Deteksi Keresahan Warga Jabar Lewat Teknologi Digital Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat melantik kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jabar. (Foto: Pipin Sauri/Biro Adpim Jabar)

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik kepengurusan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jabar periode 2022-2025 di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (22/6).

Forum yang pengurusnya berasal dari lintas instansi dan profesi ini dibentuk untuk mendeteksi awal potensi-potensi keresahan di masyarakat. FKDM diharapkan bisa memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi sumber-sumber keresahan masyarakat.

Baca Juga:

Ridwan Kamil Minta Warga tidak Panik tapi Tetap Waspada COVID-19

Ridwan Kamil mengatakan, FKDM Jabar harus menjadi benteng terawal dengan sensitivitas tinggi dalam memetakan potensi membahayakan yang mengancam kondusivitas.

"Potensi intoleransi, paham radikalisme, terorisme hingga penyebaran berita bohong bisa dicegah. Salah satu upayanya dengan menggunakan metode berbasis teknologi," katanya.

Ia menegaskan, era digital ini, metode berbasis teknologi bisa digunakan dalam mendeteksi kewaspadaan karena informasi begitu cepat menyebar di media sosial.

Kang Emil tidak ingin kondisi Jabar yang aman dan nyaman ini diganggu oleh pihak-pihak yang berniat buruk merusak kondusivitas.

"Keindahan dan anugerah Jabar ini jangan sampai diganggu oleh pihak yang berniat buruk," ucapnya.

Ridwan Kamil juga menyarankan agar FKDM Jabar yang diketuai Yayat Hidayat, tersebut merangkul generasi muda.

"Bikin saja FKDM versi anak muda atau pelajar jadi semua merasa kewaspadaan ini bukan institusional, tapi budaya," harapnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Imbau Masyarakat Tetap Tenang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Gali Keterangan Anggota DPRD Fraksi PDIP Terkait Dugaan Korupsi Formula E
Indonesia
KPK Gali Keterangan Anggota DPRD Fraksi PDIP Terkait Dugaan Korupsi Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Syahrial terkait dugaan korupsi Formula E.

Tambahan Kasus Harian COVID-19 Hampir 2.000, Angka Kematian 2 Orang
Indonesia
Tambahan Kasus Harian COVID-19 Hampir 2.000, Angka Kematian 2 Orang

Angka penambahan hari ini kembali naik signifikan dibandingkan Selasa (21/6) sebanyak 1.678.

Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Sudirman Said Ditunjuk Jadi Komisaris Utama TransJakarta
Indonesia
Sudirman Said Ditunjuk Jadi Komisaris Utama TransJakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menunjuk Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Waktu Karantina Perjalanan Internasional Dipangkas Jadi Lima Hari
Indonesia
Waktu Karantina Perjalanan Internasional Dipangkas Jadi Lima Hari

Pemerintah memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang awalnya selama delapan hari kemudian menjadi lima hari.

Kemarahan Kapolda Irjen Fadil Soal Anggotanya Tolak Laporan Korban Perampokan
Indonesia
Kemarahan Kapolda Irjen Fadil Soal Anggotanya Tolak Laporan Korban Perampokan

Fadil menilai, perlakuan anggota SPKT Polsek Pulogadung tersebut menyakiti hati masyarakat.

Jadi Biang Kemacetan, Pengunjung Rest Area Dibatasi Maksimal 30 Menit
Indonesia
Jadi Biang Kemacetan, Pengunjung Rest Area Dibatasi Maksimal 30 Menit

Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, penyebab dari kemacetan yang terjadi di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sampai Tol Cikampek ialah rest area.

Ma'ruf Amin Minta Gubernur dan Lima Kepala Daerah di Jatim Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem
Indonesia
Ma'ruf Amin Minta Gubernur dan Lima Kepala Daerah di Jatim Tuntaskan Masalah Kemiskinan Ekstrem

Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi

Ketua DPR Minta Publik Dilibatkan dalam Pembentukan Regulasi Turunan UU IKN
Indonesia
Ketua DPR Minta Publik Dilibatkan dalam Pembentukan Regulasi Turunan UU IKN

Akan ada 10 aturan terdiri dari 3 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Keputusan Presiden (Kepres) dan 1 Peraturan Kepala Otorita IKN

[HOAKS atau FAKTA]: WHO Minta Vaksinasi COVID-19 di Seluruh Dunia Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WHO Minta Vaksinasi COVID-19 di Seluruh Dunia Dihentikan

Beredar sebuah narasi melalui pesan WhatsApp yang mengatakan bahwa terdapat informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bahwa vaksinasi harus dihentikan di seluruh dunia.