Dewas KPK Didesak Usut Bocornya Informasi Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada pegawai internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membocorkan informasi penggeledahan Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Jumat (9/4) pekan lalu.

Untuk itu, ICW mendesak Dewan Pengawas KPK mengusut dugaan bocornya informasi penggeledahan tersebut. PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Selain itu, ICW juga meminta KPK mengusut dugaan adanya merintangi penyidikan atau obstruction of justice lantaran dugaan bocornya informasi penggeledahan tersebut menghambat kerja tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

"ICW merekomendasikan adanya tindakan konkret dari KPK. Mulai dari pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewas dan penyelidikan terkait tindakan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (12/4).

Menurut Kurnia, dugaan adanya pegawai internal KPK yang membocorkan informasi rencana penggeledahan bukan kali pertama terjadi. Hal serupa, kata dia, pernah terjadi dalam pengusutan perkara suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial.

Kurnia menyebut, bocornya informasi penggeledahan merupakan dampak buruk berlakunya Undang-undang (UU) KPK baru. Sebagaimana diketahui, dalam UU Nomor 19 Tahun 19 tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik mesti melalui mekanisme perizinan di Dewas.

Hal ini memperlambat langkah penyidik. Dicontohkan, ketika penyidik ingin menggeledah gedung A, akan tetapi barang bukti sudah dipindahkan ke gedung B. Maka, penyidik tidak bisa langsung menggeledah gedung B, sebab mesti melalui administrasi izin ke Dewas.

"Berbeda dengan apa yang diatur dalam pasal 34 KUHAP, regulasi itu menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan, setelahnya baru melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri," ujarnya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

Dewas KPK mengaku siap menangani dugaan ini. Pasalnya kebocoran informasi dalam upaya mencari bukti di dua lokasi terkait kasus dugaan suap Ditjen Pajak di Kalsel, salah satunya di kantor PT Jhonlin Baratama tidak boleh dibiarkan karena menghambat penegakan hukum.

"Ya, harus diusut," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (9/4).

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu).

Baca Juga:

Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

Namun, dari penggeledahan di dua lokasi tersebut, tim penyidik tak menemukan barang bukti yang dicari. Lembaga antikorupsi menduga terdapat pihak yang sengaja menghilangkan barang-barang bukti tersebut.

"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," kata Ali.

Untuk itu, KPK mengultimatum akan menjerat pihak yang sengaja menghilangkan barang bukti. Pihak tersebut dapat dijerat dengan pasal 21 UU Tipikor tentang merintangi proses penyidikan.

"KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 UU Tipikor," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Gibran Mulai Rumuskan Penyekatan
Indonesia
Waspada Ledakan Kasus COVID-19 Gelombang Ketiga, Gibran Mulai Rumuskan Penyekatan

Pemkot tidak akan membatasi kegiatan masyarakat saat libur Natal dan Tahun Baru nanti dan untuk anggaran penanganan COVID-19 tahun depan pihaknya hanya menganggarkan dana sebesar Rp 40 miliar.

Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi
Indonesia
Ridwan Kamil Perintahkan Rumah Dinas Bupati Wali Kota Jadi Tempat Vaksinasi

"Kalau Gedung Pakuan dipakai untuk tempat vaksinasi, maka wali kota dan bupati di Jabar dapat melakukan hal yang sama," ucap RK,

Uji Coba Sekolah Tatap Muka Bandung, Ada Sekolah Hanya Dihadiri 11 Murid
Indonesia
Uji Coba Sekolah Tatap Muka Bandung, Ada Sekolah Hanya Dihadiri 11 Murid

Ada 330 sekolah yang layak menyelenggarakan PTMT. Mulai dari setingkat TK hingga selevel SMA baik negeri ataupun swasta termasuk sekolah formal di bawah Kementerian Agama.

Eks Wakil Ketua DPD dan Kapolda NTB, Farouk Muhammad Berpulang
Indonesia
Eks Wakil Ketua DPD dan Kapolda NTB, Farouk Muhammad Berpulang

Farouk Muhammad merupakan Senator DPD yang pernah mengenyam pendidikan Akabri

Puluhan Pegawainya Terpapar COVID-19, Sandiaga Uno Terapkan WFH
Indonesia
Puluhan Pegawainya Terpapar COVID-19, Sandiaga Uno Terapkan WFH

Kebijakan WFH diberlakukan setelah puluhan pegawai Kemenparekraf terkonfirmasi positif COVID-19.

Survei: Kalahkan Risma, Elektabilitas Anies di Pilgub DKI 42,5 Persen
Indonesia
Survei: Kalahkan Risma, Elektabilitas Anies di Pilgub DKI 42,5 Persen

Median merilis hasil survei persaingan ketat perebutan kursi jabatan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta.

Ratusan Orang Terpapar COVID-19 Hasil Penyekatan Suramadu Dirawat di RSLI Indrapura
Indonesia
Ratusan Orang Terpapar COVID-19 Hasil Penyekatan Suramadu Dirawat di RSLI Indrapura

Penanggung Jawab RSLI Surabaya Laksma TNI Dewa Gede Nalendra mengatakan, dengan kondisi pasien sudah lebih dari 300 orang maka dilakukan upaya antisipatif.

Sempat Kabur dari Pemeriksaan, Terduga Teroris Kembali Ditangkap Densus 88
Indonesia
Sempat Kabur dari Pemeriksaan, Terduga Teroris Kembali Ditangkap Densus 88

AS berhasil melarikan diri dari ruang pemeriksaan Polda Babel pada Kamis (1/7) dini hari

Pengusaha Hotel dan Restoran di Bandung Dibolehkan Gelar Safari Ramadan
Indonesia
Pengusaha Hotel dan Restoran di Bandung Dibolehkan Gelar Safari Ramadan

Para pengusaha hotel dan restoran agar tetap semangat pada kondisi keterpurukan diterpa pandemi COVID-19.

Pembangunan IKN Diklaim Didukung Ormas, LSM dan Tokoh Adat
Indonesia
Pembangunan IKN Diklaim Didukung Ormas, LSM dan Tokoh Adat

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia mengklaim, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh adat setempat mendukung pembangunan ibu kota baru.