Dewan Pers Minta MK Tolak Judicial Review UU 40/1999 Tentang Pers Gedung MK. (Foto: MK)

MerahPutih.com - Pengajuan uji materi atau judicial review UU 40/1999 tentang Pers menuai kontroversi. Heintje Grontson Mandagie, Hans M Kawengian, dan Soegiharto Santoso selaku pemohon memohon judicial review UU Pers melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada tanggal 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia.

Adapun permohonan mereka dalam petitumnya meminta kepada MK untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Baca Juga:

Jokowi Bisik-Bisik dengan Ketua Dewan Pers Bahas Vaksin Buat Wartawan

Dewan Pers meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak judicial review itu. Hal ini dianggap penting karena posisi para pemohon, sebagaimana pernyataan pemerintah, tidak mengalami kerugian.

"Pemerintah sebut para pemohon dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers," kata Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (17/10).

Pemerintah, kata Nuh, juga menyebut bahwa para pemohon tidak memiliki kerugian atas hak konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan implementasi Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers, Nuh mengatakan bahwa hal tersebut lebih pada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya suatu peraturan bidang pers yang kohesif dan dapat memayungi seluruh insan pers.

Dengan demikian, tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat.

Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers telah jelas memberikan nomenklatur "Dewan Pers" dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers.

Ketua Dewan Pers M.Nuh. (Foto: Dewan Pers)
Ketua Dewan Pers M.Nuh. (Foto: Dewan Pers)

Oleh karena itu, apabila para pemohon mendalilkan "organisasinya" bernama "Dewan Pers Indonesia", itu bukanlah nomenklatur dan entitas yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers. (Knu)

Baca Juga:

Dewan Pers: Pemidanaan Jurnalis di 2020 Preseden Buruk

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Singgung Soal Kejujuran, PSI Tolak Anggaran Pengadaan Tanah RTH Naik 10 Kali Lipat
Indonesia
NasDem Resmi Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024
Indonesia
NasDem Resmi Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Pengumuman itu disampaikan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh.

Adu Tajir 3 Calon Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan
Indonesia
Adu Tajir 3 Calon Pj Gubernur DKI Jakarta Pengganti Anies Baswedan

menarik untuk menelisik harta kekayaan tiga calon orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut.

Gempa Banten Magnitudo 6,7 Rusak 738 Rumah
Indonesia
Gempa Banten Magnitudo 6,7 Rusak 738 Rumah

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Jumat (14/1), pukul 16.05 WIB.

Politisi Gerindra Sebut JIS Tidak Cocok untuk Acara May Day
Indonesia
Politisi Gerindra Sebut JIS Tidak Cocok untuk Acara May Day

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menegaskan, stadion JIS tidak cocok sebagai tempat untuk menggelar aksi tersebut.

Mendag Lutfi Siapkan Strategi Keluarkan Banyak Merek Minyak Goreng
Indonesia
Mendag Lutfi Siapkan Strategi Keluarkan Banyak Merek Minyak Goreng

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan pemantauan minyak goreng di sejumlah ritel modern di Jakarta, Jumat (18/3).

Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Jabodetabek PPKM Level 1, Sebanyak 9.720 Warga Jakarta Masih Berjuang Sembuh dari COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan, kenaikan kasus COVID-19 di ibu kota meningkat tajam.

Airlangga Hartarto: Nasihat Buya Syafii Akan Kami Dirindukan
Indonesia
Airlangga Hartarto: Nasihat Buya Syafii Akan Kami Dirindukan

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meninggal dunia, Jumat (27/5), sekitar pukul 10.15 WIB.

KIB Respons Arahan "Ojo Kesusu" Jokowi
Indonesia
KIB Respons Arahan "Ojo Kesusu" Jokowi

Jokowi memberikan arahan soal calon presiden 2024 kepada seluruh relawan Projo dalam rakernas V di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5).

DPR RI: Jangan Cuma Stok, Harga Pangan Saat Ramadan Harus Aman
Indonesia
DPR RI: Jangan Cuma Stok, Harga Pangan Saat Ramadan Harus Aman

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan instansi terkait didesak melakukan berbagai upaya untuk menekan sekaligus mengantisipasi terjadinya kenaikan harga berbagai komoditas pangan jelang Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriyah.