Abidin dr Endang Mutiawati

Penyidik KPK Meninggal, Sempat Positif COVID-19
Indonesia
Penyidik KPK Meninggal, Sempat Positif COVID-19

Ia adalah penyidik asal kepolisian Kompol Pandu Hendra Sasmita yang wafat akibat sakit.

DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya
Indonesia
DPR Sahkan Perppu COVID-19, MAKI: Lebih Mantap Untuk Menggugatnya

Boyamin mengaku telah mengantisipasi sikap DPR tersebut dengan menyiapkan gugatan baru

2 Alasan Masjid Istiqlal Belum Mulai Gelar Salat Jumat Besok
Indonesia
2 Alasan Masjid Istiqlal Belum Mulai Gelar Salat Jumat Besok

Anies mengatakan bahwa pengurus rumah ibadah mesti tetap memperhatikan prinsip-prinsip protokol kesehatan yang telah ditentukan

Usul Negara Kasih Parpol Rp15,1 T, KPK Larang Menteri dan DPR Setoran ke Partai
Indonesia
Usul Negara Kasih Parpol Rp15,1 T, KPK Larang Menteri dan DPR Setoran ke Partai

Kenaikkan dana bantuan Parpol menjamin persoalan korupsi di sektor politik bakal tuntas

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Handphone Kini Dipantau Pemerintah

Beredar narasi melalui aplikasi WhatsApp yang menyatakan bahwa kini pemerintah dapat memantau semua aktivitas telepon dan media sosial milik masyarakat 100 persen.

Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki
Indonesia
Polri dan Kejagung Diminta Libatkan KPK Gelar Perkara Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

Hal itu sebagai bentuk supervisi KPK terhadap penanganan kasus tersebut.