Desakan Copot Kapolri Buntut Kematian Laskar FPI Dinilai Berlebihan Kapolri Idham Azis. (Foto: Mabes Polri).

MerahPutih.com - Desakan mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis buntut kematian enam simpatisan Front Pembela Islam (FPI) dinilai berlebihan.

Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek mengkritisi pernyataan yang mendesak Presiden Jokowi harus segera mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis.

Baca Juga

Komnas HAM Minta Polisi dan FPI Terbuka soal Kasus Penembakan di Tol Japek

"Itu adalah pernyataan genit yang tidak menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok," katanya kepada wartawan, Selasa (8/12).

Ia menyebut, Polisi dan TNI mesti proaktif terhadap penegakkan Kamtibmas agar negara aman, ramai investasi.

"Sehingga masyarakat bisa bekerja dengan tenang mencari nafkah," tambahnya.

Menurut Serfasius, tindakan kepolisian tersebut telah menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok dan golongan.

"Aksi mereka mengganggu Kamtibmas dan penegakan hukum," ujar Serfasius.

Sekedar informasi, desakan mencopot Kapolri Jenderal Idham Azis muncul saat anggotanya menembak mati anggota FPI di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, Minggu (8/12) malam.

Desakan itu muncul dari Indonesia Police Watch (IPW). Idham pun seolah tak peduli dengan adanya ancaman itu.

Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek
Praktisi Hukum Serfasius Serbaya Manek

Ia malah memerintahkan kepada seluruh anggota Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Perintah tersebut disampaikan Idham Azis merespons dua peristiwa berbeda yang terjadi baru-baru ini. Pertama, kasus perusakan mobil milik Ketua Persaudaraan Alumni atau PA 212 Slamet Maarif di rumahnya di kawasan Depok, Jawa Barat.

Kedua, penembakan yang menewaskan enam pengawal pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh petugas kepolisian di Tol Cikampek pada Senin (7/12) pukul 00.30 WIB.

Perintah Kapolri yang disampaikan lewat Surat Telegram tersebut ditujukan untuk para Kapolda. Selanjutnya agar disampaikan kepada seluruh jajarannya.

Selain meningkatkan kesiapsiagaan, kata Idham, Polda juga diminta menyiapkan pasukan anti anarki Brimob di wilayah yang terdapat kantong-kantong pendukung dan anggota FPI.

"Berikan arahan kepada seluruh anggota agar mengenakan helm, rompi anti peluru, dan bersenjata," katanya.

Idham menuturkan, agar anggotanya melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang masuk ke mako, asrama, pospol, termasuk kendaraan dan barang bawaan dengan metal detector.

Kemudian, berikan arahan kepada anggota yang melakukan pemeriksaan supaya dilindungi oleh anggota yang bersenjata.

"Kepada anggota yang bertugas di lapangan agar diingatkan supaya meningkatkan kewaspadaan dan buddy system, baik pada saat patroli maupun di pos-pos polisi," kata Idham.

Lebih lanjut, Idham Azis juga meminta untuk meningkatkan moril anggota untuk tidak gentar dalam menghadapi senjata apapun, termasuk senjata tajam. (Knu)

Baca Juga

Jasa Marga Pastikan CCTV di Lokasi Penembakan Laskar FPI Alami Ganggu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awas, Kamera Tilang Dipasang di Depok Pantau Pelanggar Lalu Lintas
Indonesia
Awas, Kamera Tilang Dipasang di Depok Pantau Pelanggar Lalu Lintas

Polres Metro Depok meluncurkan 13 program unggulan yang salah satunya adalah peluncuran kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE)

PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE
Indonesia
PAN Yakin Mayoritas Fraksi di Parlemen Dukung Revisi UU ITE

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mendukung rencana Presiden Joko Widodo yang ingin merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam 24 Jam, 5 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 5 Ribu Orang Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa kasus baru masih terus bertambah hingga Senin (21/12).

Bupati Sleman Larang Warganya Mudik
Indonesia
Bupati Sleman Larang Warganya Mudik

Pemkab turut melarang warganya yang berada di perantauan mudik ke wilayah Kabupaten Sleman. Begitu juga dengan warga yang berada di Sleman diimbau tidak melalukan perjalanan keluar kota.

BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat
Indonesia
BMKG Pasang Informasi Diseminasi Antisipasi Gempa Susulan di Sulawesi Barat

BMKG mencatat hingga Senin (18/1), Sulawesi Barat telah diguncang gempa bumi sebanyak 31 kali.

KPK Periksa Panitera Saksi Penyuap Nurhadi yang Masih Buron
Indonesia
KPK Periksa Panitera Saksi Penyuap Nurhadi yang Masih Buron

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HS (Hiendra Soenjoto)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Sepekan PSBB Transisi, Jasa Marga Catat 100 Ribu Kendaraan Masuk ke Jakarta
Indonesia
Sepekan PSBB Transisi, Jasa Marga Catat 100 Ribu Kendaraan Masuk ke Jakarta

Hal ini terlihat dari mulai macetnya sejumlah ruas jalan dan padatnya antrian di pintu-pintu tol masuk Jakarta.

Penjelasan BMKG Soal Gempa Magnitudo 7.1 di Sulawesi Utara
Indonesia
Penjelasan BMKG Soal Gempa Magnitudo 7.1 di Sulawesi Utara

Guncangan gempa juga dirasakan di Ternate, Sofifi, Halmahera Tengah

Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone
Indonesia
Masa Pandemi COVID-19, Daftar Kuliah di Sini Dapat Handphone

Universitas Muhammadiyah Surabaya melalui Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) berikan smartphone (HP) gratis untuk setiap mahasiswa baru.

 Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021
Indonesia
Upah Sektoral dan Cabut UU Cipta Kerja Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2021

"Peserta aksi akan melakukan rapid antigen, memakai masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak,” ujar Iqbal.