Dewas KPK Minta Klarifikasi Bos Pertamina soal Fasilitas Nonton MotoGP Lili Pintauli Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjadwalkan permintaan keterangan terhadap Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati, Kamis (21/4).

Klarifikasi dilakukan terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar soal penerimaan gratifikasi berupa fasilitas menonton MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dari PT Pertamina.

Baca Juga

KPK Pastikan Lili Pintauli Kooperatif Hadapi Laporan Etik MotoGP Mandalika

"Ya benar (memanggil Dirut Pertamina Nicke Widyawati)," kata Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi awak media, Rabu (20/4).

Haris mengatakan, pemanggilan dilakukan lantaran Dewas KPK perlu mengklarifikasi Nicke atas keterangan yang disampaikan anak buahnya. Namun, Haris tidak menjelaskan secara terperinci keterangan yang disampaikan anak buah Nicke tersebut.

"Dewas memerlukan klarifikasi dirut Pertamina atas keterangan anak buahnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Lili Pintauli Siregar kembali dilaporkan ke Dewas KPK. Laporan itu terkait dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika dari salah satu perusahaan BUMN. Fasilitas itu berupa akomodasi penginapan hingga tiket menonton MotoGP 18-20 Maret 2022.

Baca Juga

Lili Pintauli Didesak Mundur dari KPK

Dewas KPK tengah memproses laporan tersebut. Tindak lanjut yang dilakukan berupa permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak terkait.

Berdasarkan surat panggilan klarifikasi terhadap pihak terkait yang beredar, Dewas KPK turut meminta data pembelian mau pun sumber pembayaran pemesanan tiket MotoGP yang diduga diperuntukkan bagi Lili.

Dalam surat yang sama, Dewas KPK juga meminta data terkait pemesanan penginapan di Amber Beach Resort pada 16-22 Maret 2022.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Lili Pintauli dilaporkan ke Dewas KPK atas tuduhan pelanggaran etik. Sebelumnya, Dewas KPK pernah menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen dari total gaji pokok sebesar Rp4,6 juta atau sekitar Rp 1,8 juta selama satu tahun kepada Lili Pintauli karena terbukti melanggar kode etik. (Pon)

Baca Juga

Kemenlu AS Soroti Pelanggaran Lili Pintauli, Puan Tunggu Penjelasan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PB HMI: Kekerasan Seksual Bukan Perbuatan Yang Bisa Ditoleransi
Indonesia
PB HMI: Kekerasan Seksual Bukan Perbuatan Yang Bisa Ditoleransi

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang keji dan tidak dapat ditoleransi, sehingga dibutuhkan solusi berupa payung hukum yang dapat memberikan sanksi pidana.

Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media
Indonesia
Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media

Dewas mengaku baru tahu kabar tersebut dari pemberitaan media massa.

Rusia Tuding AS Ingin Bagi Dua Wilayah Ukraina
Dunia
Rusia Tuding AS Ingin Bagi Dua Wilayah Ukraina

Kepala intelijen Rusia pada Kamis menuduh Amerika Serikat (AS) dan Polandia berencana mendapatkan pengaruh di Ukraina.

Polisi Ingin Sterilkan Kawasan Medan Merdeka dari Massa 212
Indonesia
PPKM Kembali Diperpanjang Dua Pekan, Anak-Anak Diizinkan Masuk Bioskop
Indonesia
PPKM Kembali Diperpanjang Dua Pekan, Anak-Anak Diizinkan Masuk Bioskop

Perpanjangan PPKM kali ini, pemerintah juga kembali menambah pelonggaran aktivitas masyarakat, seperti izin anak-anak nonton bioskop dan masuk tempat wisata di daerah PPKM Level 2-1, kapasitas bioskop dinaikkan hingga 70 persen.

Jokowi Tidak Mau Dengar Lagi Ada Pejabat Terima Suap
Indonesia
Jokowi Tidak Mau Dengar Lagi Ada Pejabat Terima Suap

COVID-19 tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

Pemerintah Diminta Bikin Skema untuk Penerima Booster yang Tak Punya Gadget
Indonesia
Pemerintah Diminta Bikin Skema untuk Penerima Booster yang Tak Punya Gadget

Legislator dapil Jawa Barat VIII itu meminta pemerintah memastikan stok vaksin yang akan digunakan untuk booster

Jabar Cuma Dapat Pasokan Vaksin 1 Juta Dosis Per Minggu
Indonesia
Jabar Cuma Dapat Pasokan Vaksin 1 Juta Dosis Per Minggu

Idealnya Jabar mendapatkan pasokan vaksin sebanyak 15 juta dosis per bulan atau 3,5 juta per minggu.

KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor
Indonesia
KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut proyek infrastruktur bermasalah di bawah kepemimpinan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Dalam mengusut itu, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Saksi yang diperiksa ialah Kepala Dinas PUPR Soebiantoro, PPK Bina Marga Dinas PUPR Heru Haerudin, tiga PNS Dinas PUPR Gantara Lenggana, Aldino Putra Perdana, serta R. Indra Nurcahya, dan Kabid Bina Marga Krisman Nugraha.

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik
Indonesia
Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat