Dewas KPK Sebut Penyidik Robin Terima Duit Rp 1,6 Miliar Sidang etik penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah memberhantikan penyidik Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dengan tidak hormat melalui sidang etik.

Robin dipecat karena menerima suap sebesar Rp 1,6 miliar dari Wali Kota nonaktif Tanjung Balai M Syahrial dan pihak lainnya terkait penanganan perkara di KPK.

"Terperiksa telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp 1.697.500.000," kata anggota Dewas KPK Albertina Ho di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (31/5).

Baca Juga:

Dewas KPK Pecat Penyidik Robin

Albertina mengatakan, tindakan penyidik KPK asal Polri itu tidak bisa diampuni. Tindakan suap Robin dinilai sudah menyalahgunakan kepercayaan pimpinan dan instansi saat penanganan perkara.

"Hal yang meringankan tidak ada," ujar Albertina.

Robin melanggar pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c Peraturan Dewas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penindakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26-4-2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.
Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26-4-2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

Robin diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai Nonaktif M Syahrial.

Robin diduga telah menerima suap sekitar Rp 1,3 miliar dari Syahrial.

Suap diberikan agar Robin bisa membantu supaya penyelidikan dugaan korupsi di Pemkot Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. (Pon)

Baca Juga:

Sidang Etik Penyidik Robin, Dewas KPK Panggil Azis Syamsuddin

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?
Indonesia
PSI: Dispora Membayar Commitment Fee Formula E ke Siapa?

Cukup satu lembar itu saja, tidak harus 600 halaman

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3)

Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur
Indonesia
Petinggi Gerindra Datangi Balai Kota Usai Kadernya Minta Anies Mundur

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra Habiburokhman menyambangi Balai Kota DKI.

4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis
Indonesia
4.000 Masjid di Bandung Bakal Disertifikasi Secara Gratis

Pemkot akan mendorong kelurahan dan kecamatan untuk membantu kinerja BPN dalam menyukseskan wakaf tanah, khususnya masjid yang berada di Kota Bandung.

Barang Konsumsi Masyarakat Atas Diusulkan Dikenakan Pajak Lebih Tinggi
Indonesia
Barang Konsumsi Masyarakat Atas Diusulkan Dikenakan Pajak Lebih Tinggi

"Itu sekarang sedang dirancang, jadi lebih kepada sistem PPN kita lebih efektif dan juga kompetitif menciptakan keadilan dan juga berdampak baik kepada perekonomian," ujar Yustinus.

Dapat Rapor Merah dari LBH, Pemprov DKI Bicara Penertiban oleh Satpol PP
Indonesia
Dapat Rapor Merah dari LBH, Pemprov DKI Bicara Penertiban oleh Satpol PP

Pemprov DKI Jakarta meyakini, LBH ingin menghadirkan keadilan

Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Agar Segera Turun ke Level 1
Indonesia
Pemkot Surabaya Siapkan Strategi Agar Segera Turun ke Level 1

Turunnya situasi COVID-19 di Kota Surabaya ke level 2, ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya positivity rate di Kota Surabaya saat ini berada pada angka 1,61 persen, jauh di bawah standar WHO yang sebesar 5 persen.

Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19
Indonesia
Pakar Epidemiolog UGM Paparkan Cara Cegah Gelombang Ketiga COVID-19

Pakar epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad memaparkan, gelombang ketiga virus asal Wuhan itu bisa dicegah ika masyarakat konsisten pada protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker.

Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021
Indonesia
Jokowi Teken Keppres Tetapkan Cuti Bersama ASN Hanya 2 Hari di Tahun 2021

Kementerian Perhubungan menghentikan operasi moda transportasi baik darat, laut maupun udara selama masa pelarangan tersebut

Tiba di Gedung DPR, Jenderal Andika Siap Apa Adanya
Indonesia
Tiba di Gedung DPR, Jenderal Andika Siap Apa Adanya

Berkas administrasi calon panglima TNI diterima pada Jumat (5/11)