Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut kewenangan Dewas memberikan izin tertulis kepada KPK terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Baca Juga

Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas

Hal senada dikatakan Ketua Dewas, Tumpak Hatorangan Panggabean. Tumpak menyebut Dewas tidak akan lagi menerbitkan izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Tentunya kita harus menghormati putusan MK yang sejak diucapkan telah mulai berlaku dan selanjutnya Dewas tidak menerbitkan izin sadap, geledah dan sita lagi. Tiga tugas lain dari Dewas tetap dilaksanakan secara efektif," ujar Tumpak.

Tumpak mengaku belum mengetahui sejauh mana pengaruh putusan itu terhadap kerja KPK. Namun, dia berharap putusan itu semakin memperkuat kerja KPK dalam menindak korupsi.

"Tentang apakah KPK akan menjadi lebih kuat dengan dicabutnya tugas Dewas memberikan izin tersebut, tentunya kita lihat dalam pelaksanaannya ke depan. Harapannya tentu akan lebih baik," pungkas Tumpak.

KPK
Logo KPK. (Foto: Antara)

Sebelumnya MK menyatakan penyidik KPK tidak perlu izin dari Dewas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan.

Hal tersebut disampaikan hakim konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan dalam putusan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 mengenai uji materiil Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Selasa (4/5).

"Tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan kepada Dewan Pengawas," kata Aswanto di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5)

Ketentuan yang mengatur penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan perlu mendapat izin dari Dewan Pengawas tercantum dalam Pasal 12B, Pasal 37B ayat (1) huruf b, dan Pasal 47.

Tindakan penyadapan, kata Aswanto, memang sangat terkait dengan hak privasi seseorang. Maka, penggunaannya harus dengan pengawasan yang cukup ketat. Dengan demikian, penyadapan yang dilakukan KPK tidak boleh dipergunakan tanpa adanya kontrol atau pengawasan.

Kendati begitu, kontrol tersebut bukan dalam bentuk izin yang berkonotasi ada intervensi dalam penegakan hukum oleh Dewas kepada pimpinan KPK, atau seolah-olah pimpinan KPK menjadi subordinat dari dewan pengawas. (Pon)

Baca Juga

Novel dan Sejumlah Pegawai 'Dirancang' Tak Lulus Tes ASN, ICW: Untuk Bunuh KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya
Indonesia
KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Direktur Pengembangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis.

Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos
Indonesia
Warga Tolak Vaksinasi COVID-19, Wagub DKI: Didenda dan Tidak Dikasih Bansos

"Jadi, sudah didenda, enggak dikasih bansos," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Kasus e-KTP, KPK Periksa Eks Bos Sandipala Arthaputra
Indonesia
Kasus e-KTP, KPK Periksa Eks Bos Sandipala Arthaputra

Dia akan diperiksa untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Terkait Potongan Vonis Koruptor Jiwasraya
Indonesia
Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Terkait Potongan Vonis Koruptor Jiwasraya

Kejagung diminta untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait potongan vonis koruptor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari yang semula seumur hidup menjadi hanya 20 tahun penjara.

Rutan Klas I Depok Lakukan Pemeliharaan Instalasi Listrik
Indonesia
Rutan Klas I Depok Lakukan Pemeliharaan Instalasi Listrik

Kami langsung memeriksa instalasi listrik yang ada di blok-blok hunian

Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

Eks caleg Gerindra Miftah Nur Sabri turut diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini.

Geledah Rumah Dodi Alex Noerdin, KPK Amankan Uang Hingga Dokumen
Indonesia
Geledah Rumah Dodi Alex Noerdin, KPK Amankan Uang Hingga Dokumen

"Tim Penyidik Sabtu (23/10) telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di dua lokasi berbeda yang berada diwilayah Kota Palembang," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Penambahan Kasus COVID-19 Kamis (20/1) di Atas 2 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Kamis (20/1) di Atas 2 Ribu

Angka positivity rate harian COVID-19 hari ini tercatat 1,15 persen atau masih sama seperti kemarin

Kilang Minyak Cilacap Milik Pertamina Terbakar
Indonesia
Kilang Minyak Cilacap Milik Pertamina Terbakar

Kebakaran melanda area Pertamina Refinery Unit (RU) IV Cilacap, Jawa Tengah, Jumat (11/6) malam.

Ditilang karena Knalpot Bising, Pengendara Motor Sport Datangi Kantor Polisi
Indonesia
Ditilang karena Knalpot Bising, Pengendara Motor Sport Datangi Kantor Polisi

Video viral di media sosial yang memperlihatkan rombongan sepeda motor sport yang ditilang pihak kepolisian karena menggunakan knalpot bising.