Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak memiliki kewenangan dan tidak dilibatkan terkait 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ke-75 pegawai tersebut telah dinonaktifkan oleh Ketua KPK Filri Bahuri lewat Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Dalam SK itu disebutkan, Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.

"Dewas tidak punya kewenangan untuk itu dan dari awal Dewas tidak dilibatkan. Untuk pengangkatan ASN, BKN yang berwenang," kata Anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/5).

Baca Juga:

Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?

Meski demikian, Harjono mengakui bahwa Dewas ikut dalam rapat pembahasan SK terkait 75 pegawai yang tak lolos TWK. "Rapat itu pun agenda pimpinan KPK, Dewas (hanya) diundang," ujarnya.

Harjono kembali menegaskan bahwa penyerahan tugas dan tanggung jawab ke-75 pegawai kepada atasannya adalah keputusan Firli Bahuri Cs.

"Secara institusi itu keputusan Pimpinan KPK, kalau Dewas ikut (memutuskan) kan ada tanda tangan ketua Dewas," ujarnya.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Novel menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Menurut Novel, SK tertanggal 7 Mei yang ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu seharusnya berisi tentang hasil assesment TWK, bukan pemberhentian. "Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggungjawab (nonjob)," ujarnya.

Baca Juga:

Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru

Novel menambahkan, SK tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dalam agenda pemberantasan korupsi. Pasalnya, beberapa pegawai yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik kasus yang masih berjalan.

"Akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut para penyidik atau penyelidik disuruh berhenti tangani perkara. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai -pegawai berintegritas dengan segala cara," tegas Novel. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata KPU Soal NIK Jokowi Muncul ke Publik
Indonesia
Kata KPU Soal NIK Jokowi Muncul ke Publik

KPU menjelaskan terkait situs resmi mereka yang melampirkan unggahan nomor induk kependudukan secara publik yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Baliho Puan Dicoret 'Open BO' hingga 'Koruptor', PDIP Jatim Tempuh Jalur Hukum

Atas adanya aksi vandalisme tersebut, lanjut Kusnadi, PDI Perjuangan Jawa Timur telah menginstruksikan kader-kader untuk menempuh langkah-langkah hukum, dengan melaporkan ke polisi.

Provinsi Jabar-Bali Luncurkan Program UMKM Beli Bali
Indonesia
Provinsi Jabar-Bali Luncurkan Program UMKM Beli Bali

Beli Bali merupakan program saling memajukan UMKM dengan memasarkan produk-produk unggulan melalui platform aplikasi borongdong.id.

Paparan Omicron Meningkat, Menkes Minta Berbagai Pertemuan Dilakukan Online
Indonesia
Paparan Omicron Meningkat, Menkes Minta Berbagai Pertemuan Dilakukan Online

Sebagian besar atau lebih dari 90 persen transmisi lokal varian Omicron akan terjadi di DKI Jakarta, sehingga perlu mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus di Jakarta.

Menko PMK Ajak Masyarakat Pahami SE Menag Secara Menyeluruh
Indonesia
Menko PMK Ajak Masyarakat Pahami SE Menag Secara Menyeluruh

"Baca berita itu isinya, jangan judulnya saja. Sekarang ini banyak masyarakat kita yang membaca berita itu judulnya, kalau judulnya seram ya dianggapnya itu. Padahal itu hanya judulnya saja,” tegas Muhadjir.

Pemprov DKI Distribusikan 5 Ribu Ton Beras kepada 25.137 Keluarga
Indonesia
Pemprov DKI Distribusikan 5 Ribu Ton Beras kepada 25.137 Keluarga

Ada sebanyak 5 ribu ton beras yang didistribusikan untuk 24 RW hari ini, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 25.137.

Anies Klaim Banjir di Jakarta Bisa Kering Sehari
Indonesia
Anies Klaim Banjir di Jakarta Bisa Kering Sehari

"Di awal tahun ini terasa, daerah-daerah yang biasanya kalau banjir tergenang tiga-empat hari, sekarang kurang dari satu hari sudah kering," pungkasnya.

Dear Pak Anies, Segera Tarik Rem Darurat
Indonesia
Dear Pak Anies, Segera Tarik Rem Darurat

"Segera tarik rem darurat. Laksanakan PSBB ketat agar lonjakan kasus COVID-19 bisa diredam, jangan sampai menyesal belakangan," ujar Anthony

Kimia Farma Bebas Tugaskan Karyawannya yang Ditangkap Densus 88
Indonesia
Kimia Farma Bebas Tugaskan Karyawannya yang Ditangkap Densus 88

Direktur Utama PT Kimia Farma, Verdi Budidarmo menyatakan, sanksi tegas yang diberikan kepada S berupa skors atau pembebasan tugas sementara waktu.

ASEAN Para Games di Solo, Gibran Segera Minta Anggaran ke Kemenpora
Indonesia
ASEAN Para Games di Solo, Gibran Segera Minta Anggaran ke Kemenpora

Sekitar 400 atlet difabel akan terjun dalam gelaran. NPCI Indonesia memastikan bahwa ada 11 cabang olahraga.