Dewas KPK Didorong Limpahkan Hasil Pemeriksaan Etik Lili Pintauli ke Penegak Hukum Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (ANTARA/Humas KPK)

MerahPutih.com - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM mendorong Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) melimpahkan hasil pemeriksaan etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke penegak hukum untuk diproses.

Peneliti Pukat UGM Zanur Rohman menilai perbuatan Lili yang dinyatakan terbukti melakukan komunikasi dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial mengarah pada indikasi pelanggaran pidana.

Baca Juga

MAKI Sebut Penegak Hukum Bisa Proses Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

"Perbuatan Lili sangat berbahaya jika ia tetap di KPK. Perbuatan Lili sudah mengarah kepada ciri-ciri pelanggaran pidana yang serius," kata Zaenur, Kamis (2/9).

Zaenur menekankan terdapat larangan bagi pimpinan KPK untuk menjalin kontak dengan pihak yang perkaranya tengah ditangani lembaga antirasuah sesuai Pasal 36 UU KPK.

Lili yang menjalin komunikasi dengan Syahrial terkait perkara sang wali kota itu, terancam pidana lima tahun penjara sesuai Pasal 65 UU KPK.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menjalani sidang pembacaan putusan pelanggaran etik di hadapan majelis etik di gedung KPK Jakarta, Senin (30/8) (Humas KPK)

Selain itu, menurut dia, Dewas juga perlu meneruskan hasil pemeriksaan ke KPK jika terdapat indikasi tindak pidana korupsi jual beli kasus dalam perkara etik Lili.

"Ini kalau tidak ditindaklanjuti dari sisi pidana menunjukkan ada sikap permisif terhadap pelanggaran di internal KPK dan itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap KPK," tegas dia.

Zaenur pun berharap KPK bisa menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pasal 36 Jo Pasal 65 UU KPK yang dilakukan Lili.

Diketahui Dewas KPK memutuskan Lili Pintauli terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

Baca Juga

KPK Diminta Dalami Potensi Suap Komunikasi Lili Pintauli dengan Walkot Tanjungbalai

"Mengadili menyatakan terperiksa lili pintauli siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK," kata Tumpak saat membacakan amar putusan, Senin (30/8).

Dalam menjatuhkan sanksi Dewas KPK mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Untuk hal meringankan Lili dianggap mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi Etik. Sementara untuk hal yang memberatkan Lili disebut tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC
Indonesia
Penyebab Elektabilitas PDIP dan PSI Teratas di DKI Versi JRC

Dua parpol tersebut yang paling gencar mengangkat persoalan yang menjadi polemik

Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)

Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua
Indonesia
Pelabelan KKB Jadi Kelompok Teror Dinilai Perparah Konflik di Papua

kebijakan pemerintah yang memberikan label teroris kepada KKB justru semakin mempertegas pendekatan keamanan

Larangan Mudik Lebaran, Polda Jateng Antisipasi 14 titik Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Polda Jateng Antisipasi 14 titik Perbatasan

Ia tidak ingin muncul klaster baru di Jawa Tengah akibat mudik

Habiskan Anggaran Rp200 Juta, Jembatan Kecil di Gresik Jadi Perbincangan Warganet
Indonesia
Habiskan Anggaran Rp200 Juta, Jembatan Kecil di Gresik Jadi Perbincangan Warganet

Lokasi jembatan tepatnya di Desa Wadak Kidul, Kecamatan Duduksampeyan, Gresik.

Politisi Senayan Jadi Ketua Panpel dan Pengarah Formula E Jakarta
Indonesia
Politisi Senayan Jadi Ketua Panpel dan Pengarah Formula E Jakarta

Keputusan tersebut diungkapkan Gubernur Anies setelah pertemuan antara Co-founder Formula E, Alberto Longo; Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto; Ketua Umum IMI, Bamsoet; dan Sekjen IMI, Ahmad Sahroni.

Jokowi Tidak Mau Dengar Lagi Ada Pejabat Terima Suap
Indonesia
Jokowi Tidak Mau Dengar Lagi Ada Pejabat Terima Suap

COVID-19 tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

Polda Metro Jaya Tunda Mediasi Haris Azhar dengan Luhut
Indonesia
Polda Metro Jaya Tunda Mediasi Haris Azhar dengan Luhut

"Jadi kami memenuhi undangan dari penyidik Siber Polda Metro Jaya, sudah ketemu dengan penyidik dan ternyata acara hari ini ditunda oleh penyidik, ditunda untuk waktu yang belum ditentukan," ujar pengacara Haris, Pieter Ell

Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham
Indonesia
Partai Berkarya Versi Tommy Soeharto Menang Banding Lawan Menkumham

Partai Berkarya versi Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menang banding atas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly.

Prabowo Bentuk Pasukan Khusus Kawal Menhan dan Tamu VVIP
Indonesia
Prabowo Bentuk Pasukan Khusus Kawal Menhan dan Tamu VVIP

Menhan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus Kementerian Pertahanan (Denwalsus Kemenhan).