Dewas KPK Soroti Kasus Korupsi Nindya Karya yang Mangkrak Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2021). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto mengungkapkan, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyoroti proses penanganan sejumlah perkara yang belum diselesaikan lembaga antirasuah.

Termasuk perkara pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas di Aceh yang menjerat PT Nindya Karya (Persero) sebagai tersangka korporasi.

Baca Juga

KPK Bingung Cara Tangkap Harun Masiku

Diketahui, penyidikan perkara tersebut telah dimulai sejak 2018 lalu atau semasa kepemimpinan Agus Rahardjo cs. Namun, hingga kini, proses penyelesaiannya belum dituntaskan oleh KPK.

"Kemudian kemarin juga setelah rapat kinerja Dewas pertama, Dewas juga menyoroti perkara-perkara (belum rampung) ini," kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/8).

Meski kemampuan masing-masing 20 satuan tugas (satgas) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di KPK disatukan, dirinya pesimistis penanganan ratusan kasus berjalan yang berasal dari kepemipinan sebelumnya (carry over) dapat sekaligus dituntaskan seluruhnya.

Sebab, menurutnya, setiap tahun KPK mesti menangani perkara-perkara baru.

"Andai kata seluruh kekuatan yang ada dari 20 satgas penyelidikan, 20 satgas penyidikan, 20 satgas penuntutan menangani kasus carry over aja gak selesai, menangani kasus carry over yang dibawa dari tahun lalu gak selesai. Ini sudah ada carry over, sudah ada yang berlangsung sekarang," tandasnya.

Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Logo KPK. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Meski demikian, Karyoto telah memetakan beberapa proses penyidikan perkara yang belum selesai untuk dapat dilanjutkan lantaran susah ada penetapan tersangka. Hal itu pun sudah dilaporkannya ke pimpinan KPK.

"Kemudian jelas kemarin pimpinan sudah meminta pertanggungjawaban saya. Saya sudah lapor kepada beliau, '(Perkara) ini yang bisa, ini yang bisa, ini yang bisa'. Karena ada beberapa yang sudah ditetapkan tersangka," ucapnya.

Adapun kasus yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumut dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.

Dalam kasus ini, PT Nindya Karya, perusahaan BUMN pertama yang menyandang status tersangka korporasi, bersama PT Tuah Sejati diduga terlibat merugikan negara sekitar Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp 793 miliar. PT Nindya Karya disebut mendapat keuntungan sebesar Rp 44,68 miliar.

Sementara PT Tuah Sejati diduga mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar. Untuk kepentingan penyidikan kasus ini, KPK telah menyita sejumlah aset milik PT Tuah Sejati senilai sekitar Rp20 miliar.

Sejumlah aset itu, yakni satu unit SPBU, satu unit SPBN di Banda Aceh, dan satu unit SPBE di Meulaboh. Selain itu, KPK juga telah memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp 44 miliar. (Pon)

Baca Juga

KPK Akui Kinerja Penindakan Terkendala Akibat Pandemi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hambatan Budi Daya Sorgum di Indonesia
Indonesia
Hambatan Budi Daya Sorgum di Indonesia

Pemerintah juga bisa menggalakkan kebijakan untuk mencampur tepung gandum dengan tepung sorgum untuk membuat makanan.

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu
Indonesia
Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

Pimpinan DPR RI memastikan tak akan melakukan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Ganjar: Rencana Kenaikan Tiket Candi Borobudur Ditunda
Indonesia
Ganjar: Rencana Kenaikan Tiket Candi Borobudur Ditunda

Ganjar dan Luhut sepakat menunda penerapan rencana kenaikan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur.

G20 di Solo, Menperin: Industri Furniture Indonesia Sudah Sustainable
Indonesia
G20 di Solo, Menperin: Industri Furniture Indonesia Sudah Sustainable

elaksanaan Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 di Hotel Alila Solo Jawa Tengah telah memasuki hari terakhir Rabu (31/3). Dalam pembahasan G20 hari terakhir ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan di luar pelaksanaan G20 pihaknya mengadakan pameran UMKM furniture.

Kasus Omicron di Jakarta Capai 2.525
Indonesia
Kasus Omicron di Jakarta Capai 2.525

Sementara itu, upaya 3T terus digalakkan

PKS Singgung Mandeknya Pengadilan HAM di Tengah Bantuan ke Keluarga Korban Trisakti
Indonesia
PKS Singgung Mandeknya Pengadilan HAM di Tengah Bantuan ke Keluarga Korban Trisakti

Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bantuan kepada empat keluarga korban Tragedi Trisakti 1998.

Lapor Oknum Polisi Nakal, Warga Harus Punya Data dan Bukti
Indonesia
Lapor Oknum Polisi Nakal, Warga Harus Punya Data dan Bukti

Seluruh kapolres, kasatker agar mengecek anggotanya. Apabila dibiarkan, tegas Kapolda, pimpinan harus bertanggung jawab.

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Atasi Wabah PMK
Indonesia
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Atasi Wabah PMK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan, bahwa dana desa dapat digunakan untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak.

DKI Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Sejumlah Ketentuan Disesuaikan
Indonesia
DKI Jakarta Kembali ke PPKM Level 2, Sejumlah Ketentuan Disesuaikan

Dalam pelaksanaan PPKM kali ini, DKI Jakarta kembali berstatus level 2.

Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital
Indonesia
Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital

Peningkatan kompetensi digital manjadi sebuah keharusan untuk dapat meningkatkan daya saing industri nasional.