Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih Ilustrasi Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal)

MerahPutih.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai, desakan agar Pilkada Serentak 2020 untuk ditunda akan menurunkan partisipasi pemilih.

"Desakan dari sejumlah pihak agar Pilkada ditunda untuk sementara waktu diprediksi bisa berpengaruh terhadap penurunan partisipasi pemilih," kata Karyono kepada wartawan, Rabu (23/9).

Baca Juga:

Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda

Karyono mencontohkan, bagaimana dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Keduanya sama-sama memiliki satu harapan agar pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat sehingga penundaan pilkada menjadi suatu keharusan.

Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)
Pilkada Serentak 2020. (Antara/HOP/Ist)

Tak hanya Muhammadiyah dan PBNU, dorongan agar gelaran pilkada ditunda datang dari cendekiawan muslim Azyumardi Azra dan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang meminta agar pilkada ditunda sampai proses vaksinasi virus corona dilakukan.

"Maraknya desakan publik untuk menunda pilkada berpotensi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memilih saat Pilkada 2020 nanti menurun," ucap Karyono.

Menurut Karyono, hasil survei yang telah dilakukan IPI di sejumlah daerah yang melaksanakan pilkada belakangan ini rata-rata menunjukkan bahwa mayoritas responden atau sekitar 80-an persen menyatakan waswas datang ke TPS.

Baca Juga:

Pilkada Tangsel Memanas, Baliho Muhamad-Rahayu Saraswati Dirusak

Salah satu alasannya karena pemilih merasa takut lantaran pandemi COVID-19 sampai saat ini angka penularannya masih tinggi.

Apabila tingkat partisipasi pemilih menurun akan berpengaruh pada kualitas demokrasi dan legitimasi para kepala daerah terpilih dalam pilkada.

"Kondisi ini yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan penyelenggara pemilu jika pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Mahfud Tegaskan Pengumuman Paslon Pilkada 2020 Lewat Website

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020
Indonesia
Rusia Nyatakan Punya Vaksin COVID-19 Akhir 2020

Pemerintah Rusia menyatakan terus bekerja dalam penelitian vaksin COVID-19 dengan harapan mempunyai produk vaksin pada akhir tahun 2020.

 Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online
Indonesia
Terdampak Corona, Pemda DIY Bantu Pedagang Pasar Tradisional Jualan Online

Warga bisa memesan kebutuhan pokok tanpa perlu keluar rumah. Bahan yang dijual seperti masker kain, sembako, sayur, buah, ayam, ikan, telor dan olah dalam bentuk Frozen serta aneka camilan," jelas Pustopo

Pemprov DKI Bangun Laboratorium Satelit COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Bangun Laboratorium Satelit COVID-19

Pemprov juga bakal membangun jejaring dengan 27 laboratorium pemeriksa COVID-19

RSPAD Terima Bantuan Ribuan APD dari Eks Danjen Kopassus
Indonesia
RSPAD Terima Bantuan Ribuan APD dari Eks Danjen Kopassus

Bantuan diterima langsung Direktur Penunjang Medis RSPAD

[HOAKS atau FAKTA]: Pilkada Serentak Bakal Ditunda, Hanya Solo dan Medan yang Dilanjutkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilkada Serentak Bakal Ditunda, Hanya Solo dan Medan yang Dilanjutkan

kun Facebook Noer Tehe (fb.com/noer.tehe.1) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar artikel berjudul “Breaking News! Pilkada Serentak Ditunda, Kecuali Solo dan Medan” yang dimuat di situs gelora[dot]co.

Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD

Alat pendeteksi COVID-19 tersebut meliput PCR test kit, test kit berbasis RT Lamp Turbidimetri dan Kolorimetri, serta non PCR Rapid Diagnostic Kit (RDT), ventilator

FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB
Indonesia
FSGI Desak Kemendikbud Perbaiki Regulasi PPDB

Ia mengatakan, alokasi untuk zonasi murni harus tetap dipertahankan.

Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Anies dalam Proyek Revitalisasi Monas
Indonesia
Ini Pasal yang Diduga Dilanggar Anies dalam Proyek Revitalisasi Monas

Proyek revitalisasi Monas yang dilakukan gubernur Jakarta, Anies Baswedan belum memiliki izin dari Sekretariat Negara.

Dishub DKI Tunggu Arahan Luhut Setop Operasional Bus Luar Kota dari dan ke Jakarta
Indonesia
Dishub DKI Tunggu Arahan Luhut Setop Operasional Bus Luar Kota dari dan ke Jakarta

"Nah, tentu kami dari Dishub setelah ada arahan dari Pak Menko bahwa ini ditunda dulu ya ditunda," kata Syafrin

Sri Sultan Bakal Pidanakan Pelaku Demo Anarkis di Malioboro
Indonesia
Sri Sultan Bakal Pidanakan Pelaku Demo Anarkis di Malioboro

Sri Sultan Hamengku Buwono X geram dan menyesalkan aksi anarkisme dalam demo menolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja pada Kamis (08/10).