Dewas KPK Sebut Laporan Novel Soal Pelanggaran Etik Lili Pintauli Masih Sumir Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar.

Namun, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut, laporan yang dilayangkan dua mantan penyidik lembaga antirasuah Novel Baswedan dan Rizka Anungnata tersebut masih sumir.

"Semua laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik yang masih sumir, tentu tidak akan ditindaklanjuti oleh Dewas," kata Haris saat dikonfirmasi, Jumat (22/10).

Baca Juga:

Novel Baswedan Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Dewas

Haris mengatakan, dalam laporan Novel dan Rizka, tidak dijelaskan perbuatan Lili Pintauli Siregar yang mengarah pada dugaan pelanggaran etik.

Menurut Haris, setiap laporan pengaduan dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK harus menjelaskan fakta perbuatannya, kapan dilakukan, siapa saksinya, dan bukti-bukti awalnya.

"Jika diadukan bahwa LPS (Lili Pintauli Siregar) berkomunikasi dengan kontestan Pilkada 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), ya harus jelas apa isi komunikasi yang diduga melanggar etik tersebut," ujar Haris.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

Novel dan Rizka melaporkan Lili atas dugaan pelanggaran kode etik karena telah berkomunikasi dengan kontestan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Darno.

“LPS sebagai terlapor selain terlibat dalam pengurusan perkara Tanjungbalai, juga terlibat dalam beberapa perkara lainnya, yaitu terkait dengan perkara Labuhanbatu Utara yang saat itu juga kami tangani selaku penyidiknya,” kata Novel dan Rizka dalam suratnya, Kamis (21/10).

Darno diduga meminta Lili mempercepat penahanan Bupati Labura Khairuddin Syah, yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Khairuddin, dalam pernyataannya, pernah mengaku bahwa ia memiliki bukti-bukti pertemuan antara Lili dan Darno.

Dalam sidang etik Dewas KPK sebelumnya, pelapor telah diminta melengkapi bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Lili dalam perkara Labura. Saksi menyerahkan beberapa bukti pendukung kepada Sekretariat Dewas dan telah mendapatkan tanda terima pada 12 Agustus 2021.

Baca Juga:

ICW Minta KPK Hadirkan Lili Pintauli di Sidang Kasus Tanjungbalai

Namun dalam Putusan Dewas Nomor 5/Dewas/Etik/07/2021 tertarihk 30 Agustus 2021, pelapor melihat tidak ada fakta pemeriksaan klarifikasi atau fakta persidangan etik perihal Lili dalam di perkara Labura. Karenanya, pelapor menyampaikan pengaduan ini kepada Dewas Pengawas KPK.

“Selanjutnya kami mempercayakan kepada Dewas KPK untuk proses-proses selanjutnya demi kepentingan keberlangsungan dan keberlanjutan Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas organisasi KPK, dan Gerakan Pemberantasan Korupsi,” kata Novel Baswedan. (Pon)

Baca Juga:

Kode Lili Pintauli ke Eks Walkot Tanjungbalai: Banyak Berdoa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tunjuk Mendagri Tito sementara Merangkap Menpan RB
Indonesia
Jokowi Tunjuk Mendagri Tito sementara Merangkap Menpan RB

Hingga kini meski Tito ditunjuk sebagai Menpan RB ad interim, belum ada titik terang siapa yang bakal menggantikan posisi Tjahjo secara definitif.

Ketua DPRD DKI Duga Ancol Pinjam Rp 1,2 T untuk Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Duga Ancol Pinjam Rp 1,2 T untuk Formula E

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menduga dana tersebut akan dipakai untuk kegiatan Formula E.

Tak Semua Penyedia Layanan PCR Ikuti Aturan Jokowi Patok Tarif Rp 300 Ribu
Indonesia
Tak Semua Penyedia Layanan PCR Ikuti Aturan Jokowi Patok Tarif Rp 300 Ribu

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga swab tes PCR Rp 300 ribu tak mulus pada realitanya.

Wagub Jabar Sebut Slogan Buanglah Sampah Pada Tempatnya Sudah Tidak Pas
Indonesia
Wagub Jabar Sebut Slogan Buanglah Sampah Pada Tempatnya Sudah Tidak Pas

Pengoptimalan bank-bank sampah harus terus dilakukan. Ia menjelaskan bahwa lingkungan dan sampah terkait erat dengan kesehatan.

 Cabor Balap Motor Jabar Butuh Dukungan Spareparts
Indonesia
Cabor Balap Motor Jabar Butuh Dukungan Spareparts

Dari delapan emas yang ada di cabor balap motor, Jabar menargetkan dua emas untuk diraih.

Negara-Negara COP26 Janji Berhenti Pakai Batu Bara, Paling Lambat 2040
Dunia
Negara-Negara COP26 Janji Berhenti Pakai Batu Bara, Paling Lambat 2040

Sepakat menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada 2030-an di negara-negara kaya, dan 2040-an untuk negara-negara miskin.

Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital
Indonesia
Komisi VI Bakal Gali Tujuan Investasi BUMN di Sejumlah Perusahaan Digital

Komisi VI ingin mengetahui sejauh mana penempatan modal milik publik tersebut digunakan secara akuntabel.

Menkes Sebut Indonesia Masuk Lima Besar Cakupan Vaksinasi Terbanyak di Dunia
Indonesia
Menkes Sebut Indonesia Masuk Lima Besar Cakupan Vaksinasi Terbanyak di Dunia

Pemerintah tentunya akan terus menggenjot cakupan vaksinasi nasional

Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi
Indonesia
Bikin Kontroversi, Menag Didesak Ubah Pola Komunikasi

"Kita harus mengingatkan para pejabat publik agar tidak membuat pernyataan yang kontra produktif dan kontroversial," kata Maman.

Manajemen Holywings Mengaku Tak Tahu Tim Kreatif Buat Promo Kontroversial
Indonesia
Manajemen Holywings Mengaku Tak Tahu Tim Kreatif Buat Promo Kontroversial

Manajemen Bar dan Kafe Holywings mengaku kecolongan dengan kerja tim kreatif yang membuat promosi yang menimbulkan kontroversi.