Desakan Hentikan PPKM Digaungkan Partai Pendukung Jokowi Vaksinasi. (Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, disoroti partai pendukung yang pemerintah tidak kembali menerapkan PPKM. Alasannya, kondisi penularan COVID-19 semakin membaik setelah PPKM semakin dilonggarkan.

Saat diberlakukan PPKM Darurat yang levelnya lebih tinggi, angka penambahan kasus COVID-19 malah naik drastis. Bahkan hampir tiga kali lipat daripada sebelum PPKM yakni hingga 50 ribu kasus baru dengan kematian sekitar 1.400. Sedangkan sebelum PPKM jumlahnya 12 ribu dengan kematian 371 orang.

Baca Juga:

Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak Selama PPKM Darurat

"Jadi untuk PPKM sementara tidak diperpanjang lagi karena rakyat sudah cukup menahan untuk tidak melakukan kegitan," kata Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan pers, Selasa (23/8).

Bambang kemudian mencontohkan, PPKM Darurat yang dimulai 3 Juli 2021 lalu ada penambahan kasus baru 27.913. Dan angka kematiannya 493. Padahal, harusnya saat PPKM Darurat, angka COVID-19 menurun. "Tapi kenyatannya bukan menurun, malah menaik," bebernya.

Lalu, pada 25 Juli 2021, kasus baru menjadi 38.679 dengan angka kematian tiga kali lipat, 1.266. Dan setelah PPKM dilonggarkan pada level 4, sampai 2 Agustus 2021, hasilnya sebut ia membaik, 22.404 dengan angka kematian 1.568.

Kemudian PPKM level berikutnya, pada 8 Agustus, malah terjadi menurun, yakni kasus barunya menjadi 17.384 dengan angka kematian 1.200.

"Ini berarti apa? Semakin levelnya diturunkan PPKM ini, maka kasus baru semakin menurun. Harusnya ini perlu dianalisa oleh pemerintah," ujar Bambang.

Lalu pada 22 Agustus terjadi penurunan menjadi 12.408 dan kematian menurun menjadi 1.030.Dan pada 22 Agustus ini, kondisinya sama persis pada pada 20 Juni, yakni sebesar 13.737 dan kematian 371 per hari.

Pembatasan mobilitas. (Foto: Antara)
Pembatasan mobilitas. (Foto: Antara)

Bambang menambahkan, penerapan PPKM dengan analisa yang tidak akurat mengakibatkan begitu banyak kematian.

"Tidak hanya kematian manusia, namun yang paling membuat rakyat kesulitan, adalah kematian ekonomi,"sebut Bambang.

Ia menegaskan, mengatasi penularan COVID-19 itu, sebaiknya pemerintah lebih menggerakkan secara maksimal 4,5 juta ASN dan TNI-Polri sosialisasikan serta mengawasi kegiatan masyarakat dalam penerapan prokes COVID-19.

"Termasuk tokoh agama dan masyarakat untuk bantu menggencarkan soal protokol kesehatan. Dan ini saya kira jauh lebih efektif daripada penerapan PPKM," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Karanganyar Berstatus PPKM Level 4, Bupati Buka Tempat Wisata

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat
Indonesia
Pekan Depan, Pemerintah Berlakukan Pembatasan Aktivitas Secara Ketat

Pemerintah, klaim Airlangga, telah melakukan langkah pengendalian antara lain menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan warga negara asing ke Indonesia 1-14 Januari 2021.

[Hoaks atau Fakta]: KRI Nanggala-402 Tenggelam Ditembak Kapal Selam Prancis
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: KRI Nanggala-402 Tenggelam Ditembak Kapal Selam Prancis

Panglima TNI Hadi Tjahjanto menegaskan, Kapal Selam Nanggala-402 buatan Jerman tahun 1977 itu hilang kontak di perairan laut wilayah utara Bali pada Rabu (21/4).

Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka
Indonesia
Pekerja WFH, Gedung Kementerian dan Perkantoran Tetap Buka

Hari pertama kerja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, sejumlah gedung perkantoran dan kementerian di Jakarta Pusat tetap buka pada Senin (5/7).

Limbah Cemari Bengawan Solo, Gibran: Saya Bakal Bicara dengan Bupati Sukoharjo
Indonesia
Limbah Cemari Bengawan Solo, Gibran: Saya Bakal Bicara dengan Bupati Sukoharjo

Sungai Bengawan Solo tercemar limbah alkohol ciu dan industri garmen.

Pasien COVID-19 dari Kudus Jalani Isolasi Mandiri di Asrama Haji Donohudan
Indonesia
Pasien COVID-19 dari Kudus Jalani Isolasi Mandiri di Asrama Haji Donohudan

Penjagaan ketat tersebut dilakukan seiring dengan adanya kebijakan Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Kudus yang melarang warga melakukan isolasi mandiri di rumah dan harus isolasi mandiri ke Asrama Haji Donohudan.

Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan
Indonesia
Tolak Penjualan Saham PT Delta Djakarta, Ketua DPRD DKI: Uangnya Buat Pembangunan

"Salahnya apa? Kan enggak ada salahnya. Uangnya (keuntungan saham) kan bisa buat (pembangunan) RPTRA kek, atau apa," kata Prasetyo

Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi
Indonesia
Mudik Dilarang, Angkutan Penghubung Antar Daerah Soloraya Tetap Beroperasi

Untuk jalur bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),perjalanannya akan dilakukan penyekatan petugas Satlantas Polresta Surakarta.

Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga
Indonesia
Satu Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Diserahkan ke Keluarga

Satu jenazah korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Rudhi alias Cangak bin Ong Eng Cue diserahkan kepada pihak keluarga setelah berhasil teridentifikasi.

SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR
KPR
SMF Telah Biayai 1,08 Juta Debitur KPR

pencapaian kinerja ditopang dari kegiatan sekuritisasi sebesar Rp631 miliar, penyaluran pinjaman sebesar Rp6,43 Triliun, serta penerbitan surat utang sebesar Rp7,27 triliun.

Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19 Rupanya dari Akumulasi Sejumlah Data
Indonesia
Ribuan Pemudik Disebut Positif COVID-19 Rupanya dari Akumulasi Sejumlah Data

Sebanyak 4.123 orang pemudik terkonfirmasi positif corona dari random testing atau tes acak.