Dewas KPK Didesak Usut Bocornya Informasi Penggeledahan PT Jhonlin Haji Isam Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada pegawai internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membocorkan informasi penggeledahan Kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Jumat (9/4) pekan lalu.

Untuk itu, ICW mendesak Dewan Pengawas KPK mengusut dugaan bocornya informasi penggeledahan tersebut. PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Selain itu, ICW juga meminta KPK mengusut dugaan adanya merintangi penyidikan atau obstruction of justice lantaran dugaan bocornya informasi penggeledahan tersebut menghambat kerja tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga:

Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

"ICW merekomendasikan adanya tindakan konkret dari KPK. Mulai dari pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewas dan penyelidikan terkait tindakan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Tipikor, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (12/4).

Menurut Kurnia, dugaan adanya pegawai internal KPK yang membocorkan informasi rencana penggeledahan bukan kali pertama terjadi. Hal serupa, kata dia, pernah terjadi dalam pengusutan perkara suap pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial.

Kurnia menyebut, bocornya informasi penggeledahan merupakan dampak buruk berlakunya Undang-undang (UU) KPK baru. Sebagaimana diketahui, dalam UU Nomor 19 Tahun 19 tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik mesti melalui mekanisme perizinan di Dewas.

Hal ini memperlambat langkah penyidik. Dicontohkan, ketika penyidik ingin menggeledah gedung A, akan tetapi barang bukti sudah dipindahkan ke gedung B. Maka, penyidik tidak bisa langsung menggeledah gedung B, sebab mesti melalui administrasi izin ke Dewas.

"Berbeda dengan apa yang diatur dalam pasal 34 KUHAP, regulasi itu menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan, setelahnya baru melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri," ujarnya.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Humas KPK)

Dewas KPK mengaku siap menangani dugaan ini. Pasalnya kebocoran informasi dalam upaya mencari bukti di dua lokasi terkait kasus dugaan suap Ditjen Pajak di Kalsel, salah satunya di kantor PT Jhonlin Baratama tidak boleh dibiarkan karena menghambat penegakan hukum.

"Ya, harus diusut," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Diketahui, tim penyidik KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu dan sebuah lokasi lainnya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Jumat (9/4).

Penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan suap terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu).

Baca Juga:

Usut Kasus Suap Pajak, KPK Geledah Kantor Jhonlin Baratama

Namun, dari penggeledahan di dua lokasi tersebut, tim penyidik tak menemukan barang bukti yang dicari. Lembaga antikorupsi menduga terdapat pihak yang sengaja menghilangkan barang-barang bukti tersebut.

"Di dua lokasi tersebut, tidak ditemukan bukti yang dicari oleh KPK karena diduga telah sengaja dihilangkan oleh pihak-pihak tertentu," kata Ali.

Untuk itu, KPK mengultimatum akan menjerat pihak yang sengaja menghilangkan barang bukti. Pihak tersebut dapat dijerat dengan pasal 21 UU Tipikor tentang merintangi proses penyidikan.

"KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan yang sedang berlangsung dapat diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 21 UU Tipikor," tegas dia. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Samin Tan, KPK Panggil Direktur Borneo Lumbung Energy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Negatif COVID-19, Pedagang Pasar Kembang Solo Syukuran Potong Nasi Tumpeng
Indonesia
Negatif COVID-19, Pedagang Pasar Kembang Solo Syukuran Potong Nasi Tumpeng

DKK Solo melakukan rapid test massal di pasar tradisoonal Solo pada akhir Mei sampai awal Juni

78 Wisatawan Reaktif Rapid Test Dalam Operasi Gabungan
Indonesia
78 Wisatawan Reaktif Rapid Test Dalam Operasi Gabungan

78 wisatawan reaktif rapid test dalam operasi gabungan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Provinsi Jabar dan kabupaten/kota di 14 daerah.

Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK
Indonesia
Tak Terima Kekalahan, Machfud-Mujiaman Gugat Hasil Pilkada Surabaya ke MK

"Perjuangan belum selesai. Bagi saya, langkah hukum di MK tidak sekedar menang atau kalah dalam pemilihan kepala daerah," ujar Machfud Arifin

Selandia Baru Cabut Pembatasan
Indonesia
Selandia Baru Cabut Pembatasan

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan, pembatasan Auckland akan ditinjau minggu depan.

Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak
Indonesia
Politik Uang Bakal Makin Marak saat Pilkada Serentak

Perlu kerja sma tiga lembaga negara, yakni KPU, Bawaslu, dan KPK dalam melakukan mitigasi dugaan pelanggaran pidana politik uang.

Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu
Indonesia
Baleg Belum Terima Surat Resmi Fraksi Tolak Revisi UU Pemilu

Baleg baru melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang pakar untuk meminta masukan terkait RUU Pemilu.

Demi Akses Internet Cepat, Siswa di Sidoarjo Belajar di Warkop
Indonesia
Demi Akses Internet Cepat, Siswa di Sidoarjo Belajar di Warkop

"Selain itu, kita juga bisa belajar sambil nikmati minuman dingin di sini. Apalagi kalau wifi an di sini juga gratis tanpa biaya tambahan lagi," ucap Ardian

Komentari Status Red Notice Djoko Tjandra Hilang, Jaksa Agung: Itu Selamanya Sampai Tertangkap
Indonesia
Komentari Status Red Notice Djoko Tjandra Hilang, Jaksa Agung: Itu Selamanya Sampai Tertangkap

Red notice terhadap Djoko sudah diajukan ke Interpol sejak 2009.

Korupsi Lahan, Wakil Direktur Adonara Propertindo Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Korupsi Lahan, Wakil Direktur Adonara Propertindo Mangkir dari Panggilan KPK

Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/3).

ASN Jabar Dilarang Keluar Kota saat Libur Isra Mikraj dan Nyepi
Indonesia
ASN Jabar Dilarang Keluar Kota saat Libur Isra Mikraj dan Nyepi

ASN dilarang bepergian ke luar daerah saat libur Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943, Rabu (10/3) sampai Minggu (14/3).