Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewas memberikan izin tertulis kepada KPK terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Baca Juga

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

Hal senada dikatakan Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak menyebut Dewas tidak akan lagi menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," ujar Tumpak.

Tumpak mengaku belum mengetahui sejauh mana pengaruh putusan itu terhadap kerja KPK. Namun, dia berharap putusan itu semakin memperkuat kerja KPK dalam menindak korupsi.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan. Harapannya tentu akan lebih baik," pungkas Tumpak.

KPK
Logo KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya MK menyatakan penyidik KPK tidak perlu izin dari Dewas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5).

"Tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5)

Ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas tercantum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47.

Tindakan penyadapan, kata Aswanto, memang sangat terkait dengan hak privasi seseorang. Maka, penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan.

Kendati begitu, kontrol tersebut bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewas kepada pimpinan KPK, atau seolah-olah pimpinan KPK menjadi subordinat dari dewan pengawas. (Pon)

Baca Juga

Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Palestina Masih Memanas, Ribuan Aparat Kembali Jaga Kedubes AS
Indonesia
Palestina Masih Memanas, Ribuan Aparat Kembali Jaga Kedubes AS

Pengamanan akai fokus pada upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Mengingat adanya pengumpulan massa.

Kedubes Prancis Dijaga Ketat Aparat Kepolisian
Indonesia
Kedubes Prancis Dijaga Ketat Aparat Kepolisian

Polisi memastikan pengamanan di Kedubes Prancis diperketat pasca-kontroversi ucapan Presiden Emanuel Macron.

Polda Metro Gagalkan Pemudik yang Bersembunyi di Truk Muatan Sayur
Indonesia
Polda Metro Gagalkan Pemudik yang Bersembunyi di Truk Muatan Sayur

“Pukul 01.05, Polri amankan kendaraan truk bermuatan sayur yang juga membawa Pemudik di KM 31 Tol Cikarang arah ke Cikampek,” demikian keterangan di akun Instagram @tmcpoldametro, Kamis (6/5).

LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan
Indonesia
LPSK Persilakan Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai elemen masyarakat.

Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan  Djoko Tjandra
Indonesia
Propam Selidiki Dugaan Surat Jalan Djoko Tjandra

Djoko sempat dikabarkan berada di Papua Nugini pada 2009. Lalu dalam beberapa waktu lalu, berada di Indonesia untuk mengurus KTP Elektronik dan mendapatkan paspor baru di Jakarta.

Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik
Indonesia
Kasih Subsidi Pegawai, Jokowi Targetkan Daya Beli Masyarakat Naik

Mengingat, akibat pandemi COVID-19 seluruh sektor terganggu termasuk kebutuhan masyarakat.

Benda Diduga Bom Gegerkan Kantor DPRD Kota Kediri
Indonesia
Benda Diduga Bom Gegerkan Kantor DPRD Kota Kediri

Sebuah benda mencurigakan yang diduga bom mengegerkan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, jalan Mayor Bismo 21, Senin (12/4).

Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan
Indonesia
Ganjil-Genap Perdana di Bogor, Kendaraan yang Melanggar bakal Diputarbalikkan

Kota Bogor tengah mempersiapkan kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap untuk kendaraan roda dua dan roda empat.

Puncak Mudik Diprediksi Berlangsung H-2 Lebaran
Indonesia
Puncak Mudik Diprediksi Berlangsung H-2 Lebaran

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperediksi 109.327 kendaraan diprediksi bakal meninggalkan Jabotabek pada H-2 Lebaran 2021 atau Selasa (11/5).

Pasar Harjodaksino Ditutup akibat COVID-19, Pedagang Tetap Nekat Jualan
Indonesia
Pasar Harjodaksino Ditutup akibat COVID-19, Pedagang Tetap Nekat Jualan

Pedagang berpindah berjualan di sepanjang Jalan Ir Soekarno, Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.