Dewas KPK Dinilai Lambat Proses Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dinilai lamban dalam memproses dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Demikian disampaikan Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, tindakan Firli yang menggunakan helikopter mewah dalam perjalanan dari Baturaja menuju Palembang, Sumatera Selatan, jelas merupakan pelanggaran etik.

"Secara kasat mata, tindakan Firli tersebut sudah dapat dipastikan melanggar kode etik, karena menunjukkan gaya hidup hedonisme," kata Kurnia dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Baca Juga:

Pengamat: Tim Pemburu Koruptor Belum Perlu Diaktifkan Buru Djoko Tjandra

Bahkan tindakan Firli itu berpotensi melanggar hukum jika ditemukan fakta bahwa fasilitas helikopter tersebut diberikan oleh pihak tertentu sebagai bentuk penerimaan gratifikasi.

"Namun Dewas sampai saat ini tidak kunjung menjatuhkan putusan terkait dugaan pelanggaran tersebut," ujarnya.

Logo ICW (Foto: Istimewa)
Logo ICW (Foto: Istimewa)

Atas dasar tersebut, keberadaan Dewas KPK tidak dibutuhkan dalam lembaga antirasuah. Menurutnya, Dewas KPK tak lebih baik dari Deputi Pengawas Internal KPK.

Deputi Pengawas Internal KPK sempat menjatuhkan sanksi kepada dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang. Namun terkait dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri, menurut Kurnia, Dewas KPK sangat lambat.

"Melihat kinerja Dewas KPK yang tidak maksimal, maka hal ini sekaligus memperkuat fakta bahwa keberlakuan UU KPK baru tidak menciptakan situasi yang baik pada kelembagaan antirasuah," tegas dia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Kim Jong Un Hukum Koruptor dengan Dimasukkan ke Kandang Buaya

Selain itu, Dewas KPK juga abai melihat dugaan pelanggaran etik Firli saat memulangkan penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Institusi Polri. Padahal, masa kerja Kompol Rossa di lembaga antirasuah belum berakhir.

"Tentu harusnya kejadian (terhadap Kompol Rossa) ini dapat dijadikan pemantik bagi Dewas KPK untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPK," tutup Kurnia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ancam Anak Buahnya, Menteri Yasonna 'Jual'  Nama Ketua KPK
Indonesia
Ancam Anak Buahnya, Menteri Yasonna 'Jual' Nama Ketua KPK

Pada 2019, sebanyak 39 satuan kerja memperoleh predikat WBK

 Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar
Indonesia
Komisi C Desak Pemprov DKI Pangkas Anggaran Lahan RTH Bernilai Ratusan Miliar

Harusnya, kata Jupiter, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tak perlu lagi membeli lahan di tahun ini. Sebab hampir tiap tahun SKPD tersebut kerap membeli lahan, namun penggunaannya belum dimaksimalkan.

Penerapan New Normal, Polda Jateng Bentuk 284 Kampung Siaga COVID-19
Indonesia
Penerapan New Normal, Polda Jateng Bentuk 284 Kampung Siaga COVID-19

"Melalui Kampung Siaga COVID-19 ini menjadi kekuatan yang besar bagi kita untuk bersama-sama membangun komitmen, menghentikan penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah," ujar, Luthfi

Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global
Indonesia
Angka Kesembuhan Penderita Corona Indonesia di Bawah Rata-rata Global

Angka kesembuhan pasien COVID-19 secara nasional sebesar 46,06 persen.

Satpol PP Amankan Ribuan PMKS Selama Ramadan, Diciduk Jelang Buka Puasa
Indonesia
Satpol PP Amankan Ribuan PMKS Selama Ramadan, Diciduk Jelang Buka Puasa

Setelah terjaring, para PMKS itu dikirim ke dalam GOR untuk diperiksa kesehatannya

Anies Dipermalukan Anak Buahnya Sendiri Terkait Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya
Indonesia
Anies Dipermalukan Anak Buahnya Sendiri Terkait Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Dosen Universitas Trisakti ini mengatakan, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu percaya dengan anak buahnya sendiri.

Tokoh Agama Diminta Aktif Tanggulangi Corona, Bukan Malah Menghakimi
Indonesia
Tokoh Agama Diminta Aktif Tanggulangi Corona, Bukan Malah Menghakimi

Peranan tokoh agama sangat penting karena sebagai panutan

KKP Kembali Tangkap 5 Kapal Asing Pencuri Ikan di Perairan Indonesia
Indonesia
KKP Kembali Tangkap 5 Kapal Asing Pencuri Ikan di Perairan Indonesia

Edhy menerangkan, penangkapan 5 KIA itu dilakukan di 3 lokasi berbeda dalam waktu yang hampir berdekatan.

Peneliti LIPI: Bukan Alquran, Amendemen UUD 1945 Bisa Dilakukan
Indonesia
Peneliti LIPI: Bukan Alquran, Amendemen UUD 1945 Bisa Dilakukan

Wacana terkait pemilihan presiden oleh MPR harus dikaji untuk memprediksi bagaimana dampak positif dan negatif dari sistem pemilihan.

Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya
Indonesia
Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut calon kepala daerah yang akan diusung partai itu dalam pilkada tahun ini.