Detergen, Ban Karet dan BBM Bakal Kena Cukai Ilustrasi Detergen. (https://www.exportersindia.com)

MerahPutih.com - Potensi penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai masih akan dipotimalnya, melalui ekstensifikasi barang kena cukai (BKC). Penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun diyakini akan lebih tinggi dari target dalam APBN 2022 sebesar Rp 245 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini sedang mengkaji rencana pengenaan cukai untuk beberapa produk yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), ban karet dan detergen, dalam rangka mengurangi tingkat konsumsi.

Baca Juga:

YLKI Usul Penghapusan Pajak Kendaraan

"Yang sedang kita kaji beberapa konteks ke depan dalam hal pengendalian konsumsi adalah seperti BBM, ban karet dan detergen," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Bagian Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (13/6).

Saat ini, penerimaan cukai masih didominasi oleh hasil tembakau dan baru ada tiga barang yang kena cukai yaitu hasil tembakau, MMEA dan etil alkohol.

"Untuk kepabeanan dan cukai ini didominasi oleh penerimaan cukai hasil tembakau. Nah BKC termasuk yang exist adalah hasil tembakau, MMEA dan etil alkohol," ungkapnya.

Namun, Febrio tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu akan diberlakukannya pengenaan cukai terhadap BBM, ban karet dan detergen karena diklaimnya masih dalam tahap kajian.

Tetapi, sembari mengkaji rencana pengenaan cukai barang tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan pengenaan cukai terhadap plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

"Kita melakukan persiapan terus untuk plastik dan juga minuman berpemanis dalam kemasan," katanya.

Sementara itu, Kemenkeu menargetkan rasio perpajakan atau tax ratio tahun depan mencapai 9,3 persen sampai 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target ini telah disepakati antara Kemenkeu bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam Rapat Panja terkait RAPBN 2023. (Asp)

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Bakal Double Digit Pada Tahun Ini

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag
Indonesia
Bareskrim Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM di Kemendag

Bareskrim Polri tengah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pengadaan bantuan gerobak untuk pelaku UMKM di Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2018-2019.

Inflasi DKI Jakarta Naik, Berikut Kelompok Penyumbangnya
Indonesia
Inflasi DKI Jakarta Naik, Berikut Kelompok Penyumbangnya

Inflasi Jakarta untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) terpantau naik seiring melonjaknya harga beberapa komoditas barang dan jasa.

Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian
Indonesia
Respons Mabes Polri Diwacanakan Berada di Bawah Kementerian

Kapolri saat ini bekerja mendasari amanah Undang-Undang

TransJakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami akan Evaluasi
Indonesia
TransJakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami akan Evaluasi

"Nanti akan kami evaluasi lebih lengkap dan menyeluruh apa sesungguhnya masalah yang terjadi sehingga terjadi tabrakan," kata Riza

COVID-19 Mereda, Kejagung Didesak Lacak Aset-Aset Tersangka Kasus Asabri
Indonesia
COVID-19 Mereda, Kejagung Didesak Lacak Aset-Aset Tersangka Kasus Asabri

Ada nama terdakwa Asabri yang muncul di Forbes

Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari Bank DKI, Ancol: Bukan untuk Formula E
Indonesia
Dapat Pinjaman Rp 1,2 Triliun dari Bank DKI, Ancol: Bukan untuk Formula E

Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Communication Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho menepis isu kalau pinjaman yang diberikan Bank DKI untuk kepentingan gelaran ajang Formula E

Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen
Indonesia
Ridwan Kamil Klaim Banjir Akibat Sungai Citarum Tinggal 20 Persen

Penanganan banjir Sungai Citarum, Jawa Barat, disebut semakin membaik. Dalam dua tahun terakhir diklaim perbaikan Sungai Citarum tinggal 20 persen. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan Penanganan banjir sudah relatif lebih baik.

Baru 1,09 Juta Ekor Sapi Disuntik Vaksin PMK
Indonesia
Baru 1,09 Juta Ekor Sapi Disuntik Vaksin PMK

Data Satgas PMK yang diterima di Jakarta menyampaikan, belum ada hewan ternak jenis lain yang mendapat vaksin PMK.

Anies Gratiskan PBB Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, DPRD DKI: Belum Tepat!
Indonesia
Anies Gratiskan PBB Rumah dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, DPRD DKI: Belum Tepat!

Hasbiallah Ilyas menilai kebijakan Anies yang membebaskan PBB dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar tidak tepat.

Tiongkok Serukan Dunia Satu Suara Sikapi Serangan Israel di Al Aqsa
Dunia
Tiongkok Serukan Dunia Satu Suara Sikapi Serangan Israel di Al Aqsa

Tiongkok terus memainkan peran konstruktif dalam mencari solusi dan mewujudkan perdamaian di Palestina dan Israel.