Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)

Merahputih.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Di tahun 2020 kami tidak mengalami hambatan berarti, namun perlu ada pemikiran dan dipikirkan satu masalah yaitu Dewas KPK hanya punya tugas, tidak memiliki kewenangan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Hal itu disampaikan Tumpak dalam Rapat Kerja Komis III DPR dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Artidjo Bagaikan Dewi Themis, dengan Mata Tertutup Menegakkan Timbangan yang Seimbang

Dalam UU KPK, tidak ada satu pun kewenangan Dewas KPK. Namun hanya mengatur terkait tugas yang harus dijalankan Dewas.

Menurut dia, tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK ada empat yaitu pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan dan pegawai KPK; memberi izin atau tidak untuk melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan; menyusun kode etik; dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

"Lazimnya lembaga atau komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Selama ini Dewas KPK tidak mengalami hambatan karena pihaknya lakukan tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Pimpinan KPK karena memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja lembaga.

Misalnya, dalam pelaksanaan tugas kewenangan Pimpinan KPK, Dewas menjalankannya berdasarkan kesepakatan. Tiga bulan sekali lakukan koordinasi.

"Dalam evaluasi itu Dewas sampaikan laporan masyarakat tentang tugas dan pelaksanaan KPK dan ambil kesimpulan ke depan bagaimana," jelas dia.

Baca Juga:

Artidjo Alkostar di Mata Jokowi

Tumpak menegaskan pihaknya bukan meminta adanya kewenangan Dewas KPK, namun menilai perlu ada hal tersebut yang diatur dalam sebuah UU.

Menurut dia keberadaan UU KPK bukan melemahkan institusi KPK, namun banyak hal krusial di UU tersebut yang belum diatur. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri
Indonesia
Kata Ketua Komisi III soal Peluang Calon Kapolri

Politikus PDI Perjuangan ini mempersilakan jika ada pihak-pihak yang mengusulkan nama calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi
Indonesia
Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi

Soal jabatan presiden tiga periode, Mahfud menegaskan hal itu urusan partai politik dan MPR

Jokowi Pastikan Seluruh Kekuatan Dikerahkan Cari KRI Nanggala 402
Indonesia
Jokowi Pastikan Seluruh Kekuatan Dikerahkan Cari KRI Nanggala 402

Presiden Joko Widodo ikut berkomentar soal hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan utara Pulau Bali.

Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020
Indonesia
Penyelenggara Pemilu Diminta Tegakkan Kedisiplinan Protokol Kesehatan saat Pilkada 2020

Pasalnya, Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19.

Kinerja Penanganan COVID-19 di Jatim Disorot Wapres
Indonesia
Kinerja Penanganan COVID-19 di Jatim Disorot Wapres

Terkait pelaksanaan vaksinasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan dosis vaksin dari pusat telah didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan kota.

Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem
Indonesia
Anies Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

"Pulau Jawa khususnya di kawasan pesisir utara masih memiliki risiko curah hujan ekstrem," ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (22/2).

Pengamat Nilai Ganjar-SYL Opsi Pasangan Ideal di Pilpres 2024
Indonesia
Pengamat Nilai Ganjar-SYL Opsi Pasangan Ideal di Pilpres 2024

Banyak warganet yang menilai keduanya cocok disandingkan menjadi pasangan capres dan cawapres

Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai
Indonesia
Ketua DPC Minta Anies Mundur, Fraksi Gerindra: Bukan Suara Partai

Pernyataan Anies dimaksudkan agar pemerintah pusat tidak berpangku tangan terhadap persoalan pandemi jika sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek.

Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes
Indonesia
Menteri Sandiaga Usul Kelompok Prioritas Urutan Kedua Vaksin Setelah Nakes

Mereka berada di garda terdepan dalam mengembangkan dan membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif

Polda DIY Terapkan Ganjil Genap di 3 Lokasi Wisata
Indonesia
Polda DIY Terapkan Ganjil Genap di 3 Lokasi Wisata

Para pengunjung tiga destinasi wisata itu juga diwajibkan menginstal aplikasi PeduliLindungi, pada masing-masing gawai untuk memindai kode QR guna memverifikasi bukti vaksin.