Dewan Pers Minta MK Tolak Judicial Review UU 40/1999 Tentang Pers Gedung MK. (Foto: MK)

MerahPutih.com - Pengajuan uji materi atau judicial review UU 40/1999 tentang Pers menuai kontroversi. Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku pemohon memohon judicial review UU Pers melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada tanggal 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Adapun permohonan mereka dalam petitumnya meminta kepada MK untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga:

Jokowi Bisik-Bisik dengan Ketua Dewan Pers Bahas Vaksin Buat Wartawan

Dewan Pers meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak judicial review itu. Hal ini dianggap penting karena posisi para pemohon, sebagaimana pernyataan pemerintah, tidak mengalami kerugian.

"Pemerintah sebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers," kata Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (17/10).

Pemerintah, kata Nuh, juga menyebut bahwa para pemohon tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, Nuh mengatakan bahwa hal tersebut lebih pada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan bidang pers yang kohesif dan dapat memayungi seluruh insan pers.

Dengan demikian, tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers telah jelas memberikan nomenklatur "Dewan Pers" dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers.

Ketua Dewan Pers M.Nuh. (Foto: Dewan Pers)
Ketua Dewan Pers M.Nuh. (Foto: Dewan Pers)

Oleh karena itu, apabila para pemohon mendalilkan "organisasinya" bernama "Dewan Pers Indonesia", itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers. (Knu)

Baca Juga:

Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Foto Bung Karno Hingga Megawati Dicopot dari Ruang Kerja dan Rumah Dinas Wali Kota Solo
Indonesia
Foto Bung Karno Hingga Megawati Dicopot dari Ruang Kerja dan Rumah Dinas Wali Kota Solo

Ia berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menumpuk

Pengamat Sebut Apa yang Dilakukan Dinar Candy Bukan Kejahatan Serius
Indonesia
Pengamat Sebut Apa yang Dilakukan Dinar Candy Bukan Kejahatan Serius

Penegakan hukum yang kaku terhadap peristiwa ini, justru merugikan Polri itu sendiri

Kota Bandung Terus Kejar Target Vaksinasi 2 Juta Penduduk
Indonesia
Kota Bandung Terus Kejar Target Vaksinasi 2 Juta Penduduk

Target vaksinasi di Kota Bandung saat ini menjadi 2 juta dari jumlah penduduk 2,5 juta.

Pelanggaran Prosedural Riset Vaksin Nusantara Berdampak Pada Sistem Pengawasan Obat
Indonesia
Pelanggaran Prosedural Riset Vaksin Nusantara Berdampak Pada Sistem Pengawasan Obat

Modal utama BPOM adalah kepercayaan segenap pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga jika satu-satunya modal itu terganggu, maka bukan tidak mungkin timbul efek domino yang merugikan masyarakat.

Dana 11 Proyek Infrastruktur Jabar Dialihkan ke Subsidi Pasien Isolasi Mandiri
Indonesia
Dana 11 Proyek Infrastruktur Jabar Dialihkan ke Subsidi Pasien Isolasi Mandiri

Pengalihan dana proyek tersebut tentu akan berdampak kepada ekonomi. Tapi menurutnya dalam situasi darurat ini ada urusan yang jauh lebih mendesak.

KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara
Indonesia
KKP Tangkap 2 Kapal Ikan Asing Ilegal Berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara

Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam yang sedang melakukan pencurian ikan di Laut Natuna Utara yang merupakan kawasan perairan Republik Indonesia.

Kini, Naik Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Wajib Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
Kini, Naik Kereta Jarak Jauh dari Jakarta Wajib Sudah Divaksin COVID-19

PT KAI membuka layanan vaksinasi di Stasiun Gambir dan Pasar Senen setiap hari pada pukul 08.00 sampai 12.00 WIB,

Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo
Indonesia
Kisruh Penunjukan Plh Gubernur, ASN Papua Diminta Tidak Ikut Demo

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut aksi demonstrasi yang digelar pada Senin (28/6) ini di Jayapura, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala
Indonesia
Isi Ulang Tabung Oksigen Medis di Jabar Alami Banyak Kendala

Lima stasiun pengisian ulang oksigen medis itu beroperasi sejak 26 Juli 2021. Alur pengisian tabung oksigen medis diatur berdasarkan kuota untuk kabupaten/kota dan RSUD yang ada di Jabar.