Dewas KPK Diminta Awasi Penanganan Kasus Suap Bansos Peneliti ICW Kurnia Ramadhana. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) diminta untuk mengawasi penanganan kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat eks Mensos Juliari Peter Batubara.

Permintaan ini disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memastikan tidak adanya upaya sistematis dari pihak manapun, termasuk internal KPK untuk menghalangi penanganan kasus ini.

"ICW meminta kepada Dewan Pengawas untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara ini. Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik," kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (15/2).

Baca Juga

Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos

ICW juga mengingatkan internal KPK, termasuk pimpinan dan pejabat lainnya untuk tidak menghambat proses dengan melokalisir kasus suap ini berhenti pada Juliari Batubara.

"ICW mengingatkan agar jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu Pimpinan, Deputi, atau pun Direktur, yang berupaya ingin melokalisir penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara," tegas dia.

Permintaan kepada Dewas dan peringatan kepada pejabat KPK disampaikan lantaran ICW menilai lembaga antirasuah terkesan enggan memanggil sejumlah pihak yang diduga mengetahui kasus ini, termasuk mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus.

Tim penyidik sempat menjadwalkan memeriksa Ihsan Yunus pada Rabu (27/1). Namun, pemeriksaan itu urung dilakukan lantaran Ihsan mengklaim belum menerima surat panggilan dari penyidik. Hingga kini, tim penyidik belum menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Ihsan Yunus.

Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: istimewa

"Sampai saat ini KPK terlihat enggan untuk memanggil beberapa orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait pengadaan bansos. Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," ujarnya.

Padahal, kata Kurnia, terdapat sejumlah hal yang sudah sepatutnya didalami dan dikembangkan tim penyidik terkait kasus ini. Salah satunya mengenai alasan Kementerian Sosial memberikan proyek pengadaan jutaan paket sembako pada korporasi-korporasi tertentu.

Kurnia melanjutkan, berdasarkan regulasi LKPP, penunjukan langsung dalam keadaan darurat dapat dibenarkan jika korporasi tersebut pernah terlibat dalam pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama.

Namun, berdasarkan pengamatan ICW, ada beberapa korporasi yang baru berdiri kemudian langsung mendapatkan proyek sembako dari Kemensos.

"Bukankah itu sebuah kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut? Apakah ada unsur nepotisme karena mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Juliari?," tutup dia.

Baca Juga:

Hoaks Vaksinasi COVID-19 Dikemas Dengan Bahasa Emosional

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka. Ketiganya diduga sebagai pihak penerima suap. KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka yakni Ardian IM dan Harry Sidabuke yang diduga sebagai pemberi suap.

Juliari bersama Adi dan Matheus diduga menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemensos dalam pengadaan paket bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UTBK UNS Surakarta Diikuti 22.385 orang, 5 Disabilitas Ikut Mendaftar
Indonesia
UTBK UNS Surakarta Diikuti 22.385 orang, 5 Disabilitas Ikut Mendaftar

Untuk UTBK di UNS dilaksanakan di 14 lokasi ujian dengan total 43 ruang. Seluruh ruangan itu berkapasitas 830 peserta per sesi atau 1.660 peserta per hari atau dua sesi.

Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia
Indonesia
Polisi Masih 'Tertutup' soal Penangkapan Reza Artamevia

"Sampai saat ini masih diperiksa secara intensif," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

Pertanian Tak Terpengaruh COVID-19, Mentan: Akselerasi Harus Ditingkatkan
Indonesia
Pertanian Tak Terpengaruh COVID-19, Mentan: Akselerasi Harus Ditingkatkan

Akselerasi sangat penting mengingat pertanian adalah salah satu sumber ekonomi masyarakat banyak.

Tiga Anggota Korps Bhayangkara Lolos Seleksi Direktur Penyidikan KPK
Indonesia
Tiga Anggota Korps Bhayangkara Lolos Seleksi Direktur Penyidikan KPK

"Dari 10 kandidat Dirdik, yang lanjut ke tahapan berikutnya yakni 3 orang yaitu Setyo Budiyanto, Nazirwan Adji Wibowo dan Didik Agung Widjanarko," kata Ali Fikri

Pemprov DKI Larang ASN Bukber Selama Ramadan
Indonesia
Pemprov DKI Larang ASN Bukber Selama Ramadan

SekdaDKI mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan pemprov untuk tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama (bukber).

Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat Yang Ambruk
Indonesia
Jokowi Tinjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat Yang Ambruk

Sementara itu, berdasarkan laporan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BNPB per 18 Januari 2021 pukul 20.00 WIB, tercatat 84 orang meninggal dunia akibat gempa ini.

83 Persen Pasien Sembuh, Klaster Secapa TNI AD Tersisa 215 Orang
Indonesia
83 Persen Pasien Sembuh, Klaster Secapa TNI AD Tersisa 215 Orang

Dari total 1.308 pasien positif COVID-19 di Secapa AD, sudah berkurang 1.093 orang atau 83,5 persen sudah menjadi negatif

Sandiaga Uno Sebut Djoko Santoso Sosok Jenderal Ahli Strategi
Indonesia
Sandiaga Uno Sebut Djoko Santoso Sosok Jenderal Ahli Strategi

Terutama saat Pilkada DKI 2017 lalu saat ia berpasangan dengan Anies Baswedan.

Aktivitas Merapi Mulai Menurun, Ratusan Pengungsi Asal Klaten Dipulangkan
Indonesia
Aktivitas Merapi Mulai Menurun, Ratusan Pengungsi Asal Klaten Dipulangkan

"Warga memilih pulang dengan alasan karena terlalu lama tinggal di tempat pengungsian. Kami bisa memahami itu supaya warga tidak jenuh," ujar Anwar.

Ratusan Rumah Rusak Pascagempa M6,8 Maluku Utara
Indonesia
Ratusan Rumah Rusak Pascagempa M6,8 Maluku Utara

"Masih terdapat masyarakat yang bertahan di dataran ketinggian atau di rumah saudara karena trauma," ujarnya.