Desakan Lockdown Sengaja Digulirkan untuk Jebak Jokowi? Presiden Jokowi saat berbicara di Forum KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11). (Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

MerahPutih.com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) hati-hati dengan adanya usulan lockdown atau isolasi wilayah sebagai upaya membatasi penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Menurut Ramses, usulan tersebut bisa berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merongrong pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:

Blunder Soal TKA Asal Tiongkok, Kapolri Diminta Tegur Kapolda Sultra

"Usulan itu bisa saja berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merongrong pemerintahan Jokowi," kata Ramses, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/3).

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menyebut, lockdown bisa berpotensi menimbulkan guncangan sosial berupa kemarahan rakyat.

Kebijakan meliburkan aktivitas masyarakat dalam durasi waktu dua minggu sudah merepotkan masyarakat terutama yang kurang mampu atau kelas menengah ke bawah. Apalagi terjadi pembatasan dalam pembelian sembako yang dibutuhkan masyarakat.

"Lockdown bisa berpotensi menimbulkan guncangan sosial berupa kemarahan rakyat," ujarnya.

Ramses melihat, kebijakan meliburkan masyarakat dalam durasi waktu dua minggu saja sudah merepotkan masyarakat terutama yang kurang mampu.

"Apalagi terjadi pembatasan dalam pembelian sembako yang dibutuhkan masyarakat," imbuh dia.

Toko-toko di stasiun MRT Lebak Bulus (ANTARA/Nanien Yuniar)
Toko-toko di stasiun MRT Lebak Bulus (ANTARA/Nanien Yuniar)

Sebaliknya, Ramses menyarankan Presiden Jokowi dan jajarannya mengajak semua pihak agar bekerja sama dalam penyediaan disinfektan atau obat-obatan yang kini sudah mulai diproduksi sejumlah negara seperti Tiongkok dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, lanjut Ramses, pemerintah perlu mencari strategi-strategi alternatif lainnya yang mampu membatasi penyebaran virus corona tanpa harus melakukan lockdown nasional yang bisa berdampak buruk terhadap perkembangan Indonesia ke depannya. Dia juga mengkritisi banyaknya partai politik (parpol) dan anggota legislatif yang tidak ada tindakan nyata dalam membantu masyarakat menghadapi wabah virus corona.

Menurut Ramses, pada musim kampanye pemilu lalu, banyak parpol dan caleg yang bagi-bagi kaus dan atribut kampanye lainnya secara gratis hanya demi mendapatkan dukungan rakyat.

Baca Juga:

DPR Sesalkan Ada Tenaga Medis Gunakan Jas Hujan sebagai ADP

Namun di saat rakyat dihadapkan pada wabah corona yang kian meluas seperti sekarang, lanjut Ramses, parpol yang melenggang ke Senayan dan para caleg yang sudah duduk di kursi DPR/DPRD/DPD tak peduli dengan nasib rakyat.

Bahkan, Ramses menyebut untuk memberikan masker atau hand sanitizer kepada warga pun sulit dilakukan oleh parpol dan para anggota legislatif itu.

"Ini partai politik kan banyak duitnya, kenapa mereka bisa membeli baju gratis kepada masyarakat lalu sekarang masyarakat mengalami kesulitan mereka justru tidak ada?" tutup dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta itu. (Knu)

Baca Juga:

Pasien Positif Corona Nekat Keluyuran, ODP di Solo Membengkak Ratusan Orang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Jakarta Diminta Waspada dan Tak Keluar Rumah
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspada dan Tak Keluar Rumah

Ia mengimbau agar masyarakat dapat waspada dan menjaga diri dari hujan angin.

3 Ribu Lebih Pelanggar Ditindak di Hari Pertama Operasi Zebra, Didominasi Lawan Arus
Indonesia
3 Ribu Lebih Pelanggar Ditindak di Hari Pertama Operasi Zebra, Didominasi Lawan Arus

4.982 pelanggar yang hanya diberikan teguran oleh petugas di lapangan

Sebagian Kecil Warga Jakarta Takut Tes COVID-19
Indonesia
Sebagian Kecil Warga Jakarta Takut Tes COVID-19

Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD telah menyepakati adanya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanggulangan COVID-19

Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan
Indonesia
Anak Buah Erick Thohir: Ahok Juga Titipan

"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN,"

Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan
Indonesia
Reklamasi Ancol, PSI Minta Anies Perhatikan Nasib Nelayan

Hal ini penting dan mendesak karena ada ribuan nelayan yang tinggal di rumah tidak layak huni dan berada di lingkungan yang tidak sehat.

Ketua MPR Jawab Tudingan Amien Rais Soal Rencana Perpanjang Masa Jabatan Jokowi
Indonesia
Ketua MPR Jawab Tudingan Amien Rais Soal Rencana Perpanjang Masa Jabatan Jokowi

Bamsoet juga menilai stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik adalah kunci pembangunan yang sukses

Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba
Indonesia
Ridho Rhoma Kembali Ditangkap Polisi akibat Kasus Narkoba

Anak Raja Dangdut Rhoma Irama, Ridho Rhoma ditangkap oleh kepolisian Tanjung Priok karena narkoba.

Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi
Indonesia
Kondisi Pandemi, Usulan Pendapatan APBD DKI Rp48,1 Triliun Terlalu Tinggi

Padahal tahun 2017 lalu kondisi ekonomi Jakarta masih stabil

Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah
Indonesia
Din Syamsuddin Dorong Perbaikan SKB 3 Menteri Soal Pakaian Sekolah

SKB 3 Menteri tersebut muncul di tengah polemik hijab di salah satu sekolah negeri di Sumatera Barat

Polwan Gadungan Viral Bersama dengan Pasangan Sesama Jenis Ditangkap
Indonesia
Polwan Gadungan Viral Bersama dengan Pasangan Sesama Jenis Ditangkap

Satreskrim Polres Bitung, Polda Sulawesi Utara (Sulut) menangkap seorang polisi wanita (polwan) gadungan berinisial KL (21).