Dewas KPK Tak Dilibatkan Tentukan Nasib Novel Baswedan Dkk Novel Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan tidak memiliki kewenangan dan tidak dilibatkan terkait 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ke-75 pegawai tersebut telah dinonaktifkan oleh Ketua KPK Filri Bahuri lewat Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Dalam SK itu disebutkan, Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.

"Dewas tidak punya kewenangan untuk itu dan dari awal Dewas tidak dilibatkan. Untuk pengangkatan ASN, BKN yang berwenang," kata Anggota Dewas KPK Harjono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/5).

Baca Juga:

Puluhan Pegawai KPK Tak Lolos Tes Alih Status ASN?

Meski demikian, Harjono mengakui bahwa Dewas ikut dalam rapat pembahasan SK terkait 75 pegawai yang tak lolos TWK. "Rapat itu pun agenda pimpinan KPK, Dewas (hanya) diundang," ujarnya.

Harjono kembali menegaskan bahwa penyerahan tugas dan tanggung jawab ke-75 pegawai kepada atasannya adalah keputusan Firli Bahuri Cs.

"Secara institusi itu keputusan Pimpinan KPK, kalau Dewas ikut (memutuskan) kan ada tanda tangan ketua Dewas," ujarnya.

KPK. (Foto: Antara)
KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya Novel Baswedan mengatakan Ketua KPK Firli Bahuri telah bertindak sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Novel menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Menurut saya itu adalah tindakan Ketua KPK yang sewenang-wenang. Seorang Ketua KPK bertindak sewenang-wenang dan berlebihan. Ini yang menarik dan perlu menjadi perhatian," kata Novel dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Menurut Novel, SK tertanggal 7 Mei yang ditandatangi oleh Ketua KPK Firli Bahuri itu seharusnya berisi tentang hasil assesment TWK, bukan pemberhentian. "Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggungjawab (nonjob)," ujarnya.

Baca Juga:

Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru

Novel menambahkan, SK tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas dalam agenda pemberantasan korupsi. Pasalnya, beberapa pegawai yang dinonaktifkan merupakan penyelidik atau penyidik kasus yang masih berjalan.

"Akibat dari tindakan sewenang-wenang tersebut para penyidik atau penyelidik disuruh berhenti tangani perkara. Dan semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai -pegawai berintegritas dengan segala cara," tegas Novel. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang
Indonesia
Pemkot Solo Temukan Klaster Warung Makan Soto, COVID-19 Solo Tembus 825 Orang

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Solo menemukan adanya klaster penularan corona di warung makan soto. Jumlah pasien Corona yang terpapar di klaster ini sebanyak lima orang.

PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung
Indonesia
PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung

Hasil uji klinis tahap 3 masih membutuhkan waktu untuk sampai ke masyarakat.

Ini Petinggi GoTo, Perusahaan Gabungan Gojek dan Tokopedia
Indonesia
Ini Petinggi GoTo, Perusahaan Gabungan Gojek dan Tokopedia

"Grup GoTo akan berkontribusi lebih dari 2 persen kepada total PDB Indonesia dan akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta peluang penghasilan seiring dengan berkembangnya bisnis kami dan bertumbuhnya ekonomi," ujarnya Patrick.

Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi
Indonesia
Pandemi COVID-19 Momentum Menguatkan Kemandirian Ekonomi

Penguatan UMKM dari desa melalui digitalisasi dan ekonomi inklusif yang berpihak pada rakyat banyak sebagai kunci menguatkan kemandirian ekonomi.

KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak
Indonesia
KPK Diminta Usut Tuntas Skandal Pajak

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus skandal perpajakan.

26 Terduga Teroris Ditahan di Rutan Teroris Cikeas
Indonesia
26 Terduga Teroris Ditahan di Rutan Teroris Cikeas

"Di Rutan khusus Teroris di Cikeas," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono

Diksi Kurang Tepat, Perkap Pam Swakarsa Bisa Jadi Sumber Polemik
Indonesia
Diksi Kurang Tepat, Perkap Pam Swakarsa Bisa Jadi Sumber Polemik

Polri perlu menjelaskan lebih detail Peraturan Kapolri No 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa

Separuh Kota di Jawa Timur Berstatus Zona Kuning, Sisanya Zona Orange
Indonesia
Separuh Kota di Jawa Timur Berstatus Zona Kuning, Sisanya Zona Orange

Provinsi Jawa Timur bebas zona merah COVID-19. Sebab, sudah 19 kabupaten/kota atau 50 persen dari total keseluruhan kabupaten/kota di Jatim berstatus zona kuning

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab
Indonesia
Kapolda Metro Pastikan Segera Tangkap Rizieq Shihab

"Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan," kata Fadil