Desakan DPR Kepada Universitas Gunadarma Terkait Para Pelaku Bullying Sejumlah mahasiswa menandatangi spanduk dukungan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus korban "bullying" berinisial MF di depan gedung rektorat Kampus Gunadarma, Depok, Jawa Barat, Senin (17/7). (ANTAR

MerahPutih.com - Kasus perundungan atau bullying terhadap salah satu mahasiswa berkebutuhan khusus di kampus Gunadarma terus menyita perhatian. Kali ini, anggota Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah meminta Universitas Gunadarma segera menginvestigasi kasus tersebut dan menindak tegas para pelakunya.

"Sangat disayangkan sosok mahasiswa yang seharusnya memiliki wawasan pendidikan lebih baik, jiwa matang, pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab sosial hidup bermasyarakat ternyata mudah melakukan perundungan,” kata Ledia.

Apalagi, yang menjadi korban adalah teman sendiri yang berkebutuhan khusus.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai ketidakpatutan yang terjadi tersebut menjadi berlipat ganda karena dilakukan oleh insan pendidikan di tengah lingkungan pendidikan pula.

Karena itu, Ledia berharap kejadian tersebut diinvestigasi secara detail, jujur, adil dan terbuka. Apalagi, ada kabar bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali diterima mahasiswa bernisial MF tersebut.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pelaku diskriminasi pada penyandang disabilitas bisa dipidana," kata mantan ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Disabilitas itu.

Menurut Ledia, Pasal 143 Undang-Undang Penyandang Disabilitas secara tegas melarang setiap orang menghalangi penyandang disabilitas memperoleh haknya, di antaranya hak untuk bebas dari diskriminasi yang diperjelas berupa pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan atau pengucilan.

Sementara itu, Pasal 145 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran atas Pasal 143 dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

Itu berarti perundungan pada penyandang disabilitas masuk dalam kategori melecehkan yang melanggar hukum dan jelas sanksinya berdasarkan Undang-Undang.

"Secara mendasar kita berharap tidak ada anak didik yang dipidana. Namun, kita juga tidak mau di kemudian hari masih ada orang berperilaku buruk kepada para penyandang disabilitas yang menganngap olok-olok serta pelecehan terhadap penyandang disabilitas sekadar gurauan," katanya. (*)

Sumber: Antara


Tags Artikel Ini

Thomas Kukuh

YOU MAY ALSO LIKE