Dewas Hapus Nilai Religiusitas dalam Kode Etik KPK Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (Foto: ANTARA)

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pimpinan KPK telah merampungkan draft kode etik yang baru. Hal ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang KPK.

Kode etik yang baru ini berlaku untuk Dewas, Pimpinan dan Pegawai KPK yang keseluruhannya disebut sebagai Insan KPK. Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan, terdapat tiga hal mendasar yang tercantum dalam Kode Etik KPK.

Baca Juga

Tumpak Panggabean: Omong Kosong Dewas Dianggap Menghambat Kinerja KPK

"Pertama, Dewan Pengawas KPK telah menyusun dan menetapkan Kode Etik Pimpinan dan Pegawai KPK," kata Tumpak sebagaimana dikutip dari laman KPK, Senin (9/3).

Kedua, Dewan Pengawas KPK akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam UU ini. Ketiga, Dewan Pengawas KPK juga menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai.

KPK
Gedung KPK. Foto: ANTARA

Namun, terdapat perbedaan antara kode etik yang baru ini dengan kode etik sebelumnya. Dalam kode etik yang baru, persidangan kode etik bila terjadi pelanggaran, pegawai dan pimpinan KPK akan disidang oleh dewan pengawas.

Sedangkan bila dewan pengawas melakukan pelanggaran, maka akan disidang oleh Majelis Kehormatan Kode Etik. Pada kode etik KPK sebelumnya, pegawai disidang oleh DPP, sedangkan pimpinan oleh Komite Etik.

Baca Juga

Legislator PDIP Tuntut Dewas Audit KPK, Artidjo Alkostar Buka Suara

Perbedaan lainnya, kode etik KPK yang baru, berlaku sama bagi semua insan KPK, yaitu dewan pengawas, pimpinan dan pegawai. Sedangkan pada kode etik sebelumnya, terdapat tambahan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku secara khusus bagi pimpinan dan penasihat.

Seperti kode etik KPK sebelumnya yang memuat lima nilai dasar lembaga, yakni keadilan, profesional, kepemimpinan, religiusitas dan integritas. Pada kode etik yang baru, nilai religiusitas diganti dengan nilai sinergi. Nilai religiusitas yang sebelumnya disebut secara eksplisit, dianggap melekat dan meresap ke dalam setiap insan manusia serta memayungi seluruh nilai dasar yang ada.

Perubahan nilai sinergi ini merupakan wujud penjelasan UU No. 19 Tahun 2019 bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, KPK harus menjadikan aparat penegak hukum lain sebagai counterpart KPK.

“Sinergi bukan berarti kompromi dan sinergi tidak menghilangkan independensi insan KPK,” ungkap Tumpak.

Ketua Dewas KPK Tumpak Pangabean bantah pihaknya hambat kinerja KPK
Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/12) (Desca Lidya Natalia)

Tumpak menjelaskan, nilai sinergi dalam Kode Etik KPK, di antaranya saling berbagi informasi, pengetahuan dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.

Sementara itu, anggota Dewan Pengawas KPK Harjono menjelaskan mengenai sanksi pelanggaran kode etik. Penerapan sanksi dilakukan, jika terdapat pelanggaran kode etik mulai dari jenis pelanggaran ringan, sedang dan berat.

“Diklasifikasikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat berdasarkan pada dampak atau kerugian yang ditimbulkan terhadap kedeputian atau sekretariat jenderal, komisi, dan atau negara,” ujarnya.

Baca Juga

Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK Soal Keberadaan Harun Masiku

Sanksi ringan dimulai dengan teguran lisan dengan masa hukuman minimal satu hingga enam bulan. Sanksi sedang berupa pemotongan gaji pokok mulai 10 hingga 20 persen dalam kurun waktu enam bulan. Sanksi berat minimal yang bisa diterapkan adalah pemotongan gaji pokok 30 persen selama setahun dan hukuman maksimal diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai KPK.

Hal baru pada sanksi bagi pelanggar kode etik KPK adalah diumumkannya keputusan penjatuhan sanksi melalui portal internal oleh Sekjen dan eksekusi dituangkan dalam berita acara. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'
Indonesia
UU Ciptaker Diharap Beri Kepastian Hukum di Tengah Regulasi yang 'Overload'

Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

 Hujan Lebat Kembali Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 2
Indonesia
Hujan Lebat Kembali Guyur Jakarta, Pintu Air Manggarai Siaga 2

Tidak hanya Pintu Air Manggarai tiga pintu air lainnya yang terhubung dengan Banjir Kanal Barat, Sungai Sunter dan aliran Ciliwung lainnya turut berstatus siaga.

Bupati Bogor Akui Tak Punya Kekuatan Tindak Kerumunan FPI di Megamendung
Indonesia
Bupati Bogor Akui Tak Punya Kekuatan Tindak Kerumunan FPI di Megamendung

Ade Yasin mengaku akan kooperatif memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat

Anies Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Anies Tampung Aspirasi Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja

Anies Baswedan menampung aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa memprotes Undang-undang (UU) Omnibus Law.

Waspada, Jakarta Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sore Ini
Indonesia
Waspada, Jakarta Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang Sore Ini

BMKG mngeluarkan peringatan dini cuaca terkait potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Jakarta, Selasa (18/8) sore.

Prabowo Ingatkan Saat Ini Bukan Saatnya Cari Kelemahan
Indonesia
Prabowo Ingatkan Saat Ini Bukan Saatnya Cari Kelemahan

Prabowo pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua unsur yang bekerja sama

Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Kembali ke Indonesia 7 Januari
Indonesia
Imigrasi Akhirnya Akui Harun Masiku Kembali ke Indonesia 7 Januari

Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F

Hindari Potensi Terjadinya Klaster COVID-19, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalanan KRL
Indonesia
Hindari Potensi Terjadinya Klaster COVID-19, PT KCI Tambah Frekuensi Perjalanan KRL

Mulai Sabtu (1/8), PT KCI menambah lima perjalanan KRL di lintas Rangkasbitung-Tanah Abang PP.

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 H Jatuh pada 24 Mei 2020
Indonesia
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1441 H Jatuh pada 24 Mei 2020

Penetapan ini berdasarkan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Fachrul Razi.

Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona
Indonesia
Pemerintah Diminta Siapkan Regulasi Terkait Vaksin Corona

Menurut Trubus, Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi turunan terkait persoalan vaksinasi.