Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku tidak pernah mengetahui ada delapan orang dalam mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di lembaga antirasuah. Dewas mengaku baru tahu kabar tersebut dari pemberitaan media massa.

"Tidak pernah ada laporan resmi ke Dewas terkait delapan penyidik atau 'orang dalam' KPK yang katanya bisa mengamankan kepentingan AS (Azis Syamsuddin). Saya baru tahu dari media," kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (6/10).

Baca Juga

KPK Pastikan Usut Orang Dalam Azis Syamsuddin

Pernyataan Haris berbeda dengan pengakuan mantan Penyidik KPK Novel Baswedan. Menurut Novel, dirinya sudah melaporkan adanya delapan orang dalam Azis Syamsuddin di KPK ke Dewas.

Haris mengatakan laporan etik yang terkait dengan Azis Syamsuddin hanya soal dugaan penerimaan uang yang dilakukan mantan Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.

Adapun kasus pelanggaran etik yang menjerat Robin tersebut sudah tutup buku. Eks Penyidik KPK asal Korps Bhayangkara itu juga sudah mendapatkan konsekuensi dari tindakannya.

"SRP (Stepanus Robin Pattuju) yang sudah menjalani sidang etik dan dihukum dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat oleh majelis etik Dewas," kata Haris.

Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di gedung KPK (Ist)
Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di gedung KPK (Ist)

Sebelumnya, Azis Syamsuddin disebut mempunyai delapan orang dalam di KPK. Kedelapan orang tersebut diduga bertugas untuk mengamankan perkara yang berkaitan dengan mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Hal tersebut diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Tanjungbalai Yusmada.

BAP dimaksud berisi percakapan antara Yusmada dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial, yang dibacakan jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10).

Novel Baswedan mengaku sudah mengetahui hal tersebut. Novel mengaku tahu karena dirinya merupakan orang pertama yang melaporkan permainan kotor mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Saat mengetahui tindakan Robin, Novel tidak percaya dia bermain sendiri.

"Yang ungkap kasus ini adalah tim saya," cuit Novel dalam akun Twitter pribadinya @nazaqistsha, Selasa (5/10).

Novel tidak memerinci nama-nama orang yang diduganya membantu Robin. Namun, dia yakin orang-orang itu terafiliasi dengan Azis Syamsuddin. Nama-nama itu sudah dilaporkan Novel ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Saya juga sudah laporkan masalah tersebut ke Dewas tetapi tidak jalan," kata Novel. (Pon)

Baca Juga

KPK Minta Novel Laporkan Lagi 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin Pakai Bukti Valid

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Gibran Ajukan 50.000 Dosis Vaksin COVID-19 ke Pemprov
Indonesia
Anak Buah Gibran Ajukan 50.000 Dosis Vaksin COVID-19 ke Pemprov

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus menggenjot vaksinasi COVID-19 di tengah pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Batas Gaji Program DP 0 Rupiah Naik, Cara Berpikir Anies Dinilai Aneh
Indonesia
Batas Gaji Program DP 0 Rupiah Naik, Cara Berpikir Anies Dinilai Aneh

Aturan itu dikeluarkan Anies setelah KPK membongkar kasus korupsi pengadaan lahan program Rumah DP Nol Persen

Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko
Indonesia
Tidak Bisa Kelola Internal, Demokrat Bisa Diambil Alih Moeldoko

Upaya yang perlu dilakukan adalah kompromi politik oleh semua faksi yang ada di internal PD, yang dilakukan dalam bentuk kesetaraan dan demokratis.

KPK Jebloskan Eks Bupati Malang Rendra Kresna ke Lapas Surabaya
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Bupati Malang Rendra Kresna ke Lapas Surabaya

Jaksa eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Bupati Malang Rendra Kresna ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya.

DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan
Indonesia
DPR Desak Manajemen Garuda Terbuka Terkait Kondisi Perusahaan

Komisi VI juga meminta Garuda Indonesia untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN serta melakukan evaluasi secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.

Tol Cipali Ambles, Politisi: Harus Ada Yang Bertanggung Jawab
Indonesia
Tol Cipali Ambles, Politisi: Harus Ada Yang Bertanggung Jawab

Pembatasan operasional angkutan barang berupa pengalihan arus lalu lintas ini berlaku pada jalan tol Jakarta-Cikampek-Cikopo-Palimanan menuju ke jalan arteri

Komnas HAM Sebut Aparat Lokal Tak Mampu Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah
Indonesia
Komnas HAM Sebut Aparat Lokal Tak Mampu Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah

Komnas HAM mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.

KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Respons Tantangan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin

"Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (14/12).

[Hoaks Atau Fakta]: Ada dua situs pedulilindungi.com dan pedulilindungi.id
Indonesia
[Hoaks Atau Fakta]: Ada dua situs pedulilindungi.com dan pedulilindungi.id

Situs pedulilindungiq.com merupakan situs palsu. Seluruh isi dan informasi dalam situs pedulilindungiq.com tidak terkait dengan situs Pedulilindungi.id

Pemkot Bandung Butuh Ratusan Truk Buat Angkut Sampah Ke TPA Regional Jabar
Indonesia
Pemkot Bandung Butuh Ratusan Truk Buat Angkut Sampah Ke TPA Regional Jabar

Kekuatan anggaran Pemkot Bandung tidak akan sanggup apabila mengukur kebutuhan operasional dan besaran tipping fee pembuangan sampah.