'Dewan Kolonel' Mulai Bergerak Dongkrak Elektabilitas Puan Capres 2024 Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/ Zubi Mahrofi

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI terus berupaya mendongkrak elektabilitas Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjelang Pilpres 2024.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, telah dibentuk "Dewan Kolonel” atas kesepakatan anggota Fraksi PDIP sebagai bentuk loyalitas terhadap Puan. Pencetusnya yakni anggota Komisi III Johan Budi.

“Johan Budi bilang kita loyalis Mbak (Puan) harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kita tunjukan bahwa kita loyalis Mbak,” kata Trimedya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Baca Juga:

Survei SMRC Menilai Puan Tidak Kompetitif

Trimedya mengaku dirinya didapuk sebagai koordinator Dewan Kolonel oleh rekan-rekannya di fraksi partai berlambang banteng tersebut.

“Ya sudah dia bilang gue jadi koordinator jadilah pada saat itu," ungkap Trimedya.

Lebih lanjut, Trimedya menjelaskan Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Tugas itu dilaksanakan para kader PDIP di Komisi I sampai XI DPR.

Baca Juga:

Diduga Sindir Puan, AHY: Demokrat Tidak Boleh Pura-pura Menangis

Menurut dia, tidak ada program rigid di Dewan Kolonel. Selain menaikkan elektabilitas Puan, dewan kolonel dibentuk dengan tujuan menjaga agar trah Sukarno tidak hilang di PDIP.

"Kalau program rigid enggak (ada). Tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah Bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Survei Voxpopuli: Pasangan Puan-Anies Unggul dalam Simulasi Capres-Cawapres

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Batas Paling Lambat Uji Publik Aturan Jam Pulang Kerja DKI
Indonesia
Batas Paling Lambat Uji Publik Aturan Jam Pulang Kerja DKI

Dishub DKI Jakarta akan melakukan uji publik pengaturan jam pulang kerja pegawai dalam mengurai kemacetan ibu kota.

Disetujui jadi Vaksin Booster, Sinopharm Diklaim Miliki Efek Keparahan Reaksi Rendah
Indonesia
Disetujui jadi Vaksin Booster, Sinopharm Diklaim Miliki Efek Keparahan Reaksi Rendah

Adapun kejadian tidak diharapkan yang sering terjadi merupakan reaksi lokal

Kemendag Akui Pelaksanaan HET Minyak Goreng Kemasan Tidak Sesuai Harapan
Indonesia
Kemendag Akui Pelaksanaan HET Minyak Goreng Kemasan Tidak Sesuai Harapan

pantauan di lapangan untuk harga minyak goreng curah berada di kisaran harga Rp 283.000 - 290.000 per 12 liter.

Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup
Indonesia
Mahfud MD Dukung Usulan PDIP Soal Pemilu Proporsional Tertutup

PDI Perjuangan (PDIP) sedang mengkaji dan mengusulkan agar kembali diterapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan sistem proporsional tertutup pasca Pemilu 2024.

Bayar Tagihan RSUD Pasar Minggu Bisa Pakai JakOne Mobile
Indonesia
Bayar Tagihan RSUD Pasar Minggu Bisa Pakai JakOne Mobile

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, menyampaikan, implementasi sistem pembayaran digital di RSUD Pasar Minggu memang menjadi fokus pihaknya dalam memudahkan para pasien dalam bertransaksi.

Febri Ungkap Alasan Putri Candrawathi tak Paham Dakwaan Jaksa
Indonesia
Febri Ungkap Alasan Putri Candrawathi tak Paham Dakwaan Jaksa

Putri tidak mengerti karena peran-peran yang dibeberkan JPU bersifat asumtif dan hanya berasal dari keterangan satu saksi.

Brigpol Frillyan Fitri Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Brigadir J
Indonesia
68 Nama Putra-Putri Indonesia dari 34 Provinsi jadi Paskibraka 2022
Indonesia
68 Nama Putra-Putri Indonesia dari 34 Provinsi jadi Paskibraka 2022

Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

Ricky Rizal Terima Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J pada 11 Juli 2022
Indonesia
Ricky Rizal Terima Rp 200 Juta dari Rekening Brigadir J pada 11 Juli 2022

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan salah satu saksi pegawai bank, Anita Amalia Dwi Agustin, dalam sidang kasus kematian Brigadir J.

Parpol Diperbolehkan Sosialisasi Tanpa Ajakan Memilih
Indonesia
Parpol Diperbolehkan Sosialisasi Tanpa Ajakan Memilih

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperbolehkan partai politik (parpol) melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang Pemilu Serentak 2024.