Desakan Lockdown Sengaja Digulirkan untuk Jebak Jokowi? Presiden Jokowi saat berbicara di Forum KTT ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, Senin (13/11). (Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

MerahPutih.com - Pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) hati-hati dengan adanya usulan lockdown atau isolasi wilayah sebagai upaya membatasi penyebaran virus corona (COVID-19) di Indonesia.

Menurut Ramses, usulan tersebut bisa berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merongrong pemerintahan Jokowi.

Baca Juga:

Blunder Soal TKA Asal Tiongkok, Kapolri Diminta Tegur Kapolda Sultra

"Usulan itu bisa saja berpotensi sebagai jebakan kelompok-kelompok tertentu dalam merongrong pemerintahan Jokowi," kata Ramses, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (21/3).

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia ini menyebut, lockdown bisa berpotensi menimbulkan guncangan sosial berupa kemarahan rakyat.

Kebijakan meliburkan aktivitas masyarakat dalam durasi waktu dua minggu sudah merepotkan masyarakat terutama yang kurang mampu atau kelas menengah ke bawah. Apalagi terjadi pembatasan dalam pembelian sembako yang dibutuhkan masyarakat.

"Lockdown bisa berpotensi menimbulkan guncangan sosial berupa kemarahan rakyat," ujarnya.

Ramses melihat, kebijakan meliburkan masyarakat dalam durasi waktu dua minggu saja sudah merepotkan masyarakat terutama yang kurang mampu.

"Apalagi terjadi pembatasan dalam pembelian sembako yang dibutuhkan masyarakat," imbuh dia.

Toko-toko di stasiun MRT Lebak Bulus (ANTARA/Nanien Yuniar)
Toko-toko di stasiun MRT Lebak Bulus (ANTARA/Nanien Yuniar)

Sebaliknya, Ramses menyarankan Presiden Jokowi dan jajarannya mengajak semua pihak agar bekerja sama dalam penyediaan disinfektan atau obat-obatan yang kini sudah mulai diproduksi sejumlah negara seperti Tiongkok dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, lanjut Ramses, pemerintah perlu mencari strategi-strategi alternatif lainnya yang mampu membatasi penyebaran virus corona tanpa harus melakukan lockdown nasional yang bisa berdampak buruk terhadap perkembangan Indonesia ke depannya. Dia juga mengkritisi banyaknya partai politik (parpol) dan anggota legislatif yang tidak ada tindakan nyata dalam membantu masyarakat menghadapi wabah virus corona.

Menurut Ramses, pada musim kampanye pemilu lalu, banyak parpol dan caleg yang bagi-bagi kaus dan atribut kampanye lainnya secara gratis hanya demi mendapatkan dukungan rakyat.

Baca Juga:

DPR Sesalkan Ada Tenaga Medis Gunakan Jas Hujan sebagai ADP

Namun di saat rakyat dihadapkan pada wabah corona yang kian meluas seperti sekarang, lanjut Ramses, parpol yang melenggang ke Senayan dan para caleg yang sudah duduk di kursi DPR/DPRD/DPD tak peduli dengan nasib rakyat.

Bahkan, Ramses menyebut untuk memberikan masker atau hand sanitizer kepada warga pun sulit dilakukan oleh parpol dan para anggota legislatif itu.

"Ini partai politik kan banyak duitnya, kenapa mereka bisa membeli baju gratis kepada masyarakat lalu sekarang masyarakat mengalami kesulitan mereka justru tidak ada?" tutup dosen Universitas Dian Nusantara Jakarta itu. (Knu)

Baca Juga:

Pasien Positif Corona Nekat Keluyuran, ODP di Solo Membengkak Ratusan Orang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan
Indonesia
Syahrul Yasin Limpo Jabat Plt Menteri Kelautan dan Perikanan

Syahrul Yasin Limpo ditunjuk untuk menjabat sementara sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

'Munarman' Bikin Geger Warga Depok
Indonesia
'Munarman' Bikin Geger Warga Depok

Gegana Polri langsung ke lokasi kejadian untuk mengecek kaleng yang dibungkus kertas

Diskon Pajak dan DP Nol Persen, Bikin Industri Otomotif dan Perumahaan Bergeliat
Indonesia
Diskon Pajak dan DP Nol Persen, Bikin Industri Otomotif dan Perumahaan Bergeliat

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), kemudian 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya (Juni-Agustus).

Ketua DPD Minta Masyarakat Patuhi Aturan PPKM Darurat
Indonesia
Ketua DPD Minta Masyarakat Patuhi Aturan PPKM Darurat

PPKM juga masih mengizinkan restoran atau tempat makan untuk buka

Joe Biden Menang di Tengah Bangsa yang Terpecah
Dunia
Joe Biden Menang di Tengah Bangsa yang Terpecah

Kandidat partai Demokrat Joe Biden memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada Sabtu (8/11).

Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus
Indonesia
Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya mengangkat Andreau Misanta Pribadi, sebagai Staf khusus.

[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Disebut Terlibat Dalam Dugaan Suap Benur

Tidak ada sumber yang kredibel terkait pemberitaan Menhan Prabowo Subianto ditangkap KPK. Hanya namanya dicatutkan dalam berita acara pemeriksaan sidang tersebut.

Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni
City Property
Langkah Kementerian PUPR Wujudkan Kota Layak Huni

Program penataan kota juga dilakukan Kementerian PUPR dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik
Indonesia
Pemerintah Ingin Pangkas Libur Panjang Akhir Tahun, PDIP DKI: Jangan Diotak-atik

Rencana pemerintah untuk memangkas libur panjang akhir tahun ditolak Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono