Dewas KPK Hanya Punya Tugas, Tidak Memiliki Kewenangan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)

Merahputih.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK perlu memiliki kewenangan bukan hanya menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

"Di tahun 2020 kami tidak mengalami hambatan berarti, namun perlu ada pemikiran dan dipikirkan satu masalah yaitu Dewas KPK hanya punya tugas, tidak memiliki kewenangan," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Hal itu disampaikan Tumpak dalam Rapat Kerja Komis III DPR dengan Pimpinan KPK dan Dewas KPK, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Artidjo Bagaikan Dewi Themis, dengan Mata Tertutup Menegakkan Timbangan yang Seimbang

Dalam UU KPK, tidak ada satu pun kewenangan Dewas KPK. Namun hanya mengatur terkait tugas yang harus dijalankan Dewas.

Menurut dia, tugas Dewas KPK itu diatur dalam Pasal 37b UU KPK ada empat yaitu pengawasan pelaksanaan tugas dan kewenangan Pimpinan dan pegawai KPK; memberi izin atau tidak untuk melakukan penyitaan, penggeledahan, dan penyadapan; menyusun kode etik; dan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.

"Lazimnya lembaga atau komisi seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Yudisial (KY) memiliki kewenangan," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Selama ini Dewas KPK tidak mengalami hambatan karena pihaknya lakukan tugasnya berdasarkan kesepakatan dengan Pimpinan KPK karena memiliki pemikiran yang sama untuk kinerja lembaga.

Misalnya, dalam pelaksanaan tugas kewenangan Pimpinan KPK, Dewas menjalankannya berdasarkan kesepakatan. Tiga bulan sekali lakukan koordinasi.

"Dalam evaluasi itu Dewas sampaikan laporan masyarakat tentang tugas dan pelaksanaan KPK dan ambil kesimpulan ke depan bagaimana," jelas dia.

Baca Juga:

Artidjo Alkostar di Mata Jokowi

Tumpak menegaskan pihaknya bukan meminta adanya kewenangan Dewas KPK, namun menilai perlu ada hal tersebut yang diatur dalam sebuah UU.

Menurut dia keberadaan UU KPK bukan melemahkan institusi KPK, namun banyak hal krusial di UU tersebut yang belum diatur. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2
Indonesia
Ratusan Orang Kaya Mulai Ikuti Program Tax Amnesty Jilid 2

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diterima senilai Rp 21,99 miliar dari harta yang diungkapkan sebesar Rp 169,6 miliar.

Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam
Dunia
Varian COVID-19 Inggris Menyebar ke 10 Provinsi Vietnam

Wabah COVID-19 yang baru terdeteksi telah menginfeksi 276 orang di Vietnam.

Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal
Indonesia
Terminal di Yogyakarta Tetap Buka Layani Pemudik Lokal

Pasalnya, Pemda DIY tidak melarang pemudik lokal antar kabupaten dan kota di dalam provinsi DIY.

Ditengah PPKM, Penumpang KRL Jabodetabek Malah Alami Peningkatan
Indonesia
Ditengah PPKM, Penumpang KRL Jabodetabek Malah Alami Peningkatan

PT KCI juga mengajak pengguna KRL untuk tetap mematuhi arahan pemerintah dengan mengurangi mobilitas

Disebut “The King of Lip Service” Jokowi: Bentuk Ekspresi Mahasiswa
Indonesia
Disebut “The King of Lip Service” Jokowi: Bentuk Ekspresi Mahasiswa

"Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’," kata Jokowi.

Hari Ini Wapres Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Tasikmalaya
Indonesia
Hari Ini Wapres Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Tasikmalaya

Wapres lepas landas pukul 07.20 WIB dengan menggunakan Pesawat CN-295 TNI AU dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) Halim Perdanakusuma Jakarta.

Meninggal Sejak Januari, Alasan Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Baru Diumumkan
Indonesia
Meninggal Sejak Januari, Alasan Oknum Polisi Penembak Laskar FPI Baru Diumumkan

Rusdi tidak menjelaskan secara detail penyebab kecelakaan tunggal yang dialami anggota Polda Metro Jaya

Pemkot Jakpus Vaksinasi COVID-19 Lansia Tahap Pertama, Seminggu Dievaluasi
Indonesia
Pemkot Jakpus Vaksinasi COVID-19 Lansia Tahap Pertama, Seminggu Dievaluasi

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) di tiga sekolah di wilayah Menteng, Senen, dan Johar Baru.

Satgas Nemangkawi Tangkap Anggota KKB Litiron Weya
Indonesia
Satgas Nemangkawi Tangkap Anggota KKB Litiron Weya

Satuan Tugas (satgas) Nemangkawi menangkap Litiron Weya (LW), salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). LW diduga penembak Letda Inf Amran Blegur, di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.