Dewas KPK Luncurkan Aplikasi Otentik, Ini Fungsinya Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat acara peluncuran aplikasi OTENTIK di Jakarta, Kamis (24/6). Foto: MP/Humas KPK

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) meluncurkan aplikasi penanganan laporan dugaan pelanggaran tugas, wewenang, dan kode etik di lingkungan KPK yang diberi nama Otentik.

“Pada hari ini, media untuk menerima pengaduan masyarakat tersebut kita permudah dengan membuat aplikasi yang kita beri nama E-ladumas Otentik,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di di Auditorium Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (24/6).

Baca Juga

KPK Tak Bisa Minta Data Hasil TWK ke TNI AD dan BNPT

Tumpak menjelaskan, Otentik merupakan fitur pengembangan dari aplikasi KPK Whistleblower System (KWS) sebagai tindak lanjut adanya tugas Dewas KPK sebagai organ baru berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019.

"Aplikasi ini berfungsi untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pengawasan tugas dan wewenang KPK, yang dapat dilakukan secara mudah oleh masyarakat sebagai pelapor," ujar Tumpak.

KPK, kata Tumpak, menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penting meningkatkan peran tersebut dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengawasannya.

Tumpak menegaskan bahwa Dewas yang baru saja terbentuk ini, perlu menggalakan peran serta masyarakat agar tugas pengawasannya dapat beralan efektif dan efisien.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat acara peluncuran aplikasi OTENTIK di Jakarta, Kamis (24/6). Foto: MP/Humas KPK
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat acara peluncuran aplikasi OTENTIK di Jakarta, Kamis (24/6). Foto: MP/Humas KPK

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, aplikasi Otentik merupakan langkah perbaikan dalam pengelolaan laporan dugaan pelanggaran tugas, wewenang, dan kode etik yang sebelumnya dilakukan melalui email dan surat.

“Sesuai pengalaman, pengaduan yang masuk seringkali buktinya masih kurang sehingga butuh komunikasi intens. Tapi pasti prosesnya akan lama karena melalui suarat atau email. Dengan aplikasi ini, penelaah bisa langsung tek-tok-kan dengan pelapor untuk memperdalam dan melengkapi informasi yang dibutuhkan,” ungkap Albertina Ho.

Albertina menambahkan, KPK berkomitmen bahwa pengelolaan aplikasi Otentik bukan sekedar launching, tapi juga harus siap mengelolanya dengan baik. Sehinga laporan masyarakat bisa dikelola dan direspon secara cepat.

"Dengan begitu, KPK menempatkan masyarakat sebagai elemen yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pengawasannya," kata Albertina.

Adapun kemudahan aplikasi ini diantaranya masyarakat sebagai pelapor dapat mengaksesnya secara online dimana saja dan kapan saja melalui perangkat komputer atau gawai pribadinya melalui website https://kws.kpk.go.id. Pelapor hanya perlu melakukan registrasi atau log in kemudian mengisi aduan sesuai form yang telah disediakan.

Pelapor bisa merahasiakan identitasnya dan melakukan komunikasi secara intens kepada petugas E-ladumas Otentik untuk melengkapi data dan keterangan tambahan yang diperlukan. Pelapor juga bisa memantau perkembangan pengaduannya melalui aplikasi ini. (Pon)

Baca Juga

36 Pegawai Positif COVID-19, KPK Batasi Kerja Penindakan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemprov DKI Wajibkan Ojol Punya STRP Selama PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Ojol Punya STRP Selama PPKM Darurat

Diadakannya keputusan STRP untuk pengendalian mobilitas selama PPKM Darurat.

Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah
Indonesia
Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah

Perumahan, kata Erick, merupakan masalah krusial di seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan populasi lebih dari 273 juta jiwa.

Polisi Mulai Usut Dugaan Penipuan Investasi Binomo
Indonesia
Polisi Mulai Usut Dugaan Penipuan Investasi Binomo

Korban mengklaim mengalami kerugian hingga Rp 2,4 miliar.

Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran
Indonesia
Ketua DPD Minta Kepala Daerah Tidak Endapkan Anggaran

"Untuk menggerakkan roda perekonomian, daerah perlu segera melakukan belanja. Langkah itu juga untuk memulihkan ekonomi dan menghindari mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran," kata La Nyalla

Menag Sebut Semua Penghina Ajaran Agama Wajib Diproses Hukum
Indonesia
Menag Sebut Semua Penghina Ajaran Agama Wajib Diproses Hukum

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mendorong kepolisian untuk memproses hukum semua yang diduga menyampaikan ujaran kebencian.

Yasonna Tegaskan Pemerintah Siap Bahas RUU TPKS Bersama DPR
Indonesia
Yasonna Tegaskan Pemerintah Siap Bahas RUU TPKS Bersama DPR

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengamini ada tekanan dari masyarakat

Kemenag Salurkan Rp 1,3 Triliun Bagi Siswa Madrasah
Indonesia
Kemenag Salurkan Rp 1,3 Triliun Bagi Siswa Madrasah

Seluruh anggaran bantuan sosial PIP madrasah tahun ini sudah dicairkan dalam dua tahap pencairan.

Kapolri Sebut Perbedaan Jadi Hambatan Penanganan Pandemi COVID-19
Indonesia
Kapolri Sebut Perbedaan Jadi Hambatan Penanganan Pandemi COVID-19

Pemerintah tetap memperhatikan sektor perekonomian masyarakat untuk tetap bergerak

Jakarta Kembali Macet saat PPKM Level 1
Indonesia
Jakarta Kembali Macet saat PPKM Level 1

Volume kendaraan di wilayah DKI Jakarta mengalami peningkatan hingga 20 persen.

Misteri Jokowi Dilarang Ikut Konvoi Pembalap MotoGP Terjawab
Indonesia
Misteri Jokowi Dilarang Ikut Konvoi Pembalap MotoGP Terjawab

Sejak pekan lalu ramai diberitakan Presiden akan ikut parade merayakan 25 tahun kembalinya Indonesia menggelar MotoGP