Dewas KPK Soroti Kasus Korupsi Nindya Karya yang Mangkrak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengungkapkan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyoroti proses penanganan sejumlah perkara yang belum diselesaikan lembaga antirasuah.

Termasuk perkara pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas di Aceh yang menjerat PT Nindya Karya (Persero) sebagai tersangka korporasi.

Baca Juga

KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku

Diketahui, penyidikan perkara tersebut telah dimulai sejak 2018 lalu atau semasa kepemimpinan Agus Rahardjo cs. Namun, hingga kini, proses penyelesaiannya belum dituntaskan oleh KPK.

"Kemudian kemarin juga setelah rapat kinerja Dewas pertama, Dewas juga menyoroti perkara-perkara (belum rampung) ini," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).

Meski kemampuan masing-masing 20 satuan tugas (satgas) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK disatukan, dirinya pesimistis penanganan ratusan kasus berjalan yang berasal dari kepemipinan sebelumnya (carry over) dapat sekaligus dituntaskan seluruhnya.

Sebab, menurutnya, setiap tahun KPK mesti menangani perkara-perkara baru.

"Andai kata seluruh kekuatan yang ada dari 20 satgas penyelidikan, 20 satgas penyidikan, 20 satgas penuntutan menangani kasus carry over aja gak selesai, menangani kasus carry over yang dibawa dari tahun lalu gak selesai. Ini sudah ada carry over, sudah ada yang berlangsung sekarang," tandasnya.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Meski demikian, Karyoto telah memetakan beberapa proses penyidikan perkara yang belum selesai untuk dapat dilanjutkan lantaran susah ada penetapan tersangka. Hal itu pun sudah dilaporkannya ke pimpinan KPK.

"Kemudian jelas kemarin pimpinan sudah meminta pertanggungjawaban saya. Saya sudah lapor kepada beliau, '(Perkara) ini yang bisa, ini yang bisa, ini yang bisa'. Karena ada beberapa yang sudah ditetapkan tersangka," ucapnya.

Adapun kasus yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Dalam kasus ini, PT Nindya Karya, perusahaan BUMN pertama yang menyandang status tersangka korporasi, bersama PT Tuah Sejati diduga terlibat merugikan negara sekitar Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp 793 miliar. PT Nindya Karya disebut mendapat keuntungan sebesar Rp 44,68 miliar.

Sementara PT Tuah Sejati diduga mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar. Untuk kepentingan penyidikan kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik PT Tuah Sejati senilai sekitar Rp20 miliar.

Sejumlah aset itu, yakni satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh, dan satu unit SPBE di Meulaboh. Selain itu, KPK juga telah memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp 44 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Umat Kristiani Diminta Tak Liburan saat Perayaan Natal 2020
Indonesia
Umat Kristiani Diminta Tak Liburan saat Perayaan Natal 2020

Perayaan Natal 2020 bakal diadakan secara sederhana dan sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Pemprov DKI Siapkan Vaksinasi COVID-19 Bagi WNA, Ini Kriterianya
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Vaksinasi COVID-19 Bagi WNA, Ini Kriterianya

"Ini kan baru diproses," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Senin (28/6) malam.

Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat
Indonesia
Gugatan Uji Materil AD/ART Dinilai Buka Jalan Baru Intervensi Partai Demokrat

Benny menyampaikan, Peraturan MA Nomor 01/2011 tentang Hak Uji Materiil juga mengatur termohon dalam permohonan uji materiil merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Jakarta Rabu (14/7)
Indonesia
Lokasi Mobil Vaksinasi Keliling di DKI Jakarta Rabu (14/7)

Tujuan mobil vaksinasi keliling ini untuk mengkebut capaian vaksin dalam menyelesaikan wabah virus corona di ibu kota

DKI Targetkan 1 Juta Anak 6-11 Tahun Divaksin COVID-19, Waktunya Tunggu Kemenkes
Indonesia
DKI Targetkan 1 Juta Anak 6-11 Tahun Divaksin COVID-19, Waktunya Tunggu Kemenkes

Dinkes DKI masih melakukan persiapan pendataan anak penerima vaksin.

Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat
Indonesia
Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat

Sigit mengharapkan dukungan Rabithah Alawiyah, agar bisa menyampaikan pesan-pesan Harkamtibmas kepada umat dengan bahasa-bahasa umat atau dengan arti lain melalui dakwah dan ceramah.

Komisi A Minta Anggaran TGUPP Rp 19 Miliar Lebih Dicoret
Indonesia
Komisi A Minta Anggaran TGUPP Rp 19 Miliar Lebih Dicoret

Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp 19,8 miliar untuk gaji TGUPP pada tahun depan.

Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara
Indonesia
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara

Hari ini MK menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19
Indonesia
Gerbong Kereta Api Disulap Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien COVID-19

"Gerbong ini akan digunakan untuk merawat pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya," ujar Wali Kota Madiun, Maidi

Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir
Indonesia
Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir

Kebijakan ini harus didukung bahwa pelepasan saham di pabrik miras tadi harus segera diwujudkan